BANJARNEGARA – Senin, 04 Maret 2024 Komunitas GUSDURian Banjarnegara bersama NGO PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Solo, yang berada dalam naungan kemitraan bersama Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta, melakukan edukasi terkait hak dan pelayanan penyandang disabilitas.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Dhammaloka Vihara Merden, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara ini terlaksana melalui Program Dignity Inklusi yang berfokus pada aksesibilitas pelayanan dan pemberdayaan ekonomi terhadap ODDP (Orang Dengan Disabilitas Psikososial) dan penyandang disabilitas.
Istini Anggoro, selaku Koordinator Program Dignity Inklusi dari PPRBM Solo mengatakan, ”Program ini masih baru di Banjarnegara, jadi masih perlu jejaring dari lintas elemen, termasuk dari Komunitas GUSDURian Banjarnegara yang memiliki kesamaan nilai sebagai salah satu mitra gerakan,” ujarnya.
Mbak Isti, panggilan akrabnya, juga mengemukakan bahwa program ini memiliki dua dampingan, yakni Panti Pamardi Raharjo dan Desa Mertasari, Purwanegara. Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Pembina GUSDURian Banjarnegara, salah satunya Pdt. Lukas Suhardi (GPSDI Purwanegara) yang juga memiliki pengalaman dalam membersamai ODDP di lingkungan gerejanya sebagai tempat rehabilitasi.
“Nilai kemanusiaan menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan yang telah dilakukan selama ini, bahwa sesama manusia memiliki hak atas hidup yang layak,” tuturnya.
Eman Setiaji, selaku PIC Forum 17-an GUSDURian Banjarnegara mengatakan, “Berangkat dari pengalaman pribadi dan beberapa anggota keluarga dari penggerak Komunitas GUSDURian dengan anggota keluarga sebagai ODDP, menjadi penting bahwa isu disabilitas-ODDP dan kesehatan mental untuk disikapi.”
Ia menambahkan bahwa banyak masyarakat yang belum teredukasi dan menganggap aib anggota keluarganya yang difabel atau ODDP. Hal ini tentunya membutuhkan peran bersama lintas sektoral, baik elemen pemerintahan maupun masyarakat sipil untuk mengawal isu ini. Peran pemerintah desa selaku pemangku kepentingan terdekat dengan masyarakat juga menjadi kian vital.
“Di Desa Merden sendiri untuk pelayanan terhadap ODDP dan penyandang disabilitas sudah baik. Peran para kadus (kepala dusun) yang masih muda dan secara energi lebih mobile sebagai pendamping mereka,” tutur Budi Primadana, Ketua Vihara Merden dan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Merden. Hanya saja alokasi dari dana desa masih berfokus pada infrastruktur, sehingga untuk program bagi masyarakat kelompok rentan masih banyak PR yang perlu diperhatikan.
Menurut Noviati, bagian Monitoring dan Evaluasi PPRBM Solo mengatakan, ”Selaku pemangku kebijakan sudah selayaknya menjadi pelayanan semua elemen masyarakat, khususnya bagi ODDP dan penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan.” Ia menambahkan bahwa masyarakat juga perlu proaktif dalam mengawal isu ini, salah satunya dengan tidak memberi stigma negatif dan menjadi support system.
Kerja sama ini tentunya membuka banyak peluang ke depannya dan berpotensi untuk meluas cakupan daerahnya agar semakin banyak pihak yang ikut mengawal isu disabilitas.
