Di tengah pandemi Covid- 19 yang belum juga terkendali, belakangan Pemerintah membuat kebijakan yang justru mengundang polemik sebagian masyarakat yang tengah berjuang melawan virus mematikan ini. Wajar jika kemudiaan menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Peraturan yang seharusnya dibuat untuk kebaikan bersama justru tak di- indah- kan oleh para pembuat kebijakan itu sendiri.
Di Tegal ada seorang Wakil DPRD menggelar konser dangdut yang mengundang massa. Dan belakangan juga penulis mendapat kabar dari seorang teman yang juga aktif menjadi anggota Karang Taruna, akan menggelar acara nonton bareng film sejarah yang mengundang lebih dari 300 orang , usulan tersebut justru datang dari Dinas Pendidikan di Kabupaten.
Salah satu persoalan yang tak kalah pelik adalah pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai wilayah yang akan digelar akhir tahun ini. Padahal dari berbagai Lembaga, Organisasi dan Komunitas telah membuat pernyataan sikap untuk pemerintah menunda Pilkada tersebut setidaknya sampai virus ini mereda.
Mengingat enam bulan terakhir masih tingginya angka Covid-19 di berbagai daerah, tak cukup itu, angka pengangguran semakin meningkat dan berdampak pada ketahanan pangan, ekonomi, pendidikan, meninggalnya tenaga medis karena setiap hari menangani kasus baru. Perlu juga menjadi catatan dalam pengambilan keputusan.
Menjaga Keselamatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) penulis kira belum cukup strategis dengan terus melonjaknya Covid-19 ini, khawatir berpotensi melibatkan pertemuan skala besar dan meningkatkan resiko infeksi. Meski ada pengetatan dalam mengerahkan massa, dalam pendaftaran pasangan calon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi kluster baru.
Belum saja Pilkada dimulai, tersiar kabar beberapa tokoh yang terlibat dalam Pilkada terpapar Covid-19. Demikian ini harusnya ditinjau ulang oleh penyelenggara pemilihan umum serta semua pihak yang terlibat. Lebih banyak madharat-nya daripada maslahatnya. Bagaimana dengan jaminan keselamatan jika Pilkada memang benar- benar harus dilaksanakan?
Bukankah setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin sebaiknya mengutamakan kemaslahatan umat? bukan tanpa alasan memang sebagian menginginkan penundaan pilkada karena nilai kemanusiaan lebih utama daripada politik itu sendiri yang sebetulnya tidak akan mengurangi jalannya roda pemerintahan. Ini kan soal jeda saja yang bersifat sementara.
Penting bagi para pemimpin untuk membuat kebijakan yang sekiranya sedang dibutuhkan masyarakat hari ini, menunda beberapa agenda serta mendengarkan berbagai solusi dari elemen masyarakat. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan yang justru mengundang stigma dari rakyat. Dengan Penundaan Pilkada, tidak akan mematikan demokrasi bukan?
Lazimnya pesta lima tahunan ini banyak mengundang kemudharatan ketimbang manfaat itu sendiri. Seperti Pilkada sebelumnya dari segi pengerahan massa, kampanye di berbagai tempat dan mengundang kebencian kolektif. Sedang saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah saling bekerja sama dalam menghadapi pandemic Covid-19.
Prioritas pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan, apalagi di tengah pandemi akhir-akhir ini banyak kebijakan yang menyimpang, yang justru membuat rakyat resah baik soal diskriminasi, intimidasi, kekerasan terhadap berbagai tokoh adat, tokoh agama. Lagi-lagi kita hanya bisa menunggu karena keputusan selalu ada di tangan para pembuat kebijakan itu sendiri.
