“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.
Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu pasti korup. Begitulah bunyi kutipan terkenal dari John Emerich Edward Dalberg Acton, First Baron atau yang lebih dikenal dengan dengan nama Lord Acton, yang telah diamini banyak orang. Hal ini menunjukan bahwa kekuasan membuat seseorang cenderung berbuat kesewenangan sangat relevan dengan adagium ‘Honores Mutant Mores’ (saat manusia mulai berkuasa, berubahlah pula tingkah lakunya).
Tanda kekuasaan sudah berubah menjadi korup adalah terjadinya abuse of power. Maka tak heran jika sampai saat ini perkataan Lord Acton tersebut masih relevan hingga saat ini. Setelah lewat 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia memang semakin gelap. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo malah menanggapi kritikan rakyat sebagai hal yang tidak penting. Hal itu dapat dilihat dari pidato-pidatonya, selalu menyepelekan permasalahan.
Baru-baru ini, di acara ulang tahun Gerindra ke-17 bahkan Prabowo berkata “Ndasmu” untuk menanggapi komentar-komentar terhadap segala kebijakan yang telah dilakukannya. Saya jadi teringat saat momen debat capres, di mana saat wartawan bertanya mengenai pelanggaran etik, dengan enteng Prabowo menjawab “Etik ndasmu”.
Bukan sekali dua kali, Prabowo kerap melontarkan pernyataan-pernyataan yang cenderung menyepelekan permasalahan. Seperti saat menanggapi pembabatan hutan di Kalimantan untuk lahan perkebunan sawit, dengan entengnya Prabowo bilang tidak akan terjadi deforestasi karena sawit juga punya daun. Sungguh miris. Kenapa? Karena saat negara-negara lain begitu aktif mengkampanyekan keselamatan iklim, Indonesia justru sedang gencar-gencarnya melakukan pembabatan hutan.
Pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit tidak hanya terjadi Kalimantan Timur saja tapi juga di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ada konsesi PT RAP yang diduga masuk kawasan hutan. Dan Prabowo masih berani bilang kalau pembukaan lahan ratusan hektar yang menghancurkan rumah para satwa dan rumah bagi beberapa suku pedalaman asli, baik-baik saja karena sawit juga punya daun?
Di lain kesempatan, Prabowo juga melalui pidatonya saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar mengatakan akan mengampuni para koruptor kalau mereka mengaku. Ia memberikan mereka kesempatan untuk bertobat jika mereka mengembalikan hasil korupsinya, meski pada akhirnya Prabowo kembali mengklarifikasi maksud dari ucapannya tersebut, namun itu adalah suatu pernyataan yang sembrono bagi seorang presiden.
Di lain waktu, Prabowo melemparkan wacana pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh anggota DPRD dengan alasan untuk menghemat anggaran, karena biaya pilkada sangat mahal. Ini sama saja dengan kemunduran sebelum masa reformasi. Apalagi dengan kondisi pemerintahan saat ini, kita tidak bisa mengharapkan suara parlemen karena isinya semua adalah para koalisi kabinet gendut. Terlebih, PDIP yang diharapkan akan menjadi oposisi, pada akhirnya telah menyatakan akan “satu visi”.
Maka tak heran, saat Jokowi memberikan pidato di acara ulang tahun Gerindra bahwa Presiden Prabowo adalah presiden paling kuat di dunia, karena mempunyai approval rate mencapai 80,9% setelah 100 hari kepemimpinannya. Hal ini masih didukung dengan tingkat dukungan oleh parlemen yang juga di atas 80%. Menurutnya, tidak ada yang berani mengkritik pemerintahan Prabowo karena tingginya dukungan rakyat dan dukungan politik (parlemen).
Tidak ada yang salah dengan (entah kita sebut sebagai) pujian atau sarkasme, karena faktanya memang dukungan di akar rumput terhadap Prabowo kuat sekali, apalagi di parlemen hanya berisi para anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus). Maka tak heran, jika pada akhirnya dilakukan pula aksi massa, turun ke jalan. Kenapa tak menempuh jalur yang lebih elegan dan konstitusional? Hari-hari ini suara para akademisi, intelektual dan civil society sudah tak lagi didengar. Tak lupa pula kan dengan skandal MK yang melahirkan MKMK itu?
Belum lagi dengan berbagai kebijakan Prabowo hari ini, mulai dari kenaikan PPN 12%, rencana pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi melalui RUU Minerba yang akhirnya berujung dibatalkan karena menimbulkan kontroversi, revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di mana melalui Surat Presiden (Surpres) Prabowo kepada ketua DPR RI memberikan perintah agar RUU tersebut masuk prolegnas, apa kabar RUU perampasan aset?
Salah satu poin penting dalam RUU TNI tersebut adalah mengatur prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun dini. Belum lagi soal efisiensi anggaran, yang mana anggaran untuk sektor pendidikan pun dipotong. Padahal konstitusi telah memberikan amanat bahwa tugas negara itu mencerdaskan bangsa (pendidikan) dan merawat fakir miskin.
Apa dampak dari efisiensi anggaran tersebut? Sebagai contoh, kampus yang statusnya masih masih PTN-BLU yang secara anggaran sebagian besar masih menggunakan APBN. Konsekuensinya karena pemangkasan anggaran tersebut akan berdampak pada biaya pendidikan perguruan tinggi menjadi lebih mahal.
Bahkan hingga saat ini besarnya UKT masih menjadi permasalahan hingga membebani para orang tua, yang tadinya biaya semester dimaksudkan untuk subsidi silang dan disesuaikan berdasarkan penghasilan orang tua malah menjadi beban bagi kelompok menengah bawah.
Kemudian, kampus hanya menjadi lembaga yang dikapitalisasi, mahasiswa diarahkan untuk menjadi obyek industrialisasi. Makannya para lulusan SLTA dan sarjana disebut sebagai SDM. Sumber daya yang disiapkan untuk dipakai oleh para kapitalis. Mahasiswa dituntut untuk cepat-cepat lulus dan cepat-cepat dapat kerja. Jadi, mahasiswa tidak diajarkan untuk berpikir kritis. Karena otaknya sudah terprogram bagaimana cara untuk mengembalikan biaya pendidikan yang mahal tersebut.
Indonesia memang semakin gelap, belum lagi aksi-aksi anggota kabinet Prabowo yang kerap menuai kontroversi, nihil etik, nirempati dan antikritik. Seperti kata Malcolm X, “Aku tidak mengajarkan kekerasan, tetapi apabila jempol kakiku diinjak, aku wajib membalasnya”.
