Bulan Desember yang biasanya penuh dengan refleksi perjuangan senyampang peringatan wafatnya Gus Dur, kali ini membawa nuansa kelabu, akibat drama yang sedang terjadi di pucuk pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Dur lekat dengan NU karena kepemimpinannya membawa banyak perubahan signifikan. Gus Dur mendorong NU menjadi ormas yang mengambil peran besar dalam agenda pemberdayaan bangsa, bukan urusan jemaahnya belaka. NU juga dibawanya memimpin gerakan lintas iman dan gerakan masyarakat sipil, berbekal pandangan bahwa pemuka agama bertugas menjelmakan nilai ketuhanan dalam kemaslahatan umat.
Gus Dur menerima mandat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (Pengurus Besar NU) pada tahun 1984, bersamaan dengan keputusan NU untuk Kembali ke Khittah 1926, yaitu NU sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Ini muncul setelah NU selama tiga dekade mengambil jalan politik praktis baik melalui Partai NU circa 1950-an maupun PPP. NU memang sarat dengan dinamika, dan sering kali menampilkan keberagaman karakteristik yang membingungkan awam.
Nama Nahdlatul Ulama berarti Kebangkitan Ulama, tetapi berbeda dengan organisasi Majelis Ulama Indonesia, anggota NU bukan hanya ulama. Bahkan, riset Alvara Institute (2024) menyimpulkan lebih dari separuh orang Islam di Indonesia mengaku berafiliasi dengan NU.
NU dijuluki sebagai organisasi Islam yang terbuka pada perkembangan global dan modernitas. Tetapi, sebagian besar jemaahnya ada di perdesaan. Sekitar 30.000 pesantren adalah pesantren NU, tetapi bila dilihat data ternyata hanya segelintir yang secara formal dimiliki NU sebagai organisasi. NU diyakini sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, tetapi sumber daya ekonominya tercatat tidak cukup besar, dan sering kali ini menjadi dianggap aneh. Bagaimana mungkin?
Imaji masyarakat awam tentang organisasi keagamaan yang serba serius dan dogmatik, berlawanan dengan tradisi kader-kader NU yang terkenal kental dengan guyonan dan suasana penuh canda dalam pertemuan-pertemuannya. Bukankah ulama seharusnya sibuk berzikir dan berkhotbah?
Keberagaman karakteristik ini juga muncul dalam kebinekaan sikap dan pandangan dari para kiai dan pemimpin gerakan dalam NU. Sebagian kiai sangat konservatif, sebagian lainnya sangat progresif. Sebagian kiai ingin NU berjarak dengan penguasa, sebagian lainnya ingin agar NU selaras seiring penguasa karena membawa gerbong besar dan panjang. Sebagian kiai ingin NU terlibat politik praktis untuk memperjuangkan aspirasi warga NU, sebagian lainnya ingin agar NU meninggalkan sepenuhnya kegiatan politiknya.
Para politisi yang tidak memahami watak bineka NU mengira mendapatkan dukungan dari salah satu kiai NU akan menjamin semua warga NU setempat akan mendukungnya. Lalu mereka kaget dan kecewa melihat tak banyak yang mencoblos namanya.
Bagi warga umum, kebinekaan NU bukan suatu hal yang mudah dipahami. Disebut sebagai organisasi, bagaimana mungkin NU justru tampak tidak terorganisasi? Hari ini, disebut sebagai organisasi ulama, bagaimana mungkin pembawa nilai-nilai spiritual ketuhanan justru bertikai memperebutkan organisasi? Disebut organisasi ulama yang toleran, bagaimana mungkin sekarang justru tidak tasamuh terhadap sesama ulamanya?
Kebinekaan ini berasal dari watak dasar setiap perkumpulan atau asosiasi, yaitu berhimpunnya segolongan entitas independen ke dalam sebuah wadah. Semisal himpunan pengusaha atau asosiasi akuntan.
NU adalah himpunan ulama dan setiap ulama ini memiliki independensi baik keilmuan maupun jemaah yang dibangun melalui pesantren yang dipimpinnya. Ketika KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri memimpin kiai-kiai lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926, mereka membawa ribuan jemaahnya masing-masing ke dalam perkumpulan ini.
Maka, pondok pesantren yang berasosiasi dalam RMI NU mencapai puluhan ribu, tetapi terdaftar atas nama yayasan masing-masing. Maka lembaga pendidikan, lembaga-lembaga ekonomi yang terhimpun dalam NU pun berjumlah ribuan, tetapi tidak tercatat dalam kepemilikan formal NU. Maka puluhan jenis sumber daya dapat ditemukan di NU, tetapi memiliki kemandiriannya masing-masing. Ekosistem NU dibangun dari ikatan nilai dan persaudaraan, serta komitmen terhadap perkumpulan. Perbedaan diterima sebagai keniscayaan, bahkan sebagai rahmat.
Di sinilah simpul tantangan NU, yang tergambarkan dengan diktum titik kekuatan kita biasanya adalah juga titik kelemahan kita (your biggest strength is usually your biggest weakness).
Dengan wataknya, NU leluasa untuk tumbuh berkembang, tidak terbatasi oleh kapasitas keorganisasiannya. Gerakan NU tidak bisa dimatikan hanya dengan membekukan organisasinya, sebab ratusan ribu pengajian warga NU akan tetap berjalan sebagaimana saat ini mereka berjalan tanpa instruksi, tanpa anggaran, dan tanpa strukturisasi kelembagaan.
Di sisi lain, karena kemandirian unsur-unsurnya, sulit untuk melakukan institusionalisasi, penyatuan, dan konsolidasi organisasi. Apalagi melibatkan puluhan juta manusia dan puluhan ribu elemen organisasi. Energi terbesar Pengurus Organisasi NU digunakan untuk melakukan konsolidasi ini.
Arah strategis organisasi pun menjadi selalu dinamis. Ketegangan antara pendekatan politik praktis dengan politik kebangsaan, ketegangan antara faksi politik yang berbeda, dan bahkan ketegangan antara kelompok tradisionalis dengan kelompok modernis menjadi dinamika yang selalu menyertai.
Menariknya, sejarah membuktikan bahwa ketegangan dan konflik di lingkungan NU biasanya diakhiri dengan baik dan membawa perubahan arah NU. Warga NU meyakini ini karena karomah (kemuliaan) para ulama terutama pendirinya, dan karena doa-doa yang terus mengetuk langit.
Sementara, para penggerak NU hidup dalam keyakinan terhadap firman Tuhan bahwa pertolongan-Nya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka bagi hamba yang bertawakal. Agaknya keyakinan inilah yang masih terus menyangga para nahdliyin nahdliyat hari-hari ini.
Oh NU, semoga ini semua hanyalah hadiah persiapan menuju abad keduamu. Demi wargamu dan demi Indonesia.
_______________
Artikel ini dimuat pertama kali di rubrik “Udar Rasa” Kompas, 14 Desember 2025
