Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022) merupakan judul buku yang pernah ditulis, atau diatasnamakan penulisnya, Prabowo Subianto. Ya, Prabowo presiden Indonesia ke-8 yang sedang ramai diperbincangkan luar dalam akibat berbagai kebijakan politiknya yang kontroversial.
Ada situasi yang diproblematisasi oleh Prabowo tentang Indonesia yang dikristalkan menjadi ‘paradoks’. Misalnya, ia mempertanyakan mengapa banyak masyarakat Indonesia miskin, sementara Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya? Di buku itu Prabowo menjawabnya dengan menyebut kekayaan Indonesia mengalir ke segelintir orang yang disebutnya para oligark. Hal ini mungkin karena 1% orang terkaya Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia. 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia (hlm 30).
Inilah salah satu bentuk paradoks karena segelintir persen tersebut berada di lingkaran kekuasaan. Bahkan sebagian orang yang menguasai lahan-lahan di Indonesia memiliki hubungan kekerabatan dengan sang presiden.
Uniknya, kata ini justru menjadi diksi yang paling mudah untuk menjelaskan berbagai kebijakan politiknya selama setahun lebih berkuasa. Tindak tanduk politiknya belum menggambarkan posisi keberpihakan pada rakyat biasa. Rezim Prabowo justru menyediakan saluran bagi kelompok-kelompok dominan.
Misalnya, di dalam negeri, program makan bergizi gratis (MBG) dikritik habis-habisan karena meracuni ribuan anak dan ibu hamil. Program ini bahkan memangkas secara brutal anggaran pendidikan sehingga mempengaruhi berbagai alokasi anggaran. Dengan budget 1 triliun sehari, masyarakat semakin paham bahwa sekolah gratis itu sangat bisa diusahakan di Indonesia. Persoalannya hanya political will, alias kemauan politisi dalam persoalan politik anggaran saja.
Meski demikian, Prabowo enggan menghentikan atau mengevaluasi secara total program tersebut. Katanya, angka kesuksesannya jauh lebih tinggi dibanding yang diracuni. Sebuah paradoks, karena warga hanya dihitung sebagai statistik.
Selain itu, terpilihnya Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang alumni sejarah dan bertahun-tahun menjabat sebagai bendahara partai Gerindra, partainya Prabowo, sebagai Gubernur BI juga dipertanyakan. Terlebih ada dua nama lain yang dianggap lebih kompeten, memiliki track record baik di semesta keuangan, dan tidak punya konflik kepentingan. Ini adalah paradoks lain di tengah imajinasinya tentang meritokrasi.
Politik luar negeri juga tak kalah menggemaskannya. Kita abaikan gesture tidak meyakinkan Menteri Luar Negeri Sugiono, mantan sekretaris pribadi Prabowo, yang memang tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat. Keputusan Prabowo mengekor ke Amerika Serikat dalam Board of Peace (BoP) mendapat kecaman karena dianggap mengabaikan kepentingan yang lebih substansial: kedaulatan Palestina.
Oleh Prabowo, keputusannya melibatkan Indonesia dalam lembaga bentukan Donald Trump dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung perdamaian di Gaza. Lebih jauh, Prabowo mempercayai perdamaian di Gaza hanya bisa tercapai jika keamanan terhadap Israel dijamin.
Namun, oleh banyak pengamat, strategi Prabowo ini keliru dilihat dari berbagai aspek. Apalagi Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia yang semestinya punya sikap yang lebih berpihak pada rakyat Palestina, alih-alih agenda negara adikuasa.
Ruwet
Diskursus Palestina ini memang ruwet. Sejak lama, solusi dua negara (two-state solution) kerap dibicarakan dan dianggap menjadi solusi terbaik. Meski saat ini wilayah yang disebut Palestina mengalami penyempitan geografis dan hanya tersisa jalur Gaza. Itu pun tidak bisa dikatakan berdaulat sepenuhnya. Setidaknya, jika ‘berdaulat’ dimaknai sebagai negara yang mendapat pengakuan dari negara lain dan berhak menentukan nasibnya sendiri.
Sementara di Palestina saat ini kedaulatan yang terjadi adalah kedaulatan semu. Rakyat Palestina bahkan tidak diberi ruang untuk membicarakan nasibnya, termasuk di BoP yang diikuti oleh Indonesia. Bagaimana mungkin mendorong perdamaian jika subjek Palestina saja tidak diberi ruang? Oleh karenanya, sebelum melompat jauh ke two-state solution, pengakuan atas kedaulatan Palestina semestinya dilakukan terlebih dahulu.
Donald Trump membawa langkah radikal dengan membentuk aliansi tersendiri. Di berbagai kesempatan, Trump tampak mengabaikan posisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang secara terang-terangan disebutnya tidak berguna.
Badan perdamaian ala Trump ini tidak gratis. Setiap negara yang ingin ikut harus membayar dana yang super jumbo. Sekitar 1 miliar dolar Amerika. Dana ini akan dikelola oleh tim yang dibentuk AS untuk merekonstruksi ulang Jalur Gaza. Nah, di sinilah persoalan substansinya.
Ide satu miliar dolar AS untuk membangun Palestina bukanlah ide baru. Jauh-jauh hari, Gus Dur pernah memberikan tawaran serupa. Dalam tulisan berjudul Dicari Perdamaian Perang yang Didapat’ (2006) Gus Dur menulis kalimat sebagai berikut:
“Perdamaian abadi antara Israel dan Palestina, hanya dapat dicapai manakala negara Palestina dapat diperkuat dengan kemungkinan mengembangkan industri dan perdagangannya. Hal itu hanya dapat dicapai jika ada bantuan ekonomi besar-besaran, dalam bentuk kredit murah bagi mereka. Katakanlah pinjaman lunak selama dua puluh tahun, sebesar satu miliar dollar AS.”
Namun perbedaan mendasar konsep Gus Dur dengan Trump yang diikuti rezim Prabowo adalah tentang bagaimana satu miliar dolar itu dikelola.
Gus Dur menempatkan Palestina sebagai subjek pembangunan. Negara-negara berkuasa justru diminta untuk membantu dalam bentuk pinjaman dengan kredit murah. Di sini Palestina didudukkan sebagai entitas yang diakui dan diberdayakan melalui pengembangan industri dan perdagangan.
Dewan Perdamaian ala Trump memiliki logika yang terbalik. Sejak awal Trump memang tidak terlihat berniat untuk mendorong Palestina yang mandiri. Presiden AS itu di berbagai kesempatan menempatkan dirinya sebagai sosok yang merasa paling tahu apa yang terbaik bagi warga Palestina.
Misalnya, Trump mendorong warga Gaza untuk dievakuasi ke negara lain dan mengosongkan tanah airnya untuk dibangun sesuai rencananya. Proposal yang juga dikemukakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Saat itu, Indonesia disebut siap menjadi negara yang mau menampung penduduk Gaza. Bahkan beredar kabar pemerintah sudah menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai tempat tinggal warga Gaza yang akan dievakuasi!
Langkah Trump perlu dilihat secara hati-hati mengingat elemen Palestina bahkan tidak ada di dalamnya. Ironisnya, Israel yang memiliki konflik (atau apapun sebutannya) dengan Palestina menjadi anggota bersama Indonesia dan 23 negara lainnya (per-27 Januari).
Axel Honneth, filsuf Jerman yang juga bagian penting dari Mazhab Frankfurt menyebut bahwa pengakuan (recognition) merupakan kunci dalam pembentukan identitas individu dan konstitusi masyarakat. Pengakuan ini merupakan elemen penting dalam upaya mengurai ketegangan atau konflik sosial.
Pertanyaannya, apakah perdamaian yang digagas oleh aliansi Trump membawa ke arah sana? Atau justru kata ‘perdamaian’ dijadikan tameng untuk memperhalus tindakan-tindakannya yang hegemonik? Sementara paradigma hegemonik akan selalu menciptakan posisi subordinat dan marjinal di tengah masyarakat.
Bagaimana wacana perdamaian ini dimainkan oleh Board of Peace? Apalagi Trump berencana memperluas kerja-kerja badan ini bukan sebatas di Gaza, tetapi juga wilayah-wilayah lain yang dianggap perlu baginya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, konstitusi negara Indonesia secara tegas menyebut penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Desakan agar Indonesia mundur dari badan ini sudah banyak disuarakan, termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun berkaca pada sikap politik presiden di berbagai kasus, agaknya seruan ini akan diabaikan seperti yang sudah-sudah.
Sebagai warga negara, kita hanya bisa berharap keikutsertaan Indonesia dalam badan ini bukan sekadar fear of missing out alias ikut-ikutan. Apalagi hanya agar presiden bisa foto bersebelahan dengan Donald Trump!
