CIREBON – Senin, 29 Januari 2024 Komunitas GUSDURian Cirebon bersama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Fahmina Institute, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, mengadakan Forum Demokrasi di Aula Kampus ISIF, Cirebon, Jawa Barat. Acara ini mengambil tema “Jaga Cirebon: Mitigasi Potensi Konflik Pemilu 2024”.
Fordem ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik sekaligus konsolidasi masyarakat sipil mulai dari tokoh agama, aktivis, akademisi, pemimpin masyarakat, warga umum, penyelenggara, hingga pengawas pemilu untuk bersama-sama me-monitoring proses Pemilu 2024 agar tercipta pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat di wilayah Cirebon.
Menurut Koordinator Gardu Pemilu Cirebon Eva Zulfauzah, acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Haul Gus Dur ke-14 dan agenda nasional Gardu Pemilu Jaringan GUSDURian dalam merespons Pemilu 2024.
“Forum Demokrasi ini merupakan rangkaian acara Haul Gus Dur yang ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 mendatang dan agenda nasional Gardu Pemilu. Gardu Pemilu merupakan gerakan nasional yang diinisiasi oleh Jaringan GUSDURian untuk merespons situasi pemilu 2024. Bekerja secara kultural untuk me-monitoring proses pemilu dan memberikan edukasi politik baik secara online maupun offline,” ungkap Eva saat memberikan sambutan.
Forum demokrasi ini dihadiri oleh para tokoh agama, mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), hingga masyarakat umum. Di antara para panelis yang mengisi antara lain KH. Marzuki Wahid (Rektor ISIF Cirebon), Marzuki Rais (Tim Pengarah Gardu Pemilu Nasional & Direktur Fahmina Institute), Maryam Hito (Bawaslu Kabupaten Cirebon) dan Kompol. Satori (Kasubnit Idensos Satgaswil Jabar).
Sedangkan para panelis dari tokoh agama antara lain, Made (PHDI Wil. III Cirebon), Surya Pranata (sesepuh masyarakat Tionghoa Cirebon), Yohanes Muryadi (Katolik), Heru Kusumo (PGIS), dan Halim Eka Wardhana (tokoh Tionghoa).
Diskusi dimulai dengan penyampaian Marzuki Rais terkait situasi politik saat ini yang sudah memanas dengan adanya konflik antara pasangan calon presiden. Dan karena situasi tersebut Gardu Pemilu hadir agar proses politik berjalan sesuai koridor aturan-aturan yang berlaku.
“Situasi politik di waktu sekarang mulai memanas. Gardu Pemilu GUSDURian hadir agar proses politik yang sedang berjalan saat ini berada dalam koridor aturan-aturan yang berlaku,” ungkap Marzuki Rais.
Selain melakukan pemantauan dan kontrol terhadap proses pemilu, Gardu Pemilu juga memiliki tugas untuk memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Seperti pengetahuan tentang siapa saja yang memiliki hak suara dan kampanye.
“Dan di luar itu, dalam hal ini bagaimana Gardu Pemilu ingin memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang siapa saja yang boleh ikut dalam kontestasi politik dalam pemilu raya tahun ini. Siapa-siapa saja yang seharusnya pada posisi yang netral,” pungkas Marzuki Rais.
Panelis kedua, Surya Pranata, tokoh Tionghoa, menyampaikan bahwa pada haul Gus Dur yang ke-14 di tahun politik ini kita harus berpegang pada 9 nilai yang telah Gus Dur wariskan.
“Sebagai salah satu anak buah Gus Dur, saya, ingin mengingatkan apa yang harus kita lakukan pada haul Gus Dur yang ke-14 di tahun politik ini. Tentunya yang saya ingin ingatkan adalah 9 nilai Gus Dur yang telah Gus Dur wariskan kepada kita,” ungkapnya.
Maryam Hito selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon mengatakan soal mitigasi konflik pemilu. Saat ini Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sangat terbatas.
Soal pencegahan konflik, saat ini Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Karena ketika berbicara pengawasan pemilu dan kemudian itu dibebankan semua kepada Bawaslu tentunya SDM kami sangat terbatas,” ungkap Maryam Hito.
Di sisi lain, Kompol. Satori, Kasubnit Idensos Satgaswil Jabar, pada kesempatan tersebut memberitahukan bahwa jumlah kontestasi calon legislatif di seluruh Indonesia mencapai 9.000. Dan potensi konflik pun tidak akan terhindarkan.
“KPU telah menetapkan calon legislatif di seluruh Indonesia yang berjumlah 9.000 lebih. Dari situ kita akan bisa memperkirakan pasti akan terjadi konflik. Baik konflik antarcalon maupun masyarakat yang mendukung dan memilih,” ujarnya.
Untuk meminimalisirnya, Kompol Satori, mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh apatis dalam proses pemilu ini. Sebagaimana kata Gus Dur, sebanyak apa pun dinamika yang terjadi dalam politik, kita jangan sampai acuh tak acuh.
Sesi diskusi terakhir ditutup oleh paparan KH. Marzuki Wahid. Dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan bahwa momentum pada tanggal 14 Februari nanti adalah penentuan takdir Indonesia di masa depan. Maka dari itu kita harus berpolitik dalam pemilu ini, karena pemilu juga merupakan amanat konstitusi.
“Momentum pada tanggal 14 Februari nanti adalah momentum penentuan takdir Indonesia di masa depan. Minimal 5 tahun yang akan datang. Indonesia akan bagus atau tidak bagus, akan demokratis atau tidak demokratis, korupsi akan menggelembung atau semakin menipis, sejahtera atau tidak sejahtera, itu tergantung hasil Pemilu 2024 ini. Lalu apa yang harus kita sikapi? Tentunya kita harus berpolitik untuk menjalankan amanat konstitusi,” tegasnya.
Acara dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara narasumber dengan peserta forum demokrasi. Dan ditutup dengan deklarasi pernyataan sikap masyarakat Cirebon yang diwakili oleh para narasumber dan tokoh agama terhadap demokrasi di tahun politik 2024 ini.
