YOGYAKARTA – Jaringan GUSDURian bergerak cepat memperkuat barisan penggerak komunitas dari berbagai daerah demi membendung laju krisis ekologis di tingkat tapak. Melalui forum Uprading Penggerak JAGAT (Jejaring Agama untuk Gerakan Alam dan Toleransi) yang digelar di Yogyakarta pada 20-21 Juni 2026, delapan komunitas daerah mengonsolidasikan peta jalan aksi lingkungan yang berbasis pada identitas dan tantangan sosiologis masing-masing wilayah.
Sejak diinisiasi pada tahun 2018, Gerakan JAGAT konsisten berfokus pada penguatan basis masyarakat. Namun, tantangan di lapangan kian kompleks. Narasumber pengarah Jaringan GUSDURian, Heru Prasetia, menjelaskan bahwa sejak tahun 2024 cakupan gerakan diperluas ke ranah keadilan ideologis untuk merespons dinamika lintas iman. Komunitas beragama kini didorong aktif mengambil peran dalam penyelamatan lingkungan dengan menolak pandangan modern yang menempatkan alam sekadar sebagai entitas sekunder.
“Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Kita perlu mendorong para penggerak di daerah untuk menjadi pionir dalam gerakan keadilan ekologis dengan basis nilai-nilai lintas iman,” ujar Heru Prasetia, mengutip kredo terkenal KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Fasilitator, Muna, mengingatkan bahwa efektivitas gerakan penyelamatan ekosistem ini sangat bergantung pada ketajaman para aktivis dalam membaca peta sosial di wilayah dampingannya. Karakteristik problem yang khas menuntut pendekatan yang juga spesifik.
“Pendampingan itu perlu identifikasi sosial. Hal ini yang menjadi poin penting bagi ciri khas tersendiri bagi teman-teman penggerak di wilayahnya masing-masing,” kata Muna.
Laporan dari meja refleksi komunitas memperlihatkan keragaman taktik advokasi tersebut. Penggerak GUSDURian Subang, misalnya, fokus pada penyelamatan kawasan pesisir Mayangan dari ancaman abrasi ekstrem akibat hantaman air rob melalui konservasi hutan bakau dan pelibatan anak muda. Sementara di Semarang, para penggerak memperkuat ekosistem mangrove di Tambakrejo untuk membendung dampak proyek tol laut Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di wilayah pegunungan, GUSDURian Tasikmalaya mengembangkan Sekolah Alam bagi komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di lereng gunung lewat integrasi pendidikan konservasi berbasis penanaman kopi. Di Lombok Tengah, fokus diarahkan pada pelestarian kawasan ekowisata melalui program tata kelola sampah terpadu “bawa pulang sampahmu”.
Isu lingkungan urban dan domestik mendominasi wilayah lain. GUSDURian Majalengka menginisiasi program Desa Mandiri Sampah di Desa Genteng dengan memproduksi lilin aromaterapi dari minyak jelantah. GUSDURian Mojokerto mengoptimalkan Rumah Belajar dan bank sampah digital, sedangkan Yogyakarta mengusung program ketahanan pangan urban farming berbasis pemanfaatan lahan di Banguntapan. Di Indonesia Timur, GUSDURian Makassar menyoroti krisis hak atas air bersih dan tata kelola limbah bagi warga Buloa yang telah berlangsung selama 30 tahun.
Seluruh draf taktis tersebut diturunkan ke dalam rancangan policy brief untuk diadvokasikan sebagai kebijakan publik ke pemerintah daerah, mulai dari tingkat peraturan desa (Perdes) hingga surat keputusan bupati/wali kota.
Fasilitator Solikin menutup rangkaian acara dengan menekankan pentingnya merawat napas panjang gerakan melalui trust building (membangun kepercayaan) dan keterlibatan emosional antarsipil guna menghindari gerakan yang hierarkis. Konsolidasi regional ini juga menjadi langkah awal persiapan “Festival Jagat” dan peluncuran film dokumenter untuk menyongsong Hari Lahir Gus Dur mendatang.
“JAGAT bukanlah gerakan yang berhenti hanya pada penayangan dokumenter atau momen Haul Gus Dur saja, melainkan sebuah gerakan yang harus terus berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan secara konsisten pun tak kalah pentingnya,” pungkas Solikin. (SDH)
