Saat ini sebagian wilayah Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Asap merusak kesehatan, terutama bagi perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan, serta mengganggu pendidikan dan penghidupan masyarakat. Di saat yang sama, sebagian wilayah lain mulai diguyur hujan dengan intensitas yang rentan menyebabkan banjir.
Di sisi yang lain, pemerintah pusat hingga saat ini terkesan belum mengoptimalkan sumber daya yang ada. Meski sempat diberitakan akan membuka bantuan dari luar negeri, namun hingga saat ini penanganan karhutla masih dilakukan oleh relawan dan tim yang sangat terbatas. Padahal situasi di daerah sudah dalam keadaan krisis. Apalagi sudah banyak relawan yang gugur dalam upaya memadamkan api yang hingga hari ini belum teratasi.
Menanggapi situasi tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai jaringan yang digerakkan oleh para intelektual, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan menyerukan tiga poin penting. Seruan ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi selaku Ketua Majelis Musyawarah KUPI dan Nyai Hj. Masruchah sebagai sekretarisnya.
“Pertama, mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganan, pendanaan, dan koordinasi lintas wilayah berjalan menyeluruh, dengan memprioritaskan perlindungan kelompok rentan serta menindak tegas pelaku dan memulihkan lingkungan yang rusak.”
“Kedua, mengajak seluruh jaringan KUPI menggelar salat istisqa (salat untuk memohon turun hujan) bersama santri, jamaah, murid, mahasiswa, atau komunitas di ruang khidmah masing-masing, disertai doa tolak bala agar hujan turun di wilayah yang membutuhkan tanpa membawa musibah banjir.”
“Ketiga, mengajak seluruh jaringan menggalang donasi dan bantuan bagi korban karhutla dan banjir, yang disalurkan langsung melalui jaringan KUPI di lokasi terdampak dan dilaporkan secara terbuka dan akuntabel.”
