Yogyakarta – Watchdoc bersama GUSDURian Jogja telah menggelar nonton dan diskusi film pada Kamis (22/10/2026). Di Griya GUSDURian, film “Mengincar Karst Di Pracimantoro” diputar sebagai upaya mendiseminasikan isu lingkungan kepada masyarakat Jogja.
Film besutan Watchdoc ini mengungkap bagaimana warga Pracimantoro, Wonogiri menghadapi rencana dan upaya pemerintah dalam pembangunan pabrik semen di wilayahnya yang merupakan batuan karst. Berbagai upaya penolakan dilakukan untuk menjaga tanah yang secara turun-temurun telah menghidupi warganya.
Tak hanya memutar film, beberapa warga Pracimantoro yang tergabung dalam Paguyuban Tali Jiwo Pracimantoro datang ke Griya GUSDURian untuk turut menggaungkan isu ini. Kegiatan yang dihadiri sekitar lima puluh orang ini dipandu oleh tiga pemantik, Permen perwakilan Paguyuban Tali Jiwo Pracimantoro, Pitra, anggota Lingkar Keadilan Ruang, dan Saleh dari Celios.
Seusai film diputar, diskusi dimulai. Pak Permen mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama pemerintah mengincar pembangunan pabrik semen di Wonogiri, dulu tepatnya di Giriwoyo. Kini, rencana yang sama terjadi di Pracimantoro.
“Warga tidak tahu menahu soal regulasi yang tadinya tidak memenuhi (izin), jadi layak ditambang. (Sebagai upaya penolakan) pemerintah daerah juga diprotes, tapi (kita) masih ‘dipimpong’ hingga hari ini,” paparnya.
Ia juga menegaskan dampak lingkungan yang ditimbulkan ketika pemerintah melancarkan pembangunan pabrik semen ini.
“Tanah hilang dan dampak ekologis seperti (dampak terhadap) air, aneka ragam hayati, kesehatan, dan dampak ekologis lainnya,”
Sementara itu, Pitra menyoroti permasalahan tambang batuan karst sebagai masalah bersama. Tak hanya wilayah Wonogiri, Jogja juga merupakan wilayah batuan karst yang terancam penambangan di wilayah Gunungkidul dan sebagian wilayah Kulon Progo.
Anggota Lingkar Keadilan Ruang itu juga menekankan bagaimana pembangunan dilihat dari berbagai sisi. Menurutnya, pembangunan harus dilihat tidak hanya dari tujuan pembangunan itu sendiri, melainkan juga dari sisi entitas yang terdampak.
Ia menyebut pemerintah cenderung berorientasi pada profit pembangunan industri. Pitra menerangkan, oleh sebab itu, pihak peneliti yang mengaku tinggal di Pracimantoro selama beberapa bulan untuk melakukan riset gagap menanggapi ketika disodorkan pertanyaan mengenai keselamatan warga atas dampak pembangunan pabrik semen.
Sejalan dengan Pitra, Saleh juga menekankan isu ini sebagai masalah bersama. Ia memaparkan status Pulau Jawa—dengan 56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan Pulau Jawa sebagai pusat pengetahuan, bukan pusat industri.
Di sisi lain, pemerintah juga membangun industri di Pulau Jawa dengan mengabaikan AMDAL sebagai instrumen perizinan. Dengan itu, ia membaca pembangunan tersebut sebagai keengganan pemerintah untuk menggarap inovasi ekonomi secara serius. Ia menilai riset bukan menjadi jalan yang dipilih; pemerintah membuka industri dan mendatangkan investor tanpa mempertimbangkan AMDAL.
“HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup adalah bahasa universal,” tutur Saleh saat menanggapi pertanyaan tentang sikap yang perlu diambil oleh seseorang yang ingin berpihak kepada masyarakat, tetapi berlatar belakang pendidikan teknik mesin.
“Turunlah ke Pracimantoro untuk melihat bagaimana movement bergerak secara organik. Soal menang kalah itu urusan nanti. Yang pasti, sebuah Gerakan akan ditulis dan diwariskan ke generasi (selanjutnya) sebagai Gerakan yang hidup,” pungkasnya. (SDH)
Penulis: Sayidah Chovivah (Penggerak GUSDURian Jogja)
