Jaringan GUSDURian Mengutuk Serangan Terhadap Aktivis Pro Demokrasi

Demokrasi di Indonesia tengah dalam bahaya. Kamis, 12 Maret 2026 menjelang tengah malam Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal. Andrie baru saja melakukan perjalanan pulang setelah menuntaskan rekaman siniar (podcast) di kantor YLBHI berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia”.

Tindakan biadab ini dilakukan pada saat bangsa Indonesia berada dalam situasi sulit karena gejolak politik global yang berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini membutuhkan kekuatan bersama dalam persatuan. Tindakan ini justru memecah belah masyarakat.

Andrie Yunus merupakan seorang aktivis yang begitu vokal menyuarakan penolakan terhadap kembalinya militerisme di ruang sipil. Ia pernah melakukan penggerebekan saat RUU TNI dibahas secara sembunyi-sembunyi oleh DPR RI di hotel. Andrie juga menjadi saksi ahli gugatan terhadap RUU TNI yang berpotensi membuat peran militer semakin kuat di era pemerintahan Prabowo. Selain itu, Andrie menjadi tim pencari fakta kasus penculikan dan penangkapan aktivis pada demonstrasi Agustus 2025.

Kiprah Andrie Yunus dalam memperjuangkan demokrasi dan supremasi sipil ini diduga menjadi penyebab dirinya mendapat teror. Kasus ini seolah menjadi peringatan bagi kelompok masyarakat sipil agar bungkam terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Padahal saat ini Indonesia tengah mengalami ancaman serius mengenai penyempitan ruang sipil dan kembalinya militer dalam sendi-sendi kehidupan seperti di masa Orde Baru.

Jaringan GUSDURian sebagai kelompok masyarakat sipil yang berkomitmen melanjutkan nilai, pemikiran, dan keteladanan Gus Dur melihat peristiwa yang dialami oleh Andrie Yunus bukan sekadar kasus acak (random), namun sudah direncanakan dengan sangat matang. Oleh karenanya Jaringan GUSDURian menyatakan sikap sebagai berikut

Mengutuk keras serangan dan teror kepada Andrie Yunus. Teror terhadap masyarakat terutama menggunakan cara-cara kekerasan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.
Mendesak Presiden RI untuk menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi setiap warga negara dari berbagai bentuk ancaman dengan mengungkap tuntas kasus ini sesuai prinsip keadilan. Membiarkan pembungkaman kebebasan berpendapat apalagi dengan kekerasan akan semakin menyempitkan ruang demokrasi di Indonesia.
Menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga menemukan aktor utamanya, serta menghukum yang bersangkutan dengan dengan proses yang transparan dan memenuhi rasa keadilan.
Mengajak segenap elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus ini karena sesungguhnya teror terhadap pejuang hak-hak warga adalah teror terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Yogyakarta, 14 Maret 2026