Mendengar

Beberapa waktu lalu, saya menyaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi duduk menyimak dan dengan rajin mencatat penjelasan Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro periode tahun 2013-2018. Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto, berbagi cerita tentang pengalaman melakukan transformasi masyarakat, yang membuat Bojonegoro terpilih sebagai satu dari 15 kota dunia penerima penghargaan Open Government Partnership.

Bukan sekali itu saya melihat Menteri Arifah menyimak dengan perhatian penuh. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya menyaksikan Sang Menteri menyimak saat anak buahnya melakukan pemaparan atau peserta pertemuan menyampaikan pandangannya.

Saya pun kerap menyaksikan praktik sebaliknya: para pemimpin yang tidak mendengarkan dengan baik penjelasan anak buahnya, atau para pejabat yang tidak mendengarkan pandangan ahli di hadapannya. Para pemimpin jenis ini sibuk dengan pikirannya sendiri, yang belum tentu benar dan lengkap. Atau sibuk memikirkan respons atau jawaban yang perlu disampaikan terhadap pandangan yang disampaikan.

Padahal, dari sekian banyak atribut yang dibutuhkan pemimpin, keahlian mendengar (bukan hanya keterampilan mendengar) adalah salah satu aspek yang menentukan keberhasilan kepemimpinannya. Kepemimpinan ditandai dengan keputusan yang dihasilkan pemimpin, sementara keputusan berkualitas dibangun di atas pemahaman komprehensif atas konteks yang dihadapi. Keahlian mendengar menjadi instrumen terpenting untuk mengembangkan pemahaman ini.

Suatu saat, saya menyimak salah seorang pejabat tinggi di negara ini berbicara panjang lebar dengan banyak data yang kurang tepat. Saat salah seorang bawahannya menyampaikan data koreksi, alih-alih merasa terbantu, sang pejabat justru tampak terganggu. Barangkali baginya, koreksi ini penanda insubordinasi, atau penanda merasa diremehkan. Walhasil, sang pejabat melanjutkan pidatonya dengan sikap ”saya lebih tahu” dan mengabaikan data.

Karena saya pernah bekerja dengan tim di bawah sang pejabat, ini membantu saya memahami mengapa banyak kebijakan yang dihasilkan institusi tersebut yang berhenti sebatas kebijakan atau tidak berdampak signifikan, atau bahkan berujung pada persoalan baru. Saya sungguh bersimpati kepada para bawahan yang harus bekerja dalam kondisi seperti ini (dan juga bersimpati kepada rakyat yang harus menerima dampak berupa layanan publik yang kurang selaras dengan kebutuhannya).

Keahlian mendengar merefleksikan kesadaran diri yang dimiliki para pemimpin. Dalam buku Emotional Intelligence 2.0 (2003), Travis Bradberry dan Jean Greaves menunjukkan bagaimana semakin tinggi posisi pemimpin dalam perusahaan, semakin besar kesenjangan antara potret diri hasil asesmen pribadi dengan hasil asesmen lain, seperti tes psikologi, kinerja, ataupun evaluasi rekan kerja. Para pemimpin yang menunjukkan kinerja luar biasa biasanya menunjukkan keselarasan antara penilaian dirinya dan penilaian timnya. Salah satu atribusi penyelarasannya adalah keahlian mendengar sang pemimpin.

Keahlian mendengar juga membuat anggota tim dan pemangku kepentingan (stakeholders) merasa dihargai. Selain itu, keahlian mendengar memperkuat sikap saling hormat dalam tim, sehingga pada gilirannya menjadi lebih produktif. Akan tetapi, lebih dari itu semua, keahlian mendengar membawa pemimpin melampaui titik buta (blindspot) dalam kepemimpinannya.

RB Shaw dalam buku Leadership Blindspots (2014) mengatakan bahwa titik buta adalah sesuatu yang alami dan akan selalu terjadi, karena kita memiliki keterbatasan sebagai manusia. Seperti para pengendara kendaraan tak mampu melihat bagian belakang kendaraannya, setiap pemimpin pun memiliki area yang tak mampu disiginya pribadi.

Keduanya membutuhkan strategi mengatasi titik buta ini. Para pengemudi membutuhkan kaca spion atau kamera belakang untuk melihat area-area yang tak mampu dilihatnya secara langsung. Para pemimpin membutuhkan keahlian mendengar untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai situasi yang dihadapinya, selain membutuhkan paradigma pemimpin melayani (servant leadership). Sayangnya, sistem politik ekonomi kita saat ini lebih banyak menghasilkan penguasa, bukan pemimpin berkapasitas transformasional. Paradigma kekuasaan pemimpin membuat para pemimpin tidak mengembangkan keahlian mendengar, tetapi hanya ingin didengar dan dituruti. Keputusan-keputusan yang diambil pun berbalik menciptakan masalah.

Protes besar warga Pati pada Agustus 2025 terjadi ketika Bupati Sadewo membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Alasannya, sudah belasan tahun PBB-P2 tidak naik dan besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ribuan warga turun ke jalan, dan bahkan sang bupati sempat dikaji untuk dilengserkan. Persoalan sebesar ini sejatinya dapat dihindarkan dengan dialog bersama warga di mana bupati punya kesempatan untuk mendengar pandangan warga.

Contoh berbeda muncul dalam pengalaman Kang Yoto melepaskan predikat Bojonegoro sebagai salah satu kota termiskin di Jawa Timur dan berhasil masuk dalam 10 kota terkaya di provinsinya. Salah satu yang mencolok adalah kemampuannya untuk menyelami persoalan sampai ke akarnya, sehingga ia dapat mencari jalan keluar paling strategis dengan partisipasi masyarakat yang luas. Ini dicapai dengan keteguhan untuk mendengarkan semua pihak dengan pikiran dan hati yang terbuka, dengan iktikad kuat mencari jalan keluar terbaik. Hasilnya pun dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu contoh terbaik bagi saya pribadi adalah proses pengambilan keputusan untuk mengembalikan nama Papua dan menanggalkan nama Irian Jaya bagi rakyat Indonesia di Pulau Papua bagian barat. Keputusan yang tidak mudah secara politik, tetapi ditegakkan Presiden Gus Dur setelah mendengarkan kehendak warga Papua dengan kejernihan etika moral berbangsa. Bagi Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Semoga saja para pemimpin kita mampu dan mau mendengar kehendak dan pertimbangan rakyatnya, sehingga kita tidak lagi harus berhadapan dengan berbagai berita kebijakan tak logis yang belum kunjung usai.





_______________

Artikel ini dimuat pertama kali di rubrik “Udar Rasa” Kompas, 23 November 2025

Koordinator Jaringan GUSDURian Nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *