Yogyakarta – Cangkrukan Pemikiran Gus Dur mempertemukan sekitar 30 orang di ruang dalam Griya Gusdurian, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (23/8/2026). Mereka berkumpul untuk membincangkan ulang tiga teks lama tulisan KH Abdurrahman Wahid tentang kebangsaan, kemerdekaan, dan demokrasi.
Forum ini menghadirkan tiga pemantik, dosen Filsafat UGM Agus Wahyudi, inisiator Desa Anti Politik Uang Wasingatu Zakiyah, dan Guru Besar Fisipol UGM Prof Purwo Santoso, dengan moderator Farid dari GUSDURian Jogja.
Agus Wahyudi membedah karangan Gus Dur tahun 2004, Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Kemerdekaan, dan Demokrasi. Ia menyoroti fenomena populisme yang kini marak di berbagai negara. Menurut Agus, masalah utama demokrasi saat ini adalah kecenderungan orang dalam menyederhanakan persoalan sosial yang kompleks.
“Munculnya gagasan negara bangsa itu sesuatu yang baru tentu saja baru 300 tahun yang lalu di permukaan bumi,” kata Agus.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat modern disatukan oleh imajinasi bersama dan persamaan nasib.
Ia menambahkan, demokrasi berdiri di atas dua nilai inti, yakni kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom). Mengutip pemikir politik James Madison, Agus menyebut cara menghadapi kelompok intoleran bukan dengan mencabut kebebasan, melainkan mengelola dampaknya (controlling the effect).
“Kebangsaan tanpa demokrasi akan kehilangan dinamika hidup dan demokrasi tanpa nasionalisme akan menjadi liar,” tutur Agus menyitir kutipan verbatim dari tulisan Gus Dur.
Paradoks Pembangunan dan Jerat Fiskal
Wasingatu Zakiyah membedah artikel Gus Dur terbitan 1991 berjudul Kemerdekaan: Suatu Refleksi. Perempuan yang akrab disapa Mbak Zaki ini menyoroti jurang pemisah antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dan kenyataan hidup warga di akar rumput.
Zaki mengkritik kebijakan fiskal dan pengalokasian anggaran yang dinilai membebankan rakyat kecil, mulai dari rencana kenaikan PPN, pemotongan dana desa, hingga pembengkakan defisit APBN. Di saat yang sama, berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berjalan meski mengeksploitasi sumber daya alam.
“Musuh kemerdekaan adalah kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan, bukan kekuasaan itu sendiri,” ujar Zaki mengutip dalil pemikiran Gus Dur.
Ia mengingatkan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa,” tegasnya.
Zaki membeberkan secara terperinci bagaimana relasi keuangan pusat dan daerah yang kian timpang justru mengikis kemandirian warga desa. Dalam nota keuangan terbaru, alokasi dana desa di berbagai daerah mengalami pemangkasan drastis dengan dalih efisiensi anggaran pusat. Kondisi ini dinilainya sebagai bentuk resentralisasi kekuasaan secara terselubung yang merampas hak-hak otonom warga di tingkat tapak.
Dalam acara tersebut, Zaki sempat mengajak peserta melakukan pengukuran mandiri tingkat kemerdekaan individu. Melalui peragaan skala Likert sederhana, peserta diminta memejamkan mata dan membuka jari tangan dari skala satu hingga lima. Hasilnya menunjukkan mayoritas peserta merasa belum merdeka secara ekonomi dan sosial akibat tekanan struktur politik-ekonomi yang memusat.
Demokrasi Bukan Sekadar Prosedur
Sementara itu, Prof Purwo Santoso mengulas tulisan Gus Dur tahun 2003, NU, Kemerdekaan, dan Demokrasi. Purwo mengkritik praktik demokrasi Indonesia hari ini yang dinilainya telah direduksi sebatas prosedur pemilu semata.
“Kita ngomong demokrasi dijebak oleh suasana, siapa yang menang? Kan enggak ada rakyatnya,” ujar Purwo.
Ia menyindir proses politik elektoral saat ini yang menurutnya sekadar proses untuk memilih pemenang dan ‘menyekati siapa yang dilantik.’
Purwo menilai kampus-kampus di Indonesia saat ini kerap terjebak dalam kodifikasi pengetahuan yang mekanis tanpa arah keberpihakan etik. Pengajaran kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi sering kali dipadatkan menjadi pemenuhan administrasi SKS belaka, ketimbang menggembleng kesadaran kritis mahasiswa sebagai warga negara yang berdaya.
Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama gagasan Gus Dur dan Nahdlatul Ulama terletak pada kekuatan jamaah (warga akar rumput), bukan sekadar jam’iyah (struktur organisasi formal). Melalui tiga level ukhuwah (wathaniyah, Islamiyah, dan baswariyah/insaniyah), Gus Dur mengajarkan politik nilai yang menembus sekat kekuasaan formal.
Purwo menutup diskusi dengan mengimbau akademisi dan kelompok muda untuk tidak berhenti pada tataran teori. Menurutnya, nilai demokrasi dan kemerdekaan harus diwujudkan menjadi tindakan nyata (laku) dalam kehidupan sehari-hari untuk membendung arus otoritarianisme baru.
