BANTUL – Praktik kebudayaan melampaui urusan pelestarian warisan masa lalu maupun pentas kesenian semata. Pada bentuk yang paling mendasar, kebudayaan adalah cara manusia memperlakukan manusia lainnya. Pesan ini menjadi benang merah dalam Pidato Kebudayaan perdana yang disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, di Jogja Art + Books Fest (JABFest) 2026.
Berlangsung di The Ratan, Bantul, Yogyakarta, Kamis (1/10/2026) malam, acara bertema Adil & Setara melalui Kebudayaan ini diawali dengan suguhan pembacaan puisi oleh Ni Made Purnamasari yang diiringi alunan nada Christabel Annora. Susunan acara yang dipandu Annisa Hertami tersebut menegaskan posisi kebudayaan sebagai ruang tamu bersama; tempat berbagai kelompok identitas bisa duduk setara dan saling mendengar.
Dalam pidatonya, Alissa menyoroti gagasan keadilan dan kesetaraan di Indonesia yang masih tertatih-tatih di lapangan. Ia mengambil contoh nyata ketimpangan struktural, mulai dari rentannya kelompok minoritas mengalami persekusi, hingga paradoks ekonomi di Tanah Papua.
Papua merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima nasional sekaligus surga keanekaragaman hayati. Ironisnya, wilayah ini justru mencatat tingkat kemiskinan terburuk dengan akses pendidikan dan kesehatan terendah.
“Tanah paling kaya di Indonesia, penduduknya paling tidak sejahtera. Belum lagi kalau kita bicara ketimpangan kelas, 50 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 55 juta orang termiskin di negeri ini,” ungkap Alissa.
Ketimpangan tersebut, menurut Alissa, berakar pada memburuknya sistem nilai di tengah masyarakat. Ia mengutip hasil riset Nenilai tahun 2023 yang mengukur indeks budaya masyarakat Indonesia. Hasilnya, kultur masyarakat cenderung diselimuti nilai negatif seperti maraknya korupsi, birokrasi berbelit, dominasi elite, hingga diskriminasi.
“Ternyata kita mendapatkan hasil, hanya 35 persen nilai positif dibandingkan dengan nilai budaya negatifnya. Angka entropi budaya ini menunjukkan seberapa jauh kita menuju kehancuran budaya. Masyarakat yang sehat itu di kisaran 13 persen, kita sudah mencapai 35 persen,” tegasnya.
Situasi ini semakin rumit di tengah kuatnya hegemoni negara dan budaya konsumerisme yang menciptakan masyarakat serba membuang (throw away society). Negara yang terlampau dominan dan memandang nalar kritis warganya sebagai ancaman, perlahan akan memandulkan pemikiran masyarakat. Warga dididik sekadar menjadi individu yang tunduk, bukan manusia merdeka yang berkebudayaan.
Untuk melawan arus tersebut, gerakan kebudayaan harus mengambil peran krusial. Alissa meyakini produk seni dan budaya adalah alat rekayasa sosial (social engineering) guna menanamkan nilai-nilai keadilan secara halus tanpa paksaan. Pendekatan ini sejalan dengan teladan para tokoh masa lalu, seperti Gus Dur, Romo Mangunwijaya, hingga Gedong Bagus Oka, yang menggunakan nilai agama secara murni untuk membela kaum tertindas, bukan demi kepentingan kelompok mereka sendiri.
Guna menguatkan pesannya, Alissa membacakan sajak Seonggok Jagung di Kamar karya W.S. Rendra. Sajak tersebut mengkritik tajam sistem pendidikan karena kerap mencabut manusia dari kenyataan sosial di daerahnya. Berangkat dari kegelisahan itu, ia meminta para pekerja seni dan budayawan untuk turun gelanggang memimpin perubahan.
“Kita minta para pegiat seni menjadi pejuang yang memimpin kita semua untuk membangun budaya-budaya baru. Seni budaya adalah wasilah, alat untuk membentuk peradaban baru dengan cara yang lebih ramah,” tuturnya.
Menutup pidatonya, Alissa mengutip pandangan Gus Dur tentang sikap mencintai Tanah Air. Ia meminta masyarakat untuk tidak sekadar mengglorifikasi masa lalu, namun juga tidak mudah menyerah pada pesimisme.
“Menjadi Indonesia adalah proses yang tidak berkesudahan untuk membangun sejarah, tanpa kehilangan akar sejarah kita. Mari kita semua menjadi manusia Indonesia,” pungkasnya.
Pidato kebudayaan ini merupakan rangkaian pembuka dari perhelatan JABFest 2026 yang akan terus menyajikan berbagai diskursus literasi dan seni hingga 12 Oktober 2026 mendatang. (SDH)
