PASURUAN – Gardu Pemilu Pasuruan mengadakan edukasi dan kampanye dengan tema “Krisis Demokrasi dan Pemilu 2024” pada hari Minggu (28/1/24) di Rumah Ibu Wartik, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Kegiatan edukasi ini bertepatan dengan pertemuan rutin ibu-ibu Fatayat NU Ranting Desa Baujeng. Dalam kegiatan ini disambut hangat pula oleh Dini Rachmah selaku Ketua Ranting yang juga berprofesi sebagai perawat. Selain itu, hadir pula Ketua PAC Fatayat Beji Arofah selaku Penggerak Senior Komunitas Gitu Saja Kok Repot (KGSKR) GUSDURian Pasuruan.
Dalam sambutannya, Arofah menjelaskan tentang Komunitas GUSDURian kepada para ibu-ibu pengurus serta memberikan pesan dalam momentum Politik 2024 melihat kondisi demokrasi yang sangat ngawur. Ia mengajak ibu-ibu Fatayat untuk cerdas sebagai pemilih perempuan dan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 agar tetap jujur, adil, damai, dan bermartabat.
Divisi Jejaring dan Advokasi Gardu Pemilu GUSDURian Pasuruan, Cici dalam kesempatan ini memberikan penjelasan tentang Gardu Pemilu yang merupakan gerakan kawal pemilu dan demokrasi yang menjadi amanat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan GUSDURian November lalu di Depok, Jawa Barat. Ia mengilustrasikan Gardu Pemilu sama seperti gardu yang ada di desa maupun kompleks perumahan yang memiliki fungsi sebagai pos kamling dalam menjaga kondisi setempat agar tetap aman.
“Ibu-ibu sebaiknya tidak apatis dan harus melek politik. Politik itu dekat dengan kita. Seperti naiknya BBM, penanganan stunting, batas usia pernikahan untuk mencegah pernikahan usia anak, semua itu juga politik,” ujar Cici.
Ibu-ibu memiliki peran penting untuk menghentikan politik uang yang mengakibatkan biaya politik menjadi besar. Hal itulah yang menyebabkan normalisasi kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilakukan pemimpin rakyat yang kita pilih.
“Ibu-ibu harus berhati-hati, jangan sampai termakan dengan berita bohong, Dana bantuan sosial (bansos) itu bukan dari uang Pak Jokowi, tetapi dari uang negara (APBN),” lanjutnya.
Ia menambahkan, perangkat desa, kepala desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu calon presiden maupun legislatif. Jika ada ASN, kepala desa, dan perangkat desa mengajak ibu-ibu untuk memilih calon tertentu bisa dilaporkan.
Di akhir forum, Dini Rachmah menekankan ketika ada politik uang kita harus bisa dengan tegas menolak serta memberi pesan kepada pengurusnya agar memilih pemimpin yang baik dan amanah, bukan memilih pemimpin karena uang.
