Belum lama ini Jaringan GUSDURian resmi merilis sikapnya: menolak Board of Peace. Ada beberapa pertimbangan mengapa GUSDURian menolak dan meminta agar presiden menarik diri dari keanggotaan badan inisiatif Donald Trump tersebut.
Dari sekian banyak catatan, yang paling mendasar tentu tentang keberadaan Palestina. Di banyak pidato yang berserak, tidak ada satu pun pernyataan yang secara meyakinkan menyinggung berdirinya negara Palestina. Para pendukung lebih banyak membicarakan pembangunan Gaza melalui berbagai imajinasi.
Trump, misalnya menawarkan proposal ‘New Gaza’. Dalam presentasinya, Gaza yang baru ditampilkan dengan gambar gedung-gedung pencakar langit yang futuristik. Di Davos, Trump dengan sangat yakin menyebutnya “…It’s going to be a great thing to watch”.
Pertanyaannya, great untuk siapa? Hal inilah yang belum pernah disinggung. Apalagi Palestina–rakyat Palestina–tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai masa depan tanahnya. Jalur Gaza sebagai wilayah tersisa saat ini hancur lebur akibat invasi dari Israel yang tidak pernah ditindak oleh hukum mana pun.
Ironisnya, beberapa hari setelah ‘Badan Perdamaian’ dideklarasikan, Israel kembali membombardir Jalur Gaza. Padahal saat ini kedua negara tengah melakukan gencatan senjata. Puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, diberitakan wafat dalam peristiwa tersebut. Lalu, bagaimana sikap Board of Peace? Agaknya cukup sulit mengharapkan tindakan yang berpihak pada kemanusiaan dari badan mana pun, seperti yang sudah-sudah.
Bagi sebagian orang, Board of Peace dianggap sebagai harapan untuk mewujudkan diskursus lama tentang two-state solutions. Sebuah solusi di mana Israel dan Palestina diakui sebagai negara. Sikap yang juga dianggap pernah diambil oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak lama.
Gus Dur merupakan salah satu tokoh awal di Indonesia yang menyerukan tentang perdamaian, mewacanakan hubungan diplomasi, dan bertemu dengan tokoh-tokoh perdamaian di sana. Ia juga terlibat dalam Shimon Peres Foundation, yayasan yang didirikan mantan Perdana Menteri Israel dari Partai Buruh. Langkah ini membuat Gus Dur dulu dijuluki sebagai “agen Zionis”.
Namun Gus Dur juga dicap sebagai “agen Hamas” karena bertemu dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Palestina. Jejak pembelaan Gus Dur terhadap Palestina bisa dilacak hingga 1984 ketika ia menginisiasi malam solidaritas Palestina. Pertemuannya dengan Yasser Arafat dan tokoh-tokoh kemerdekaan Palestina juga membuat pengamat bingung: apa maunya Gus Dur?
Politik zig zag, begitu sebagian orang menamai aksi politik Gus Dur. Tak jarang ia dianggap plin plan. Di sinilah kita perlu jeli melihat berbagai langkah Gus Dur. Value atau nilai menjadi titik krusial untuk memahami politik sebagai instrumen, bukan tujuan. Memahami tindak tanduk Gus Dur dalam konflik Israel dan Palestina pun tak lepas dari zig zag ini.
Apa yang sebenarnya diperjuangkan Gus Dur? Bukankah ia yang, secara kasat mata mendukung solusi dua negara (two-state solution), hingga memulai membangun wacana membuka diplomasi dengan Israel? Lalu mengapa Jaringan GUSDURian menolak Board of Peace?
Pertama, Board of Peace sama sekali tidak pernah menyinggung rencananya mengakui kemerdekaan Palestina. Trump tidak pernah sepatah kata pun menjanjikan memberikan Gaza yang baru kepada warga Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Israel apalagi. Tak lama setelah Board of Peace dideklarasikan, Netanyahu sampai melakukan konpres menolak gagasan negara Palestina bahkan menghujani jalur Gaza dengan serangan udara di waktu gencatan senjata yang menewaskan 30 warga sipil.
Jika sejak awal Board of Peace memiliki agenda tersebut, tentu sikap kami mungkin berbeda. Pengakuan bangsa Palestina sebagai subjek utuh adalah kata kuncinya.
Hal ini yang juga diperjuangkan Gus Dur. Melalui pertemuannya dengan tokoh Palestina (Yasser Arafat) dan Israel (Yitzhak Rabin), Gus Dur mengharapkan lahirnya kesepakatan-kesepakatan di mana kedua belah pihak diberikan ruang yang sama untuk berbicara. Yasser dan Yitzhak memulai babak baru dalam merumuskan solusi dua negara melalui perjanjian Oslo. Sebuah upaya yang membuat Yitzhak Rabin kemudian diprotes keras oleh ekstremis Israel, salah satunya Perdana Menteri Israel saat ini Benjamin Netanyahu.
Sementara Board of Peace bahkan tidak memiliki perwakilan Palestina di dalamnya.
Kedua, bergabungnya Indonesia ke Board of Peace cacat prosedural. Sejak awal, presiden tidak secara terbuka menyampaikan maksud dan tujuan bergabung dalam badan tersebut. Di tingkat global, kita sudah memiliki Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tugasnya menjaga perdamaian. Presiden justru menggunakan strategi ‘pemadam kebakaran’. Protes keras yang dilayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan ormas keagamaan misalnya disikapinya dengan ‘politik interpelasi istana’, mengundang sebagian perwakilan ormas keislaman untuk meredamnya.
Ajaibnya, langkah ini berhasil. Para tokoh agama yang diundang mendadak berperan sebagai jubir penguasa dan mempercayai bahwa ada Palestina di balik agenda Board of Peace. Wacana yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh penggagas Board of Peace itu sendiri.
Namun bola panas sudah terlanjur menggelinding. Dunia menyaksikan negara muslim terbesar menerima proposal perdamaian yang belum tahu di mana letak keadilannya. Di titik paling rendah, kita hanya bisa berharap pada doa dan harapan.
