Awal tahun baru 2026, saya berkesempatan untuk berkunjung kembali ke Desa Wadas, dusun Kaligendol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di tengah pesta tahun baru dan perayaannya, segelintir masyarakat Wadas yang masih berjuang menolak tambang berkumpul dengan teman-teman media dan aktivis untuk merefleksikan perjalanan panjang yang terjadi di Desa Wadas.
Pada tahun 2022 hingga 2023, saya beberapa kali berkunjung ke Desa Wadas sebagai volunteer dari SP Kinasih yang bertugas menemani teman-teman SP Kinasih untuk melakukan advokasi dan pendampingan di Desa Wadas. Saat itu, saya melihat dan merasakan kondisi yang mencekam saat warga harap-harap cemas terjadinya represi dan penangkapan warga dari aparat kepolisian, seperti yang terjadi sebelumnya.
Namun kondisinya kini sudah berubah, warga telah menerima “ganti untung” ala pemerintahan Jokowi untuk penggantian tanah mereka yang dijadikan pertambangan batu andesit. Namun segelintir warga masih menolak dan melakukan konsinyasi di pengadilan terhadap tanah mereka. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pun nampak sekali berubah, hal ini terlihat dari pembangunan rumah yang mulai bergaya modern dan bertingkat. Kepemilikan kendaraan roda empat dan lainnya serta beberapa yang membelanjakan uang tersebut untuk membeli tanah di tempat yang lain. Penulis melihat adanya perubahan secara kasat mata yang nampak terjadi di Desa Wadas khususnya di Dusun Kaligendol dan Dusun Randuparang.
Dalam acara diskusi tersebut disampaikan oleh beberapa warga yang masih menolak tambang batu andesit disampaikan bahwa kondisi mereka mengalami dilematika karena adanya konflik sosial/horizontal antara masyarakat yang ada. Masyarakat yang semula menolak dan akhirnya mendukung menjadi acuh tak acuh terhadap mereka yang masih bersikukuh untuk menolaknya. Mereka juga menyampaikan, bahkan untuk bertegur sapa pun atau ketika warga desa memiliki hajatan -sebuah pesta pernikahan/khitanan atau tasyakuran- pihak yang menolak dan menerima saling tidak menghadiri satu sama lain. Hal inilah yang disayangkan karena tidak ada intervensi pemerintah untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
Selain itu juga disampaikan oleh Mbak Susi, perwakilan dari Wadon Wadas tentang kerusakan lingkungan akibat penambangan, bahwa kerusakan itu mengakibatkan hilangnya beberapa mata air yang ada di Desa Wadas. Mata air yang tersisa juga telah terkontaminasi oleh zat beracun yang menurut penduduk airnya mulai berbau. Tentunya ini tidak lepas dari pertambangan batu andesit yang masih satu kawasan dengan Desa Wadas yang setiap hari terdapat pengerukan dan pengeboman untuk memecahkan bongkahan batu. Warga yang terdampak juga merasakan kengerian dan ketakutan akan adanya bencana banjir dan longsor, di mana itu sudah mulai terjadi akibat penggundulan hutan untuk pertambangan. Memang banjir bandang yang terjadi tidak begitu besar, namun banjir tetaplah banjir yang mengintai warga sampai kapan pun.
Namun asa itu masih ada. Ya, asa itu masih ada karena warga dengan segelintir jumlahnya yang masih menolak tambang memilih untuk bersatu menyuarakan kepedulian akan lingkungan mereka. Melalui kegiatan “Wadas Farm” sebuah usaha kelompok untuk menghidupi warga yang terdampak dengan beternak kambing, mereka menanami kembali lereng-lereng curam dengan tanaman dan pohon untuk bisa memulihkan kembali ekosistem hutan dan rerumputan. Mereka berswadaya untuk bisa mandiri di tengah gempuran dinamika sosial-ekonomi yang mereka alami di sekeliling mereka.
Jalan Besar Layaknya Sebuah Jalan Tol
Pada kesempatan itu kami diajak untuk mengunjungi lokasi pertambangan yang ada di Desa Wadas. Jalan besar dibuat dari lokasi Bendungan Bener menuju area pertambangan batu andesit, jalan lebar terbentang untuk jalur truk batu yang nampak seperti jalan bebas hambatan yang membelah Desa Wadas. Kami berkendara dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat pertambangan yang ada dan menyaksikan betapa sebuah bukit yang sebelumnya berisi rimbunan pohon berubah menjadi bukit dengan jalan besar dan tebing yang curam. Di puncak bukit tersebut sedang digerus puluhan ekskavator untuk menggali batuan andesit yang terkubur dalam perut bumi.
Kadang dikeruk dan kadang diledakkan dengan metode blasting (pengeboman sebuah bukit untuk menghancurkan dan mengambil batuannya). Proses pertambangan ini berjalan dengan satu tujuan, yakni pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk Bendungan Bener. Tujuannya memang mulia, yakni untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan juga penyediaan air bersih serta irigasi untuk beberapa kabupaten seperti Magelang, Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. Namun pertanyaan menggelitik bagi saya ialah, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk kelompok investor yang mau menginvestasikannya untuk kawasan Wisata Nasional Borobudur? Atau untuk warga masyarakat yang ada di sekitar bendungan tersebut?
Proyek tersebut tidak ubahnya sebuah Proyek Sengsara Nasional (PSN), di mana ada masyarakat yang dikorbankan, yakni masyarakat Desa Wadas dengan kerusakan lingkungan, konflik sosial yang terjadi, hingga pengambilan paksa lahan pertanian mereka. Mereka dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan digantikan dengan lembaran uang panas yang belum terbiasa mereka pegang. Mereka diiming-imingi sebuah keuntungan berlipat dengan sejumlah nominal, namun sumber kehidupan mereka dirampas dan dirusak. Dari Wadas kita belajar bahwa tidak semua pembangunan itu baik dan berpihak kepada rakyat. Mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan segelintir elite dan kelompok saja adalah sesuatu yang dilakukan pemerintah di Wadas.
Sekali lagi, asa itu masih ada dari segelintir warga yang melawan dan menolak tambang. Teruslah melawan karena dengan melawan kita masih ada.
