BANJARNEGARA – Gardu Pemilu Banjarnegara bekerja sama dengan Paroki Santo Antonius Banjarnegara bersama KPU Banjarnegara menggelar Forum Demokrasi di Aula Giri Tirta, Paroki Santo Antonius Banjarnegara, Jl. Pemuda, Semarang, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu, 4 Februari 2024. Peserta yang hadir meliputi FKUB, tokoh lintas iman, perwakilan Gereja (termasuk organisasi wanita gereja) dan para penggerak Komunitas GUSDURian Banjarnegara.
Gardu Pemilu merupakan gerakan yang diinisiasi sebagai respons atas situasi Pemilu 2024 dan amanat Rakernas Jaringan GUSDURian. Gardu Pemilu memiliki tiga fungsi, sebagai pendidikan politik dan demokrasi, monitoring pemilu di tingkat nasional dan daerah, dan konsolidasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat. Adapun Gardu Pemilu Banjarnegara menjadi gerakan dari Komunitas GUSDURian Banjarnegara sebagai upaya dalam memperkuat demokrasi dengan memperkuat partisipasi masyarakat.
Koordinator Gardu Pemilu Banjarnegara, Hanafi Slamet Sugiarto menyampaikan, peran serta Komunitas GUSDURian Banjarnegara dalam pendidikan politik dan demokrasi.
“Melalui Gardu Pemilu Banjarnegara, pendidikan politik dan demokrasi yang melibatkan berbagai elemen (tidak terlibat dalam timses/relawan peserta pemilu) menjadi penting untuk disadari bersama. Gardu.net merupakan platform yang digunakan dalam monitoring pemilu. Berbeda dengan Bawaslu, fungsi monitoring dari Gardu adalah memotret dan mempublikasikan dugaan pelanggaran pemilu yang ada di daerah dan nasional. Hasil tersebut justru dapat memperkuat kerja-kerja Bawaslu dan pihak-pihak berwenang lainnya,” ujarnya.
“Dalam mewujudkan pemilu damai, jujur, adil, dan bermartabat tentunya diperlukan pendidikan politik dan demokrasi agar menjadi pemilih yang cerdas,” ujar Koordinator Kerasulan Awam Paroki Santo Antonius Banjarnegara, Eduardus Bambang Waskito.
Lebih lanjut, dalam sosialisasi pemilu oleh anggota Komisioner KPU Banjarnegara Castro Suwito menyampaikan, “Demokrasi pasca-reformasi menjadi titik balik sebagaimana yang telah dilakukan Gus Dur dalam masa pemerintahannya, bagaimana lahirnya kebijakan-kebijakan yang plural. Sesuai dengan Indonesia dengan segala keragamannya, maka sistem demokrasi menjadi rujukan utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat”.
Beliau mengajak masyarakat guna memilih peserta pemilu dengan mengetahui visi misi dan rekam jejak yang dapat dicari melalui media internet seperti infopemilu.kpu.go.id. Memastikan pula hak sebagai pemilih sehingga dalam prosesnya dapat terlayani dengan baik.
Menjadi pemilih yang cerdas tentunya diimbangi dengan pendidikan politik dan demokrasi yang dapat diupayakan berbagai pihak. Para tokoh agama memiliki peran sentral dalam menyampaikan kepada jemaatnya untuk mengawal proses demokrasi dengan baik. Semua elemen memiliki peran masing-masing yang dapat saling berkolaborasi untuk menghadirkan pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat secara lebih luas sesuai dengan sasaran kegiatan tersebut.
Jangan sampai hanya karena pemilu lima tahunan mengorbankan kepentingan bangsa. Jangan sampai hanya demi jabatan mengorbankan kemanusiaan kita. Berpedoman pada yang telah disampaikan Gus Dur bahwa “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”.
