SEMARANG – Keberlangsungan ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang kini menghadapi tantangan serius, terutama terkait aspek tenurial atau kepastian penguasaan lahan. Di tengah ancaman alih fungsi lahan oleh sektor swasta, pelibatan masyarakat melalui nilai-nilai lokal dan agama menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir.
Guna merespons persoalan tersebut, Yayasan Bani K.H. Abdurrahman Wahid (YBAW), Jaringan GUSDURian bekerja sama dengan Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) BPDLH menyelenggarakan “Training Fasilitator Komunitas untuk Penguatan Tenurial Pada Ekosistem Mangrove”. Kegiatan berlangsung di Hotel Siliwangi, Kota Semarang, pada 1-3 Mei 2026.
Pelatihan ini menyasar orang muda berusia 20-45 tahun dari wilayah Mangunharjo, Mangkang Wetan, Kampung Tambakrejo, dan Tambak Lorok. Peserta melibatkan berbagai elemen, mulai dari kelompok perempuan, pegiat UMKM, hingga penggerak pendidikan seperti guru madrasah dan pengurus pesantren.
Dalam upaya memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan narasumber kunci dari unsur pemerintahan, yakni Puji Harini. Ia merupakan Kepala Bidang (Kabid) 4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah.
Selain narasumber dari pemerintah, proses pelatihan dipandu oleh tim fasilitator Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan GUSDURian yang dipimpin langsung oleh Koordinator Seknas, Jay Ahmad.
Ancaman Kepemilikan Lahan
Ketua Pelaksana Kegiatan, Aulia Abdurrahman Soleh atau yang kerap disapa Leak, mengungkapkan bahwa kondisi mangrove di Semarang saat ini sebenarnya masih terjaga dibandingkan wilayah tetangga seperti Demak. Namun, pemetaan status kepemilikan lahan menunjukkan kerentanan di masa depan.
“Kalau di Semarang ini masih banyak yang terjaga sebenarnya, tetapi kalau melihat tenurialnya, melihat kepemilikan kan lahan yang ditanami mangrove beberapa lokasi beberapa peta itu sudah dimiliki oleh PT atau perusahaan swasta,” ujar Leak.
Leak mengkhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan, pemilik lahan akan membangun kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.
“Sehingga itu kalau kita biarkan ke depannya bisa jadi akan dibangun atau dimanfaatkan oleh pemiliknya tetapi tidak melibatkan masyarakat dan juga tidak melihat efek jangka panjang terkait kelestarian mangrovenya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat merupakan langkah utama guna mengamankan tata kelola ekosistem sekaligus memperkuat kepastian hak kelola (tenurial). Upaya ini dilakukan dengan menggerakkan kelompok-kelompok di tingkat akar rumput untuk secara kolektif menjaga kelestarian ekosistem mangrove di wilayah mereka.
Peran Pendidikan dan Nilai Agama
Pelatihan ini juga mengungkap sisi baru dalam advokasi lingkungan, yakni keterlibatan guru madrasah. Selama ini, para pendidik merasa tidak bersentuhan langsung dengan isu tenurial mangrove. Namun, pasca-pelatihan, muncul kesadaran bahwa keselamatan ekosistem berkaitan erat dengan masa depan anak didik mereka.
“Pasca dari pelatihan itu jadi paham bahwa meskipun guru itu bukan orang di daerah Mangunharjo, Mangkang Wetan maupun di Tambakrejo, Tambak Lorok, tetapi murid-muridnya berasal dari kampung-kampung tersebut,” jelas Leak.
Ia menekankan pentingnya memperkenalkan isu pelestarian lingkungan kepada generasi muda melalui institusi pendidikan nonformal, seperti madrasah atau TPQ. Menurutnya, agenda penyelamatan ekosistem mangrove perlu segera disosialisasikan kepada para murid karena lokasinya yang sangat dekat dengan lingkungan mereka, sehingga penting bagi generasi muda untuk memahami kondisi tersebut sejak dini.
Harapan jangka panjang dari pelatihan ini adalah adanya aksi konkret sesuai kapasitas masing-masing peserta. Bagi guru TPQ, edukasi dapat dimulai dengan cara yang sederhana.
“Guru-guru TPQ itu juga mengajak anak didiknya selain baca tulis Al-Qur’an juga memahami bahwa penting juga peran ekosistem mangrove. Sehingga perlu diperjuangkan tenurial mangrovenya juga,” tutup Leak.
