Pekalongan – Komunitas Gusdurian Pekalongan bersama Gus Dur Center for Humanitarian Studies menggelar nonton bareng dan diskusi film Republik Rente: Bloody Nickel di Meeting Room Gedung FEBI Lantai 3 UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Senin (7/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Harlah Gus Dur.
Film Republik Rente: Bloody Nickel menjadi pemantik refleksi tentang hilirisasi nikel, kerusakan ruang hidup, keselamatan pekerja, kriminalisasi warga, serta relasi hukum dan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Topik ini dibedah dalam diskusi yang dipandu oleh Dina Nur Amilah dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu Hukum UIN Gus Dur Shinta Dewi Rismawati dan murid Gus Dur, Saiful Huda Shodiq.
Dalam paparannya, Shinta menilai persoalan yang ditampilkan dalam film tidak terlepas dari hubungan antara berbagai aktor kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak swasta.
Menurutnya, hukum tidak selalu berjalan objektif sebagaimana anggapan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
“Kita selalu dininabobokan oleh mitos-mitos hukum, equality before the law, semua orang di mata hukum sama. Karena realitasnya hukum tidak objektif, melainkan subjektif,” ujarnya.
Shinta juga menilai kebijakan hukum dapat dirancang melalui mekanisme yang secara formal legal, tetapi pada saat yang sama berpotensi menguntungkan kepentingan tertentu.
Sementara itu, murid Gus Dur, Saiful Huda Shodiq, melihat film tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan dan oligarki yang berdampak pada kerusakan alam tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan asing.
“Film ini menggambarkan bukan lagi orang asing menjadi aktor utama developmentalisme dan oligarki kerusakan alam. Justru aktor utamanya adalah dalam negeri,” ungkapnya.
Wakil Rektor I UIN Gus Dur, Nur Kholis, mengajak agar nilai-nilai Gus Dur tidak berhenti sebagai pengetahuan atau peringatan, tetapi dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan. Ia menekankan sikap tawaduk serta keberanian untuk tidak bergantung pada validasi pihak lain.
“Ketika kita lepas dari ikatan, kita bebas sebebas-bebasnya. Tidak butuh validasi, kita berani pantang mundur,” tuturnya.
Budayawan Ribut Achwandi mengingatkan kembali ungkapan Gus Dur, “Gitu aja kok repot,” sebagai cara menghadapi persoalan tanpa larut dalam tekanan. Menurutnya, ungkapan tersebut bukan berarti bersikap masa bodoh, melainkan mencari jalan agar persoalan dapat diselesaikan.
“Masalah itu bukan untuk dipikirkan, tapi diselesaikan,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan berbagai organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, komunitas kepemudaan, komunitas literasi, serta komunitas lainnya di Pekalongan dan sekitarnya.
Koordinator Gusdurian Pekalongan, Amir Muzaki, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut. Ia juga mengaitkan momentum 7 September dengan perjuangan kemanusiaan Gus Dur dan aktivis HAM Munir.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian harlah Gus Dur yang sebelumnya diisi Jagongan Pemikiran Gus Dur dan Walking Tour Keberagaman. Rangkaian tersebut akan dilanjutkan dengan Konferensi Pemikiran Gus Dur pada Oktober mendatang. (SDH)
Penulis: Muhammad Maelal Marom (GUSDURian Pekalongan)
