Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang kembali membuka kotak pandora tentang bagaimana relasi antara negara dan organisasi keagamaan raksasa tidak pernah benar-benar steril dari syahwat kekuasaan. Perhelatan akbar ini menghadirkan benturan menarik antara klaim normatif dari pemimpin di panggung utama dan spekulasi publik atas manuver politik di ruang-ruang tertutup.
Puncak dari drama retorika politik terlihat jelas ketika Presiden Prabowo Subianto hadir membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Di tengah sorotan tajam publik terhadap dugaan intervensi dan paket suksesi kepemimpinan, Presiden Prabowo melontarkan kalimat epik bahwa: “Saya tidak mengatur Muktamar ini.“
Pernyataan itu meluncur dengan nadanya yang santai, bahkan dibumbui gurauan ringan yang mencairkan suasana di hadapan ribuan santri dan kiai. Namun, bagi seseorang yang terbiasa membaca tanda-tanda zaman, kalimat “bukan saya yang ngatur“ tentu tidak bisa ditelan mentah-mentah sebagai sebuah kepolosan. Dalam tradisi kritik kebudayaan, retorika para penguasa sering kali menyimpan lapis-lapis makna yang tak kasat mata.
Sebab, jika kita meminjam cara pandang Erving Goffman, sosok sosiolog yang memandang kehidupan sosial sebagai panggung sandiwara, maka setiap interaksi publik dapat dianalisis melalui Teori Dramaturgi, sebuah teori linguistik yang selalu mengibaratkan interaksi sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti pertunjukan teater di atas panggung.
Melalui pandangan Goffman, tentunya kita dapat mengatakan bahwa kekuasaan yang mapan tidak pernah bekerja dengan cara-cara yang kasar. Hegemoni yang efektif justru berjalan lewat konsensus dan fabrikasi kewajaran (naturalization), yang membuat segala intervensi tampak seolah-olah terjadi begitu saja secara alami.
Di sini, panggung Muktamar dapat dilihat sebagai front stage (panggung depan): di mana presiden hadir sebagai tamu agung yang seolah tunduk sepenuhnya pada kedaulatan para kiai. Padahal, di balik tirai atau backstage, bisa jadi para operator politik dan tangan-tangan kekuasaan sedang sibuk merajut lobi-lobi transaksional.
Melalui analisis ini, kalimat “bukan saya yang ngatur” di atas panggung pada dasarnya hanyalah sebuah disclaimer moral—sebuah siasat untuk mencuci tangan dari segala ikatan dan tanggung jawab struktural atas apa yang sedang diatur di ruang-ruang gelap.
Siasat pementasan ini mengingatkan kita pada apa yang dikritik oleh filsuf Guy Debord dalam The Society of the Spectacle—masyarakat tontonan. Pasalnya, dalam pandangan Debord, politik hari ini telah bermutasi menjadi sekadar pementasan citra, di mana kalkulasi kekuasaan yang kotor dirumuskan rapat-rapat di ruang tertutup, untuk kemudian disulap di atas panggung seolah-olah semuanya adalah garis takdir yang alamiah.
Dengan demikian, sandiwara yang terjadi sebenarnya adalah realitas yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan batas antara intervensi nyata dan kebetulan-kebetulan illusionist, agar publik terlena dalam kepasrahan semu.
Pernyataan normatif di atas panggung tentu tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebenaran mutlak. Ketika tirai panggung dibuka lebar, fakta-fakta empiris di balik layar justru menunjukkan narasi yang berkebalikan dengan klaim ketidakterlibatan istana.
Sebagaimana yang diungkap dalam laporan investigatif siniar Bocor Alus Politik (Tempo, 29 Agustus 2026), dinamika menjelang Muktamar diwarnai oleh bergeraknya lingkaran dekat kekuasaan yang berupaya mendorong dan mengamankan suksesi kepemimpinan tertentu di tubuh PBNU.
Penelusuran investigatif tersebut membeberkan adanya sinyalemen kuat mengenai keterlibatan aktor-aktor kekuasaan yang memengaruhi arah dukungan struktural. Skenario semacam ini, telah memperlihatkan bagaimana Muktamar yang idealnya menjadi ruang kedaulatan mutlak warga nahdliyin kerap bergeser fungsi menjadi arena negosiasi elit di bawah bayang-bayang kepentingan kekuasaan eksekutif.
Intervensi Istana dalam Muktamar ke-35 NU—yang dibungkus rapi oleh retorika “bukan saya yang ngatur“ di atas panggung pembukaan—pada akhirnya menemukan pembuktian empirisnya.
Apa yang sebelumnya diendus sebagai skenario gelap dalam investigasi media terwujud tanpa sisa. Pasalnya, sebagaimana yang dibeberkan dalam tayangan Bocor Alus Politik (Tempo, 29 Agustus 2026), Kiai Miftachul Akhyar akan kembali dikukuhkan menjabat sebagai Rais Aam PBNU, dan KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bakal menduduki jabatan ketua umum PBNU periode 2026–2031, telah terbukti faktanya.
Kendati demikian, sejarah panjang NU selalu menyisakan paradoks yang menarik: struktur boleh saja ditekuk oleh kompromi elit, tetapi denyut nadi kultural warga nahdliyin di pesantren-pesantren, mushalla, dan masjid akan terus merawat tradisinya sendiri di luar jangkauan cengkeraman kekuasaan praktis.
Sebab, NU terlalu kuat untuk diintervensi, terlalu luas untuk dipecah-belah, dan terlalu cair untuk dikurung dalam sangkar besi birokrasi negara mana pun. (SDH)
