Peringatan Hari Pahlawan yang tidak lama ini kita peringati selalu menyisakan gema tentang keberanian, pengorbanan, dan kedaulatan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Di tengah momentum peringatan tersebut, tentu memunculkan sebuah refleksi besar tentang bagaimana makna kepahlawanan dihadirkan dalam realitas hari ini. Saat publik mengenang pahlawan pergerakan formal, ada baiknya menengok kembali sebuah gelar informal yang disematkan rakyat di akar rumput kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Secara unik dan bernada paradoks, penulis ingin menobatkan kembali status “Pahlawan Cengkeh”, bagi sang presiden yang sejatinya sama sekali tidak menghisap rokok. Penobatan ini bukan sekadar romantisasi figur politik, melainkan pengakuan atas keberpihakan pada kedaulatan petani dan rakyat kecil.
Paradoks Keberpihakan Sang Presiden
Gus Dur lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat akrab dengan tradisi rokok kretek, mulai dari kehidupan pesantren hingga ruang dialog masyarakat sipil. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa Gus Dur secara pribadi bukanlah seorang perokok. Keunikan ini melahirkan sebuah paradoks kepemimpinan yang sangat langka di panggung politik nasional.
Di saat banyak pembuat kebijakan merumuskan aturan berdasarkan selera pribadi, moralitas sempit, atau tekanan kelompok tertentu, Gus Dur justru melampaui batas preferensi individunya. Ia berdiri paling depan membela industri Hasil Tembakau (IHT) dan rantai ekonomi pertanian lokal. Bagi Gus Dur, pembelaan terhadap komoditas tembakau dan cengkeh bukanlah soal mendukung kebiasaan merokok, melainkan soal hak hidup dan perut rakyat bawah.
Seperti yang diulas oleh N. Arizona dalam tulisannya “Gus Dur Bukan Perokok, Tetapi Kenapa Membela Industri Hasil Tembakau?”, keberpihakan Gus Dur lahir dari pemahaman mendalam bahwa di balik sebatang kretek, ada jutaan helai nafas petani cengkeh, petani tembakau, hingga buruh linting di desa-desa yang menggantungkan nasib keluarga mereka (Arizona, 2023). Ketika muncul dorongan untuk melarang atau membatasi industri ini secara serampangan, Gus Dur bersuara lantang mengingatkan ancaman melonjaknya pengangguran massal demi melindungi kaum marginal.
Keberanian Merobohkan Monopoli BPPC
Bentuk lain dari gelar Pahlawan Cengkeh yang disematkan para petani tersebut tercermin dalam keputusan politik paling berani di awal masa kepresidenannya. Di era Orde Baru, tata niaga cengkeh dikuasai oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang memonopoli alur perdagangan dari hulu ke hilir. Monopoli yang melibatkan konglomerasi swasta dan kroni kekuasaan itu mencekik kehidupan para petani.
Harga cengkeh di tingkat petani sengaja dijatuhkan secara drastis hingga menyentuh angka terendah Rp2.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Akibatnya, banyak petani yang frustasi dan terpaksa menebang serta membakar pohon cengkeh mereka karena biaya panen jauh lebih mahal daripada harga jualnya. Melihat kezaliman struktur ekonomi tersebut, Gus Dur tanpa ragu membubarkan BPPC dan mengembalikan mekanisme perdagangan ke tangan rakyat.
Tak hanya merobohkan struktur atau monopoli internal, Gus Dur juga mengambil langkah strategis dengan menutup keran impor cengkeh luar negeri. Ketika para pemilik pabrik besar mendesak agar impor cengkeh kembali dibuka, Gus Dur memberikan syarat tegas berupa pengenaan tarif pajak impor sebesar 70 persen. Kebijakan proteksi negara ini seketika membuat harga cengkeh lokal melonjak drastis hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Para petani di berbagai pelosok Nusantara dari Sumatra hingga Maluku kembali menikmati kesejahteraan dan mengangkat kembali martabat hidup mereka.
Benteng Kedaulatan dan Isyarat Tegesan
Langkah ekonomi politik yang diambil Gus Dur sejatinya merupakan manifestasi dari penegakan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan bangsa. Dalam kacamata geopolitik, industri tembakau dan cengkeh nasional sering kali menjadi sasaran empuk konspirasi pasar global serta kampanye internasional yang menunggangi isu-isu tertentu. Gus Dur menolak tegas jika ekonomi domestik didikte oleh skenario luar yang merugikan rakyat kecil. Mahfud MD pernah mengutip analogi khas Gus Dur bahwa rakyat Indonesia yang diibaratkan sebagai petinju kelas bulu tidak boleh diadu secara tidak adil di atas ring pasar bebas melawan petinju kelas berat luar negeri.
Di luar aspek kebijakan makro, keberpihakan Gus Dur pada rakyat kecil selalu dibungkus dengan kearifan lokal dan humor yang mencerahkan. Sebagaimana dicatat oleh Kholili Atfifudin dalam artikel “Kumpulan Humor Gus Dur Soal Rokok”, tradisi humor dan kebudayaan santri senantiasa menjadi sarana Gus Dur meredam ketegangan sosial (Atfifudin, 2024). Salah satu cerita berkesan adalah anekdot saat santrinya bertemu Mbah SN, seorang pencari puntung rokok di perbatasan Kudus dan Jepara. Gus Dur memaknai tindakan pencari tegesan (puntung rokok) tersebut secara mendalam sebagai simbol kerinduan rakyat bawah akan hadirnya sosok pemimpin nasional yang benar-benar tegas (teges) dalam membela nasib mereka.
Gelar Pahlawan Cengkeh bagi presiden yang tidak merokok ini pada akhirnya menjadi cermin bagi kepemimpinan nasional hari ini. Hari Pahlawan mengajarkan kita tentang keberanian dan komitmen membela tanah air, dan Gus Dur membuktikannya bukan lewat kata-kata manis ataupun penuh retorika, melainkan lewat kebijakan konkret yang menyelamatkan dapur rakyat kecil. (SDH)
