Tanggal 2 Februari lalu, Jaringan GUSDURian mengeluarkan pernyataan sikap: menolak Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) buatan Donald J. Trump. Pernyataan itu juga diunggah di Instagram @jaringangusdurian, lalu seperti biasa, kolom komentar bekerja lebih cepat daripada pemulihan bencana ekologis Sumatera.
Salah satu komentar berbunyi kurang lebih begini, “Bukannya dulu Gus Dur pernah ke Israel juga, ya?”.
Saya paham kegelisahan di balik pertanyaan itu. Si empunya pertanyaan mungkin sedang menggugat, lalu apa bedanya?
Pertanyaan yang sama pula yang akhirnya mendorong saya menulis esai ini, di sela-sela usaha bertahan hidup dari gonjang-ganjing fisik dan psikologis di barat daya Pulau Kalimantan.
Kalau pertanyaan itu diajukan langsung ke saya, besar kemungkinan saya juga akan terdiam. Bisa jadi jawabannya lebih membingungkan dari alasan kenapa Badan Bahasa memasukkan sawit dengan definisi pohon.
Tulisan ini saya buat sebagai catatan pribadi seorang GUSDURian, sebutan untuk pengagum Gus Dur. Sekaligus untuk teman-teman yang mungkin sudah lelah mental menghadapi narasi yang dipotong-potong. Narasi yang sering kali bekerja seperti mimpi para fans Manchester United: berharap tsunami trofi datang setiap musim, tanpa menyadari bahwa di dunia yang semakin absurd ini, teknologi pencegah tsunami justru makin canggih.
1994 dan Imajinasi Perdamaian
Saya lahir tahun 1996. Saya tidak mengalami langsung suasana tahun 1994, ketika ibu dan ayah saya mungkin masih rajin berkirim surat cinta atau curi-curi pandang di tengah perang bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia.
Tapi dari yang saya pelajari dari berbagai sumber, tahun-tahun itu adalah momen krusial. Bukan hanya di Indonesia yang sedang berperang dengan Aceh, tapi juga di dunia.
Masa ketika masih ada manusia yang percaya konflik bisa diselesaikan lewat dialog, bukan semata adu ketajaman senjata.
Setahun sebelumnya, dunia menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel dari partai buruh yang kiri dan progresif, berjabat tangan dengan Yasser Arafat, pemimpin Palestina, di halaman Gedung Putih. Keduanya menandatangani Perjanjian Oslo. Israel mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah rakyat Palestina. PLO, pada saat yang sama, mengakui hak Israel untuk eksis.
Untuk pertama kalinya, ada jalan keluar yang tidak sepenuhnya bernama perang. Setahun kemudian, 1994, Rabin, Arafat, dan Shimon Peres dianugerahi Nobel Perdamaian.
Dalam konteks inilah Abdurrahman Wahid datang ke Israel. Kedatangan Gus Dur bukan untuk melegitimasi pendudukan atau menutup mata dari penjajahan. Ia datang untuk memperkuat proses damai yang saat itu benar-benar sedang diupayakan oleh kedua belah pihak.
Ketika Jalan Damai Dipatahkan
Pada 4 November 1995, Yitzhak Rabin ditembak di sebuah acara kampanye di Tel Aviv.
Yang menembak bukan orang Palestina, melainkan ekstremis Israel sendiri. Seorang mahasiswa bernama Yigal Amir, yang menganggap Rabin sebagai “pengkhianat” karena berkompromi dengan Palestina.
Sebelum pembunuhan itu, Rabin sudah lama menjadi sasaran demonstrasi kelompok sayap kanan Israel yang menuduhnya terlalu lunak. Menurut keyakinan saya, Rabin didemo karena dia dari partai kiri. Dan di antara suara-suara paling vokal yang menyerangnya saat itu, ada satu nama yang kini sangat dikenal: Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel hari ini.
Gus Dur datang menemui orang yang akhirnya dibunuh karena memilih jalan damai. Sementara Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada Israel yang dipimpin oleh tokoh yang dulu berada di barisan penentang proses perdamaian itu sendiri.
Ini bukan detail kecil. Ini beda konteks yang sangat jauh, seperti langit dan sumur bor.
Situasi yang Beda Total dan Kontrak “Red Flag”
Sekarang kita di tahun 2026. Gaza masih sering dibom oleh Israel. Di tengah situasi itu, Donald Trump meluncurkan sebuah inisiatif bernama Board of Peace (BoP). Di atas kertas, kedengarannya rapi: rekonstruksi Gaza, perdamaian, kerja sama internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani piagamnya di Davos.
Tidak sampai 10 hari setelah Prabowo menandatangani piagam BoP di Davos (22 Januari 2026), Israel luncurkan serangan udara di Gaza 31 Januari, menyebab 32 jiwa syahid yang tercatat. Mayoritas sipil, termasuk anak dan perempuan di tenda pengungsi Khan Younis.
Agar bisa duduk di kursi permanen BoP, Indonesia harus bayar kurang lebih Rp16,9T. Uang itu bisa pulihkan bencana ekologis Sumatera yang menurut laporan Tempo ditaksir mencapai Rp59,25T.
Israel yang bom Gaza, infrastruktur rusak, nyawa melayang. Kenapa Indonesia ikut-ikutan harus bayar “perdamaian”, sementara warga Sumatera masih mengungsi?
Masalah lain dari BoP ini adalah terms and conditions-nya lebih absurd daripada perusahaan di drama China, di mana manajer tiba-tiba mengubah aturan, lalu belakangan dibongkar oleh CEO yang ternyata menyamar jadi petugas kebersihan.
Pertama, Trump ditetapkan sebagai “Ketua Seumur Hidup” dengan hak veto absolut. Ia yang menentukan siapa boleh masuk dan siapa tidak. Ia yang bisa membubarkan organisasi di bawahnya. Ia pula yang menunjuk penerusnya sendiri.
Kedua, tidak ada satu pun wakil Palestina dalam struktur pengambilan keputusan. Padahal ini soal nasib mereka.
Bayangkan ada orang yang sudah merusak rumahmu lalu si perusak ingin merenovasi, lengkap dengan anggaran dan desain, tapi kamu sebagai pemilik rumahnya tidak pernah diajak bicara.
Ketiga, negara anggota dilarang mengajukan keberatan terhadap isi piagam. Dalam bahasa hukum tertulis no reservations allowed. Terima seluruh isinya, atau keluar.
Warisan Gus Dur Tidak Sesederhana Itu
Jadi, kalau pertanyaan itu muncul lagi, “Kan Gus Dur juga ke Israel?”, sekarang saya sudah punya sedikit jawaban.
Iya. Gus Dur datang ke Israel untuk mendukung faksi yang benar-benar ingin berdamai, di sebuah era ketika harapan masih hidup dan proses damai sedang diperjuangkan dari dua arah.
Saya menulis ini bukan untuk meyakinkan siapa pun. Saya juga tidak berani mengklaim lebih tahu daripada para pengambil keputusan di pemerintahan.
Tapi sebagai pembayar pajak dan penggerak GUSDURian Jogja, tugas saya adalah meneladani prinsip-prinsip yang Gus Dur pegang: keadilan, kemanusiaan, inklusivitas, transparansi, dan penolakan terhadap otoritarianisme.
Dengan struktur dan kebijakan yang ada saat ini, Board of Peace rasanya belum sejalan dengan prinsip-prinsip itu.
Mungkin saya keliru. Mungkin ada informasi yang saya lewatkan. Tapi perdamaian sejati tidak berhenti pada senyapnya senjata. Ia harus berangkat dari keadilan. Seperti kata Gus Dur sendiri, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.Dan bergabung ke dalam Board of Peace, itu bukan perdamaian. Itu administrasi penderitaan. (SS)
