Beberapa hari yang lalu Instagram dan TikTok Jaringan GUSDURian tampak digeruduk netizen yang mendukung program MBG. Entah buzzer atau bukan, yang jelas beberapa narasi yang bisa ditangkap adalah orang yang memprotes MBG berarti orang yang merasa ekonominya sudah mampu, tidak bersyukur karena sudah dikasih makan gratis.
Narasi ini sangat menyebalkan dan kontra produktif. Pemerintah cukup cerdas –untuk tidak menyebut licik–menyematkan kata gratis dalam nama programnya. Gratis? Siapa yang ngasih? Apakah para netizen yang berkomentar seperti itu sadar kalau MBG diambil dari APBN yang mayoritas sumbernya dari pajak yang mereka bayarkan pada negara?
Terlihat beberapa ahli gizi dan petugas di SPPG (dapur MBG) juga turut memberikan komentar yang memaparkan kenyataan di lapangan yang mereka hadapi selama mengurus MBG. Mereka harus putar otak bagaimana harus memenuhi gizi dengan anggaran hanya 10.000 rupiah per-porsi. Mereka merengek minta dihargai akan kerja kerasnya.
Dengan kondisi seperti itu, justru merekalah yang sebenarnya harus bersuara paling lantang di barisan depan untuk mengkritisi program ini. Mereka yang paling tahu 10.000 per porsi adalah angka yang tidak masuk akal untuk pemenuhan gizi yang layak. Merekalah yang harusnya paling marah.
MBG menyerap tenaga kerja. Tapi jangan lupakan harga bahan pangan yang melambung tinggi karena MBG, pendapatan penjaga kantin dan pedagang kaki lima menurun drastis. Pedagang di pasar kesulitan mendapatkan barang. Roda perekonomian macet karena SPPG potong jalur ke supplier besar.
Masih patutkah disyukuri?
MBG sangat membantu untuk keluarga kurang mampu yang kesulitan mendapat makanan. Tapi tidak semua penerima MBG adalah siswa yang kurang mampu dan butuh diberi MBG. Jangan lupakan ribuan siswa yang keracunan. Mereka manusia, warga negara yang harus dilindungi, bukan hanya angka dan statistik.
Rakyat masih harus dibuat melongo karena ditampar fakta bahwa SPPG dikuasai oleh banyak anggota DPR, politisi, ormas, dan baru-baru ini TNI dan POLRI. Susah sekali untuk tidak berburuk sangka bahwa MBG ini lebih terlihat seperti bagi-bagi proyek ketimbang program mulia yang mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa.
Bagaimana tidak? Jika memang fokus pemerintah adalah memberikan makanan bergizi, harusnya program ini diberikan ke sekolah atau langsung kepada orang tua. Merekalah yang paling mengerti kebutuhan dan kesukaan anak-anaknya.
Banyak sekolah yang sebelumnya sudah memberikan fasilitas makan siang ke anak didiknya. Mereka berhasil tanpa satu orang pun keracunan. Diversifikasi pangan di setiap daerah juga terjaga bukan malah diberi burger, nuggets, dan katsu yang bernilai gizi rendah dan tidak menjaga keragaman pangan lokal khas Nusantara.
Fakta mengejutkan lain baru-baru ini BGN mengeluarkan aturan SPPG akan mendapatkan insentif 6 juta perhari. Insentif diberikan selama 313 hari dalam setahun. Insentif per hari itu juga tidak dihitung berdasarkan jumlah porsi MBG yang dilayani dan dianggap sebagai dana bantuan.
Coba saja kita kalikan, secara cuma-cuma, SPPG itu akan mendapatkan 1,8 miliar setiap tahunnya. Mantul, mantap betul, bukan?
Program MBG ini mengamputasi anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Pasien cuci darah terpaksa dihentikan di tengah perawatan karena status BPJS PBI dinonaktifkan secara mendadak. Ada anak-anak yang terpaksa putus kuliah karena kuota KIP dipangkas.
Penguasa negara hanya sibuk mengisi perut sementara masih banyak jembatan yang perlu dibangun agar anak-anak bisa berjalan ke sekolah dengan nyaman, sekolah reot yang perlu direnovasi, guru honorer yang butuh gaji layak, perpustakaan yang perlu koleksi buku baru.
Di mana kita bisa meletakkan rasa syukur itu?
Kita semestinya berhenti melihat MBG sebagai program kedermawanan negara yang patut disyukuri. Pemerintah lebih memilih memanjakan perut siswa ketimbang memperbaiki sistem pendidikan secara struktural.
Dan jujur saja, kita semua tahu MBG ini sangat dipaksakan, tinggi potensi korupsi, terburu-buru dan merupakan proyek mercusuar tapi penuh lubang yang harus ditambal. Kritik akan MBG adalah bentuk kontrol rakyat terhadap negara, bukankah sudah menjadi hak kita sebagai warga negara untuk meminta pertanggungjawaban?
