Pada momen Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap 10 November ribuan masyarakat Yogyakarta turun aksi untuk menyampaikan berbagai tuntutan-tuntutan, antara lain menyoal pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, dan penegakan hukum. Setelah berjalan dengan damai dan tertib hingga pukul 19.30 WIB, tiba-tiba terjadi kericuhan di beberapa titik. Massa aksi yang tengah membubarkan diri kemudian terjebak dalam situasi tersebut.
Sayangnya, aparat kepolisian kemudian melakukan tindakan-tindakan membabi buta dengan menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan paksa disertai tindakan kekerasan, dan bahkan menerjunkan tentara dalam menangani situasi yang tidak terkendali itu. Hal ini dilakukan hingga dini hari yang membuat peserta aksi terdesak masuk ke wilayah kampus UGM. Meski sudah berada di lingkungan kampus, pengejaran dan tindakan represif masih terjadi. Aparat bahkan tetap menembakkan gas air mata meski berada tak jauh dari kompleks Rumah Sakit Panti Rapih yang berada tidak jauh dari kampus.
Jaringan GUSDURian sebagai gerakan masyarakat sipil yang mendukung terlaksananya cita-cita reformasi dan menguatnya demokrasi menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan pengerahan kekuatan secara berlebihan (excessive power) dalam menangani massa aksi. Aparat bahkan menerjunkan tentara dengan kendaraan taktis yang semestinya tidak dilakukan dalam mengamankan kegiatan masyarakat sipil. Aparat juga disebut melakukan penangkapan paksa terhadap lebih dari seratus peserta aksi dan di antaranya disertai dengan tindakan kekerasan, termasuk ke wilayah kampus.
Kedua, keberadaan tentara dalam pengamanan aksi bisa dimaknai bagaimana negara memosisikan peserta aksi sebagai lawan yang berbahaya. Hal ini menunjukkan bentuk pemerintahan otoriter yang anti-kritik karena setiap suara yang berbeda dianggap subversif. Di negara demokrasi, kritik adalah bentuk kecintaan warga terhadap situasi berbangsa dan bernegara yang harus diberikan ruang.
Ketiga, mendesak kepolisian segera melepaskan warga yang ditahan secara paksa dan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani peserta aksi.
Keempat, meminta pemerintah mendengar suara rakyat dan segera mewujudkan tuntutan-tuntutannya, antara lain menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, serta menghentikan program bermasalah seperti Kopdes, MBG, dan food estate untuk dialihkan ke sektor yang dibutuhkan rakyat, misalnya untuk pendidikan dan perbaikan infrastruktur.
Kelima, menolak upaya melibatkan kembali tentara dalam urusan sipil atau dikenal sebagai dwifungsi yang sudah dihapus sejak era Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Memberikan keleluasaan tentara dalam urusan sipil sama dengan mengkhianati reformasi dan berupaya melahirkan kembali pemerintahan yang otoriter.
Yogyakarta, 11 November 2026
Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian
