Perjalanan 81 tahun Republik Indonesia dinilai menghadapi ujian berat akibat meluasnya praktik kebohongan publik, penurunan kualitas demokrasi, serta krisis ekologi yang makin tak terkendali. Penyelenggaraan kekuasaan yang disetir oleh keserakahan elit dianggap semakin menjauhkan masyarakat dari cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan sejati.
Kondisi ini memicu keprihatinan luas karena instrumen hukum dan lembaga-lembaga negara kerap dimanfaatkan sekadar untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Di saat bersamaan, jurang ketimpangan sosial makin melebar, sementara warga yang menyuarakan gagasan kritis terus dibayang-bayangi ancaman serta tekanan.
Sikap kritis tersebut disampaikan dalam forum bertajuk ”Refleksi Kemerdekaan 2026 Jaringan Gusdurian” yang berlangsung melalui aplikasi Zoom pada Senin (17/8/2026) malam. Forum ini dipandu oleh pembawa acara Hamada Hafidzu dan Julianur Rajak Husain, serta diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai jaringan komunitas di tanah air.
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Pancasila oleh Nur Rizky Amalia, kemudian dilanjutkan dengan doa lintas iman yang dipimpin oleh enam perwakilan agama dan kepercayaan, yakni Lilin Kurniawati (Penghayat), Wellem Yeremia Ontrael (Protestan), Fransiskus Sardi (Katolik), I Kadek Ria Febri Yana (Hindu), Arif Budiman (Islam), dan Anditya Restu Aji (Buddha).
Sesi orasi dibuka oleh aktivis kemasyarakatan Ahsan Jamet Hamidi yang menyoroti pergeseran ancaman kebangsaan dari penjajahan fisik menuju dominasi kebohongan publik. Ia mengkritik penyampaian manipulasi data keberhasilan negara yang terus dipertontonkan di ruang-ruang resmi, seperti laporan angka ekonomi dalam sidang tahunan di parlemen yang menyebut upah pengupas bawang mencapai Rp 700.000 per kilogram.
”Tetapi saat ini kita dijajah oleh kebohongan yang terus-menerus disampaikan oleh para pemegang kekuasaan negeri ini,” kata Ahsan.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk pengalihan dari persoalan mendasar yang gagal diselesaikan.
”Kalau sekadar hanya salah membaca angka, maka sebagai manusia kita maklum. Tetapi kalau dia melakukan itu demi memanipulasi atau mengalihkan persoalan yang lebih berat yang tidak sanggup dia tangani, maka ini menjadi persoalan yang sangat penting,” ujarnya.
Ahsan mengingatkan bahwa tokoh-tokoh pahlawan seperti KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan telah mendidik bangsa ini agar melek huruf dan tidak mudah dibodohi. Karena itu, masyarakat diajak untuk menolak normalisasi kebohongan dan tidak membiarkan diri terbuai oleh narasi-narasi manipulatif.
Peneliti kebijakan publik Ah Maftuchan menilai, ancaman terbesar terhadap perjalanan 81 tahun demokrasi Indonesia justru bersumber dari dalam negeri. Kelemahan struktural terjadi ketika lembaga-lembaga demokrasi formal gagal menjaga prinsip dasar bernegara demi kepentingan pragmatis.
”Lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, lembaga kepresidenan, lembaga peradilan, lembaga demokrasi formal lainnya justru sering kali menggadaikan demokrasi demi memenangi kontestasi, seringkali menggadaikan demokrasi demi untuk mempertahankan posisi,” kata Maftuchan.
Meskipun demikian, Maftuchan mencatat adanya modal sosial yang kuat berdasarkan hasil survei kawasan Asia periode 2023-2024 terhadap 13.000 responden. Data menunjukkan bahwa 85 persen warga Indonesia tetap memilih sistem pemerintahan yang demokratis ketimbang model kepemimpinan otoriter. Selain itu, 75 persen warga meyakini pentingnya bersikap kritis terhadap pemerintah, persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (69 persen), Malaysia (60 persen), maupun Singapura (55 persen).
Dari sudut pandang lingkungan, aktivis ekologi Zaimatus Sa’diyah menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak memiliki arti tanpa keadilan ekologis. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai lebih dari 107.000 hektar. Di Jawa Barat, ratusan ribu warga turut terancam krisis air bersih akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrem.
”Persoalan ekologis bukan sekadar persoalan lingkungan, ini adalah persoalan keadilan. Kita mewarisi pandangan Gus Dur bahwa kemanusiaan tidak pernah boleh dipisahkan dari keadilan,” tutur Zaimatus.
Menurut Zaimatus, perusakan alam selalu berdampak paling berat pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Ia mengajak publik memperlakukan bumi sebagai ”Ibu” yang harus dijaga.
Sebagai penutup orasi, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid memaparkan tajamnya pertentangan realitas di tanah air. Ia menggambarkan kontras antara kemewahan deretan pesawat pribadi elit di Bandara Halim Perdanakusuma dengan perjuangan anak-anak di pedalaman yang harus mempertaruhkan keselamatan menyeberangi sungai demi bersekolah.
Alissa juga menyoroti proyek ekspansi di Merauke, Papua, yang mengabaikan kedaulatan warga lokal.
”2.000 ekskavator didatangkan ke Merauke tanpa peduli masyarakat adat yang harus kehilangan tempat tinggalnya, yang harus kehilangan kedaulatannya, tanpa peduli nasib tanah Papua, tanpa peduli dunia akan kehilangan separuh paru-parunya. Semua demi keserakahan,” ujar Alissa.
Meneladani pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati harus membebaskan warga dari rasa takut akan ketidakadilan.
”Kemerdekaan harusnya saat ini menjadi hak bagi setiap warga bangsa untuk merdeka dari rasa takut: rasa takut atas perlindungan hak dan martabatnya, rasa takut atas keselamatan dirinya,” tegasnya.
Ia mengakhiri refleksi dengan menegaskan kembali keberadaan para pejuang kemerdekaan masa kini yang bekerja di tengah keterbatasan.
”Para pejuang kemerdekaan bukan mereka yang ada di Taman Makam Pahlawan. Para pejuang kemerdekaan adalah kita,” ucap Alissa.
