Pegunungan Kendeng adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana negara dan industri menyederhanakan alam menjadi sekadar “aset ekonomi”. Dalam dokumen proyek, gunung karst ditulis sebagai “batu kapur” yang dapat ditambang untuk memenuhi kebutuhan semen nasional. Padahal, karst bukan sekadar batu; ia adalah struktur ekologis yang menyimpan air dan menopang kehidupan. Namun, pengambilan keputusan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan pengetahuan ekologis ini, seolah gunung adalah sesuatu yang bisa dipotong sesuka hati, seperti kue ulang tahun pada pesta perayaan.
Pendekatan semacam ini menunjukkan betapa kuatnya paradigma pembangunan yang melihat alam sebagai komoditas. Alih-alih dipandang sebagai ruang hidup yang harus dijaga, gunung diperlakukan sebagai objek yang legal untuk dieksploitasi. Ketika gunung dipotong, ketika mata air ditutup, ketika sawah kehilangan suplai air, pemerintah dan korporasi sering menjawab dengan kalimat klise: “Ada dampak, tapi sudah diperhitungkan.” Padahal banyak AMDAL hanya menyajikan data yang disesuaikan agar proyek tetap berjalan.
Dalam konteks Kendeng, penyederhanaan alam menjadi produk industri adalah bentuk kekerasan simbolik: pengabaian makna ruang hidup masyarakat. Secara politis, hal ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat yang mempertahankan hidup dan industri yang memperluas kontrol. Ketika sebuah gunung diperlakukan seperti objek ekonomi, maka hilanglah jejak bahwa gunung adalah bagian dari identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Sedulur Sikep.
Selain menjadi ruang hidup, Kendeng adalah benteng ekologis yang tidak tergantikan. Kehancuran karst berarti kehancuran akses air, dan kehancuran akses air berarti kehancuran pangan. Namun, demi “pertumbuhan ekonomi”, konsekuensi ini biasanya dipinggirkan. Kata “pembangunan” dalam banyak kasus berfungsi seperti jubah moral: menutupi kerusakan dengan retorika kesejahteraan.
Maka, ketika Kendeng diposisikan sebagai lahan industri, itu bukan hanya kesalahan analisis lingkungan, tetapi kesalahan politik. Negara memilih logika kapital, bukan logika keberlanjutan. Gunung diringkas menjadi angka, sementara kehidupan ribuan warga diringkas menjadi “dampak yang bisa diatasi”. Di sinilah kekerasan struktural bekerja: tanpa suara, tanpa darah, tetapi menghancurkan.
Sedulur Sikep: Pengetahuan Lama yang Menjadi Ancaman Baru
Sedulur Sikep sering dicap sebagai kelompok yang “tidak mau modernisasi”. Namun label seperti itu sesungguhnya menunjukkan ketidaktahuan kita terhadap cara pandang yang lebih tua, lebih cermat, dan lebih tidak merusak. Komunitas ini menempatkan kejujuran, keselarasan, dan tidak berlebihan sebagai prinsip hidup. Dalam logika mereka, tanah bukanlah properti yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah bagian dari tubuh sosial. Air adalah bagian dari nadi kehidupan. Dan menjaga keseimbangan adalah kewajiban moral, bukan sekadar pilihan gaya hidup ekologis.
Ketika negara ingin mengubah gunung menjadi semen, Sedulur Sikep melihat tindakan itu sebagai ancaman terhadap kehidupan yang telah mereka rawat selama berabad-abad. Di sini, konflik bukan sekadar antara investor dan warga, tetapi antara dua sistem nilai: satu berbasis kapital dan materialisme, yang lain berbasis kosmologi ekologis. Penolakan mereka bukan bentuk konservatisme, melainkan bentuk kecerdasan kolektif yang memahami konsekuensi jangka panjang dari kerusakan lingkungan.
Komunitas ini sering diremehkan sebagai “kaum tradisional”, tetapi relasi mereka dengan alam jauh lebih rasional daripada banyak kebijakan pembangunan. Mereka memahami siklus air, fungsi karst, hubungan antara tanah dan pangan, dan semua itu bukan dari buku ilmiah, tetapi dari pengalaman langsung yang diwariskan lintas generasi. Pengetahuan ekologis mereka jauh lebih holistik daripada banyak laporan teknis yang dibuat terburu-buru demi proyek.
Ketika pemerintah menawarkan kompensasi, Sedulur Sikep menolaknya bukan karena tidak menghargai uang, tetapi karena mereka tahu nilai ekologis jauh lebih tinggi daripada nilai finansial jangka pendek. Kompensasi hanya memperkaya segelintir orang, sementara akibat ekologisnya harus ditanggung komunitas selama puluhan tahun. Menjual gunung sama dengan menjual masa depan.
Di sinilah letak ancaman yang dirasakan negara: Sedulur Sikep membongkar ilusi pembangunan. Mereka menunjukkan bahwa tidak semua yang disebut “proyek strategis nasional” itu strategis. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan yang merusak bukanlah kemajuan. Dan dalam sistem politik yang rentan dengan kepentingan modal, suara seperti itu sangat mengganggu.
Karst Kendeng: Ekologi yang Tak Bisa Digantikan oleh Semen
Karst Kendeng bukan bentang alam biasa. Ia adalah penyimpan air alami yang mengatur distribusi air dari gunung ke sawah-sawah di bawahnya. Struktur kapurnya yang berpori bertindak sebagai reservoir raksasa. Ketika hujan turun, air meresap ke dalam karst dan keluar kembali sebagai mata air. Ini yang membuat masyarakat Kendeng dapat bertani sepanjang tahun, bahkan ketika musim kemarau panjang melanda.
Namun, di banyak laporan proyek, karst diperlakukan seperti tambang batu biasa. Penghilangan gua, pengrusakan bukit, dan pemutusan aliran air dianggap “dapat dimitigasi”. Padahal tidak ada mitigasi yang bisa menggantikan fungsi karst. Jika karst mati, seluruh sistem hidrologis turut mati. Tidak ada teknologi sederhana yang bisa memulihkan karst dalam skala ekologis yang masuk akal.
Bagi perempuan Kendeng, kehilangan karst berarti kehilangan air. Dan kehilangan air berarti kehilangan kemampuan mengurus rumah, mengolah ladang, dan memastikan keberlangsungan pangan keluarga. Tanpa air, perempuanlah yang pertama menanggung beban: mencari air lebih jauh, mengatur ulang pekerjaan domestik, dan menghadapi ancaman kesehatan karena kualitas air menurun. Kekerasan lingkungan selalu mendarat langsung pada tubuh perempuan.
Selain itu, kerusakan karst memiliki dampak sosial besar. Petani kehilangan sawah. Anak-anak kehilangan masa depan. Komunitas kehilangan warisan ekologis. Kerusakan ekosistem memicu migrasi, memperluas kemiskinan, dan menciptakan ketergantungan baru pada industri yang justru merusak sumber hidup mereka. Ketika negara menutup mata terhadap fakta-fakta ini, negara sedang melegitimasi kekerasan ekologis.
Secara politis, perusakan karst menguntungkan korporasi, tetapi merugikan rakyat. Ini menunjukkan bagaimana tata kelola ruang di Indonesia sering berat sebelah: negara lebih takut kehilangan saham dari investor daripada kehilangan mata air yang memberi hidup bagi ribuan warga. Di sinilah konflik Kendeng mencerminkan konflik nasional: siapa sebenarnya yang diperjuangkan oleh pembangunan?
Gunarti: Perempuan yang Menolak Dibungkam
Di tengah ketidakadilan itu, muncul nama Gunarti, seorang perempuan adat Sedulur Sikep yang menjadi simbol perlawanan Kendeng. Ia bukan akademisi, bukan politisi, dan bukan figur publik. Tapi ia berdiri menghadapi negara dan modal dengan keteguhan yang jarang dimiliki banyak pemimpin.
Gunarti memahami bahwa ketika karst dirusak, perempuanlah yang akan merasakan beban paling berat. Ia memahami bahwa kerusakan lingkungan bukan isu abstrak, tetapi persoalan sehari-hari. Perempuan yang bertanggung jawab atas pangan keluarga akan langsung terkena dampaknya. Perempuan yang mengurus air, memasak, menjaga anak, dan bertani akan mengalami krisis paling awal. Karena itu, Gunarti tidak diam.
Ia mengatakan kalimat yang menjadi simbol pengetahuan ekologis yang sangat visioner:
“Lebih baik krisis semen daripada krisis pangan.”
Kalimat ini bukan hiperbola. Ia adalah refleksi atas ancaman nyata. Jika pangan hilang, tidak ada industri yang bisa menggantikan peran sawah. Jika air hilang, tidak ada pembangunan yang bisa menolong. Namun jika semen hilang, negara tetap bisa berjalan. Yang sering hilang bukan semen, tetapi kesadaran politik.
Keberanian Gunarti bukan hanya keberanian individu, tetapi keberanian kolektif perempuan Kendeng. Mereka membentuk kelompok, belajar memahami konsekuensi proyek semen, mengorganisir pertemuan, dan menolak dengan tubuh mereka. Ini adalah feminisme yang tidak lahir dari ruang kuliah, tetapi dari ruang dapur, sawah, dan mata air.
Suara Gunarti adalah suara rakyat yang menuntut negara kembali pada fungsi dasarnya: melindungi kehidupan. Namun dalam kenyataannya, suara seperti ini justru sering dibungkam. Kriminalisasi, penekanan, hingga tekanan psikologis sering diarahkan kepada mereka. Negara terlalu sering menganggap kritik sebagai ancaman, bukan sebagai peringatan.
Gunarti mengingatkan kita bahwa perlawanan bukan sekadar tindakan agresif. Perlawanan juga adalah tindakan mempertahankan hidup. Dan di negeri yang mudah melabeli kritik sebagai penghambat pembangunan, keberanian Gunarti adalah gema moral yang tidak bisa dibiarkan padam.
Kekerasan Struktural: Dari Kendeng ke Kota, dari Desa ke Kita Semua
Ketika kita memperingati 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, narasi kita masih sangat terbatas pada kekerasan fisik, seksual, atau domestik. Padahal ada bentuk kekerasan lain yang tidak kalah mengerikan: kekerasan struktural yang merampas ruang hidup perempuan. Kekerasan yang tidak meninggalkan memar, tetapi menghancurkan masa depan.
Kerusakan karst Kendeng adalah bentuk nyata kekerasan tersebut. Ketika sumber air hilang, perempuan harus berjalan lebih jauh untuk mengambil air. Ketika sawah gagal panen, perempuan harus mengatur ulang pola makan keluarga. Ketika tanah dijual, perempuan kehilangan akses pada sumber penghidupan. Semua ini adalah bentuk kekerasan ekologis yang berdimensi gender.
Hubungan antara desa dan kota juga tidak bisa diputus. Krisis pangan di desa akan menjalar ke kota. Kehilangan mata air di Kendeng akan berdampak pada suplai air untuk wilayah sekitarnya. Harga bahan pokok akan melonjak ketika produksi terganggu. Ketergantungan pada impor akan memperlemah ketahanan nasional. Dengan kata lain, kerusakan Kendeng adalah kerusakan kolektif.
Dalam konteks ini, perempuan kota seharusnya tidak memandang isu Kendeng sebagai persoalan “orang desa”. Mereka hidup dari suplai pangan dan air yang diproduksi desa. Ketika desa melemah, kota akan menjadi ruang rapuh yang mudah runtuh di bawah tekanan iklim dan krisis ekonomi. Kendeng adalah peringatan bahwa kekerasan ekologis bukan hanya isu lokal, tetapi isu nasional.
Negara harus memahami bahwa pembangunan tidak bisa lagi dipahami sebagai penambahan modal fisik. Pembangunan harus dihitung dari kemampuan negara melindungi ruang hidup rakyatnya. Dan kebijakan yang merusak karst Kendeng adalah bukti bahwa kita telah melenceng dari prinsip dasar ini.
Jika pembangunan ingin dikatakan berpihak pada rakyat, maka suara Gunarti dan perempuan Kendeng harusnya menjadi kompas moral. Karena mereka tidak hanya melindungi ruang hidup mereka, tetapi ruang hidup kita semua. Tanpa mereka, kita akan kehilangan bukan hanya gunung, tetapi logika, keberlanjutan, dan masa depan.
