YOGYAKARTA – Narasi tunggal Tragedi 1965 bentukan Orde Baru telah puluhan tahun mengunci ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Lewat kurikulum sekolah hingga pemutaran wajib film Pengkhianatan G30S/PKI, negara mengukuhkan sekat tebal antara dua komunitas memori, kelompok keagamaan yang diposisikan sebagai pahlawan dan penyintas 1965 sebagai musuh ideologi. Namun, di tengah pekatnya doktrinasi tersebut, langkah KH M. Imam Aziz bersama Syarikat Indonesia mendobrak dogma sejarah lewat gerakan rekonsiliasi kultural.
Sorotan tersebut mengemuka dalam diskusi peluncuran buku Bergantung pada Ranting dan Kiai Pejuang Sunyi di sela peringatan Haul KH M. Imam Aziz bertajuk “Sunyi, Menggerakkan” di Kompleks Makam KH M. Imam Aziz, PP Bumi Cendekia, Yogyakarta, Minggu (19/7/2026).
Akademisi sekaligus pengamat budaya, Budiawan, mengenang perjumpaannya dengan Kiai Imam sebagai titik balik krusial. Saat menyelesaikan riset doktornya di Singapura tentang politik memori korban 1965, ia sempat mengalami kebuntuan metodologis. Informasi mengenai gerakan perangkulan warga Nahdliyin terhadap para eks-tahanan politik (tapol) 1965 yang diinisiasi Kiai Imam menjadi kunci jawaban yang dicarinya.
Bagi penulis buku Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto (2004) ini, Kiai Imam merupakan poros utama yang mengerakkan seluruh elemen perubahan tersebut.
Ia menilai keberanian Kiai Imam sangat luar biasa karena mampu mempertemukan dua kelompok yang puluhan tahun disegregasikan oleh rezim.
“Buat saya waktu itu teman-teman NU memprakarsai gerakan rekonsiliasi dengan para penyintas 65 itu luar biasa buat saya, karena ini adalah dua komunitas memori yang mungkin sekian puluh tahun tersegrigasikan oleh narasi resmi pemerintah Orde Baru,” ujarnya.
Rezim Soeharto mereproduksi memori kolektif secara masif. Doktrinasi dilakukan melalui pelajaran sejarah di sekolah hingga film buatan Arifin C. Noer yang diwajibkan tonton setiap 30 September hingga kurun 1997/1998. Dalam konstruksi sejarah tersebut, narasi yang beredar di masyarakat kerap membenarkan aksi kekerasan massal kurun1965.
Menghadapi tembok ingatan palsu yang begitu tebal, Kiai Imam menerjemahkan seruan rekonsiliasi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara radikal di tingkat akar rumput. Kiai Imam dan Syarikat tidak memosisikan diri dengan kacamata triumfalisme atau merasa paling benar.
“Mas Imam dan kawan-kawan di Syarikat itu mematahkan pewarisan ingatan model Orde Baru. Alih-alih mereka membangun perspektif yang berbeda, alih-alih mendefinisikan diri sebagai keturunan pahlawan yang menyelamatkan Republik Indonesia dari ancaman PKI, mereka mengatakan kami keturunan korban,” tegas Budiawan.
Transformasi kesadaran Kiai Imam tidak muncul di ruang hampa. Budiawan menduga Kiai Imam telah mengonsumsi literatur alternatif sejak Soeharto masih berkuasa. Hal ini terbukti ketika Syarikat meluncurkan terjemahan Cornell Paper karya Benedict Anderson dan Ruth McVey, studi yang membongkar versi pemerintah dengan menyebut peristiwa 1965 sebagai konflik internal Angkatan Darat, serta memoar para tapol Muslim seperti Hasan Raid.
Langkah tersebut menuntut keberanian fisik maupun intelektual. Kiai Imam harus berhadapan dengan dua barikade risiko. Risiko pertama adalah melunakkan trauma dan kecurigaan para mantan tapol. Namun, risiko kedua jauh lebih berat yakni, meyakinkan para kiai senior di internal NU sendiri yang masih amat reaktif terhadap isu 1965. Kendati demikian, Kiai Imam memilih untuk tidak menyerah dan terus meretas dialog demi menegakkan keadilan sosial.
Meskipun rekonsiliasi politik di tataran negara acap kali menemui kemandekan atau terbentur konstelasi kekuasaan, kerja-kerja sunyi yang diwariskan Kiai Imam Aziz berhasil menyuntikkan kesadaran baru di tingkat tapak.
“Apa yang dilakukan oleh Mas Imam dan kawan-kawan itu rekonsiliasi kultural di akar rumput. Paling tidak di level masyarakat, tidak serentak, tidak semudah diadu domba atas isu 65,” pungkas Budiawan. (SDH)
