YOGYAKARTA – Di tengah stigma yang memandang Islam dan Marxisme-Leninisme sebagai dua hal yang mutlak bertentangan, perspektif KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) justru menawarkan cara pandang alternatif yang melihat adanya titik temu di antara keduanya.
Pemikiran jernih ini mengemuka dalam diskusi “Cangkrukan Pemikiran Gus Dur” yang digelar oleh Gusdurian Jogja di Pendopo Griya Gusdurian, Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) malam. Forum yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan mahasiswa, santri, komunitas kaum muda, hingga pegiat literasi ini menjadi ruang refleksi bahwa perbedaan sudut pandang bukanlah sebuah kesalahan.
Diskusi kali ini membedah esai klasik Gus Dur berjudul “Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme” yang pertama kali dipublikasikan di jurnal Persepsi No. 1 Tahun 1982. Jalannya forum dipandu oleh Pandu selaku moderator, dengan menghadirkan Uzair dan Astrid sebagai pemantik diskusi.
Akar Polarisasi
Marxisme-Leninisme merupakan ideologi politik dan ekonomi yang berakar dari gagasan Karl Marx dan dikembangkan oleh Vladimir Lenin. Teori ini berfokus pada analisis kelas sosial, kritik terhadap ketimpangan ekonomi, serta upaya mewujudkan masyarakat yang bebas dari penindasan.
Di sisi lain, Islam berlandaskan pada keimanan kepada tuhan dan wahyu sebagai sumber utama ajaran. Perbedaan landasan teologis inilah yang membuat keduanya kerap dipandang berseberangan. Di Indonesia, pandangan tersebut kian dipertegas oleh faktor pengalaman sejarah dan dinamika politik masa lalu.
Meskipun demikian, Gus Dur mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara lebih mendalam agar tidak terjebak pada penyederhanaan masalah. Menurut Gus Dur, resistensi terhadap Marxisme-Leninisme di Indonesia tidak murni karena perbedaan keimanan, melainkan berkelindan dengan faktor historis, ideologis, fungsi sosial masyarakat, hingga kepentingan politik yang berkembang sepanjang perjalanan bangsa.
Keadilan Sosial sebagai Titik Temu
Dalam pandangan Gus Dur, Marxisme-Leninisme sebaiknya ditempatkan sebagai alat analisis untuk membaca realitas sosial sesuai konteksnya, bukan sebagai “kitab suci” politik. Artinya, metodenya dapat digunakan secara kritis tanpa harus mempraktikkan seluruh ideologinya secara mentah-mentah.
“Terdapat kesamaan motif antara Islam dan Marxisme-Leninisme,” ujar Uzair selaku pemantik diskusi.
Titik temu tersebut berada pada isu-isu kemanusiaan. Kedua substansi ajaran ini sama-sama menunjukkan perhatian besar terhadap keadilan sosial, pembelaan terhadap kaum tertindas (mustad’afin), serta kritik terhadap ketimpangan ekonomi.
Teori Marxisme dinilai mampu memberikan pisau analisis yang tajam. Semangat egalitarianisme dan populisme dari kedua paham ini mencuat terutama ketika dihadapkan pada persoalan imperialisme, eksploitasi, serta ketidakadilan sistemik. Kendati demikian, Gus Dur menegaskan bahwa kesamaan fokus pada keadilan sosial tidak berarti Islam dan Marxisme-Leninisme dapat disamakan secara ideologis.
Melalui diskusi ini, warisan pemikiran Gus Dur diharapkan dapat mendorong lahirnya kajian yang lebih objektif dan kritis. Dengan memahami konteks sejarah secara jernih, masyarakat diharapkan dapat melihat dinamika ideologi ini tanpa terjebak pada prasangka buruk ataupun polarisasi yang berlebihan. (SDH)
Penulis: Rihayatun Nafilah (Mahasantri Ma`had Aly Kebon Jambu)
