Sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir sepanjang 8–21 Juni 2026 akibat tersendatnya pasokan energi pembangkit. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kendala utama bersumber dari pasokan batu bara kalori menengah untuk PLTU. Menurut catatan Institute for Essential Services Reform (IESR), beberapa pembangkit bahkan hanya memiliki cadangan bahan bakar untuk kurang dari sepuluh hari operasi, jauh di bawah batas aman 25 hari. Kerentanan sistem kelistrikan terpusat berfosil ini menunjukkan betapa mudahnya aktivitas masyarakat lumpuh saat pasokan energi utama terganggu.
Di tengah persoalan pemadaman, situasi berbeda justru berlangsung di Dusun Kedungrong, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Ketika sejumlah wilayah bergulat dengan kegelapan, warga Kedungrong tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Lampu rumah berpendar terang, mesin jahit menderu, dan bengkel las tetap beroperasi. Mereka memiliki pasokan listrik mandiri melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dibangun dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat setempat.
Kemandirian ini membuktikan ketangguhan sebuah komunitas desa dalam menjaga ketahanan energinya saat sistem kelistrikan utama mengalami gangguan. Namun, nyalanya aliran listrik di Kedungrong tidak hadir begitu saja. Di balik turbin yang terus berputar, terdapat dedikasi dan konsistensi warga yang tak henti menjaga aset bersama tersebut, berupa tugas harian yang bertujuan memastikan setiap rumah teraliri listrik.
Merawat Listrik Setiap Sore
Tanggung jawab itu salah satunya diemban oleh Rejo Andoyo. Saban sore, sekitar pukul 17.00, ia menjalankan pekerjaan rutin yang tidak boleh terlewat, yaitu membersihkan saringan atau trash rack pada saluran air yang menjadi sumber energi PLTMH Kedungrong. Sampah dan ranting yang terbawa aliran harus segera disingkirkan agar tidak menghambat pasokan air menuju turbin. Selama proses pembersihan berlangsung, kedua turbin dimatikan secara bergantian demi menjaga kestabilan dan keamanan mesin.
“Misalnya setiap jam 17.00 sore, kami menyepakati pembersihan saringan (trash rack). Saat dibersihkan, kedua turbin dimatikan secara bergantian pindah kanan-kiri,” tutur Rejo saat diwawancarai pada Rabu (21/10/2026) di kediamannya.
Di mata Rejo, merawat pembangkit ini adalah amanat yang tumbuh dari kepercayaan warga. Ia mengelola PLTMH sejak awal pengoperasiannya pada 2012 bersama Widarto, kawan berjuangnya yang akrab disapa Pak Wit. Keduanya telaten memastikan aliran listrik tetap menaungi dusun. Kendati demikian, keadaan berubah saat Pak Wit mengalami stroke pada November 2023. Memasuki awal 2024, Rejo mulai mengoperasikan pembangkit seorang diri. Saat harus meninggalkan desa untuk keperluan lain, ia menggamit bantuan pemuda setempat seperti Parman dan Farid.
“Prinsip saya, karena warga menunjuk saya sebagai operator, saya menanamkan rasa memiliki (handarbeni) terhadap alat tersebut seolah-olah milik saya sendiri. Walaupun tidak ada gajinya, tidak masalah,” katanya.
Merawat pembangkit ini melampaui pekerjaan teknis semata. Ada tanggung jawab sosial yang melingkupi fasilitas milik bersama warga Kedungrong tersebut. Lewat ketelatenan ini, Rejo menimba banyak pengetahuan, pengalaman, sekaligus merawat hubungan hangat dengan tetangga sekitar. Di sanalah filosofi handarbeni menemukan bentuknya yang paling nyata, sebuah kerja sunyi yang diulang saban sore, demi menjaga agar listrik tetap mengalir.
Sistem Listrik yang Terganggu dan Cara Kedungrong Bertahan
Ketika pemadaman listrik bergilir melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa sepanjang 8–20 Juni 2026 akibat tumbangnya dua pembangkit besar dan krisis batu bara, Dusun Kedungrong justru bergeming dalam terang. Di sudut Kalurahan Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo ini, warga tak risau oleh goncangan sistem kelistrikan nasional. Sejak 2012, mereka merawat nyala lampu secara mandiri lewat aliran jernih Saluran Irigasi Kalibawang.
Melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), derasnya air irigasi diubah menjadi sumber daya yang saban hari menopang kehidupan dusun. Bagi Rejo Andoyo, sang operator pembangkit, pilihan pada mikrohidro adalah langkah nyata menjaga lingkungan di tengah ketergantungan energi fosil.
“Listrik mikrohidro ini bersumber dari aliran air yang menjadi bahan baku penggerak generator. Berbeda dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bahan bakarnya dari batu bara yang merusak alam, mikrohidro memanfaatkan air sehingga tidak menimbulkan polusi dan tidak merusak lingkungan,” tutur Rejo saat diwawancarai pada Rabu (21/10/2026).
Pembangkit swadaya ini bukan sekadar instalasi mesin, melainkan urat nadi kehidupan warga. Saat berbagi pengalaman dalam ajang Basic Environmental Training (BET) WALHI Yogyakarta pada Sabtu (3/10/2026), Rejo mengungkapkan bahwa PLTMH Kedungrong kini memasok listrik untuk sekitar 50 kepala keluarga dan menyalakan 29 titik penerangan jalan umum. Keberlangsungan seluruh sistem itu bertumpu pada pundak masyarakat sendiri.
“Fasilitas yang ada menjadi tanggung jawab bersama warga Dusun Kedungrong. Listrik dipakai dan dikelola sendiri oleh warga. Besaran iuran ditentukan sendiri melalui musyawarah dusun. Kerusakan peralatan diperbaiki secara mandiri dan swadaya,” tegas Rejo.
Kemandirian tersebut memberi warga kedaulatan utuh atas kebutuhan energi sehari-hari. Mereka memegang kendali atas pembangkit, menentukan sendiri struktur pembiayaan, hingga turun tangan menanggung pekerjaan perawatannya. Di Kedungrong, terang listrik hadir bukan dari jaringan megah yang ringkih, melainkan dari rasa memiliki dan kerja kolektif yang terus dirawat bersama.
Dari Lima Rumah Menuju Listrik Bersama
Gagasan memanfaatkan derasnya air di Dusun Kedungrong sejatinya disemai oleh para mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagaimana terekam dalam laporan 350.org bertajuk “Peluang dan Tantangan Pendanaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas”, inisiatif awal itu bermula dari instalasi bersahaja yang mengubah aliran air menjadi daya listrik. Rintisan kecil tersebut lantas menjadi pijakan bagi Dinas PUP-ESDM DIY untuk membangun instalasi PLTMH permanen pada November 2012.
Tentu saja, mengenalkan teknologi anyar ke tengah masyarakat tak semudah membalikkan telapak tangan. Laporan 350.org mencatat, raut ragu sempat mewarnai warga Kedungrong karena minimnya informasi tentang cara kerja mikrohidro. Butuh sosialisasi yang telaten selama hampir satu tahun hingga warga benar-benar paham. Begitu turbin mulai berputar dan manfaatnya terasa nyata, satu per satu keluarga mulai luluh dan tertarik menyambungkan rumah mereka.
Namun, jalan menuju terang tak langsung mulus. Rejo Andoyo mengenang masa-masa awal pengoperasian yang diwarnai teka-teki teknis. Mesin sudah bertengger di tempatnya, tetapi kabel penyambung dari generator menuju panel kontrol dan ballast belum juga tersedia. Tanpa hilang akal, Rejo bersama Widarto (Pak Wit) dan Pak Suhat berinisiatif memutar otak demi mencari petunjuk langsung dari teknisi pabrik.
“Waktu itu, Pak Widarto (Pak Wit), Pak Suhat, dan saya menggambar posisi panel-panel kontrol yang harus disambung untuk ditanyakan kepada teknisi pabrik bernama Bang Dadan Mardiana,” kenang Rejo.
Berbekal coretan skema dan panduan teknisi tersebut, mereka mulai memberanikan diri menyalakan mesin. Pada tahap awal, nyala listrik mikrohidro baru menyapa lima rumah, termasuk kediaman Rejo sendiri. Dari lima titik terang itu, aliran listrik menyebar dari rumah ke rumah setiap bulannya. Hingga memasuki 2024, seluruh sudut rumah warga di Kedungrong telah terhubung, bahkan manfaatnya turut melimpah hingga ke luar dusun.
Handarbeni: Ketika Rasa Memiliki Berubah Menjadi Sistem
Di Dusun Kedungrong, rasa memiliki terhadap PLTMH dirawat lewat pembagian peran yang rapi. Pengelolaan pembangkit ditopang struktur organisasi yang lengkap, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga seksi teknis, humas, perlengkapan, dan konsumsi, berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menurut Bu Sumberini, proses demokrasinya pun berjalan dari bawah, setiap RT menyodorkan calon ketua sebelum warga menentukan pilihan lewat pemungutan suara, sementara jajaran pengurus lainnya disepakati dalam musyawarah forum.
Roda organisasi itu berputar secara berkala melalui pertemuan saban tiga bulan sekali. Di forum inilah pengurus membeberkan laporan keuangan, mengevaluasi kerja, hingga merancang agenda ke depan. Pelbagai urusan infrastruktur, seperti tiang jaringan yang mulai miring hingga upaya optimasi mesin, digodok bersama. Setiap keputusan penting mengenai masa depan pembangkit pun lahir dari bilik musyawarah yang melibatkan warga.
Wujud paling konkret dari sistem mandiri ini tecermin pada urusan iuran. Saban selapanan atau 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa, tiap keluarga pengguna menyisihkan Rp12.000. Agar tak merepotkan dan tak perlu petugas penarik khusus, Bu Sumberini menyebut pembayaran diselipkan langsung dalam rapat RT rutin.
“Penarikan iuran disatukan dengan jadwal rapat RT rutin yang juga berlangsung tiap selapanan (35 hari), supaya tidak perlu ada petugas penarik iuran tersendiri. Warga langsung membayar saat rapat RT,” terang Sumberini.
Uang yang terkumpul lantas diputar untuk membeli oli mesin, menutup biaya operasional, menyalakan penerangan jalan umum, hingga memberi insentif seadanya, sekitar Rp1,5 juta per tahun, bagi teknisi seperti Rejo Andoyo. Sementara itu, pemakaian listrik di rumah masing-masing tetap menjadi tanggung jawab tiap keluarga.
Saat diwawancarai pada Rabu (21/10/2026), Rejo menegaskan bahwa PLTMH ini adalah milik bersama. Besaran iuran disepakati lewat musyawarah, dan ketika mesin mendadak mogok, beban perbaikan ditanggung bahu-membahu. Bagi Rejo, itulah napas handarbeni yang sesungguhnya.
“Fasilitas yang ada menjadi tanggung jawab bersama warga Dusun Kedungrong. Listrik dipakai dan dikelola sendiri oleh warga. Besaran iuran ditentukan sendiri melalui musyawarah dusun. Kerusakan peralatan diperbaiki secara mandiri dan swadaya,” tegas Rejo.
Bagi Rejo, keterlibatan warga tak melulu menuntut keahlian teknis. Warga yang awam soal mesin tetap bisa mengambil peran lain saat perbaikan berlangsung, mulai dari mengangkut material hingga menyiapkan konsumsi. Di sanalah filosofi handarbeni mengejawantah secara nyata dalam aturan organisasi yang disepakati, iuran yang ditanggung bersama, serta kerelaan menjaga nyala terang di dusun mereka sendiri.
Harga Sebuah Kemandirian: Tenaga, Uang, dan Pengetahuan
Menjaga mesin PLTMH tetap mendengung tentu membutuhkan biaya yang terus berjalan. Di dua tahun pertama, iuran warga yang cuma Rp5.000 per bulan acap kali kempas-kempis untuk menutup biaya perawatan. Rejo Andoyo masih ingat betul masa-masa getir ketika kawan seperjuangannya, Widarto (Pak Wit), sampai rela merogoh kantong pribadi demi membeli oli pelumas.
“Bahkan kami pernah kesulitan membeli oli pelumas, sampai-sampai Pak Wit menggunakan oli miliknya pribadi. Saya bilang ke beliau, ‘Om, jangan seperti itu,'” kenang Rejo. Keadaan yang serba mepet itu memaksa warga menaikkan iuran secara bertahap: dari Rp7.000, Rp9.000, hingga akhirnya disepakati Rp12.000 saban selapanan sejak 2021.
Tantangan semakin berat sewaktu harga suku cadang merangkak naik. Dalam pemaparannya di ajang Basic Environmental Training (BET) WALHI Yogyakarta, Rejo membeberkan harga oli empat liter yang melonjak dari Rp120.000 menjadi Rp180.000, disusul kenaikan harga fanbelt dan Automatic Voltage Regulator (AVR). Pukulan terbesar terjadi saat Pak Wit terkena serangan stroke pada November 2023, membuat Rejo harus memikul beban operasional seorang diri.
“Pengelolaan ini awalnya saya jalankan berdua bersama Pak Wit dan kadang dibantu Pak Suhat. Namun pada November 2023, Pak Wit mengalami serangan stroke. Saya langsung meminta beliau berhenti: ‘Om, jenengan liren le ngopeni mikrohidro’ (Om, Anda istirahat saja merawat mikrohidro), karena keseimbangan tubuh beliau sudah tidak bagus dan mengkhawatirkan jika harus membersihkan trash rack di tepi sungai. Sejak awal tahun 2024, saya mengoperasikan PLTMH secara tunggal (engkel). Jika saya ada keperluan keluar dusun, saya meminta bantuan Mas Parman atau pemuda setempat seperti Mas Farid,” tutur Rejo ketika di wawancarai.
Keterbatasan dana justru melecut warga untuk lihai bersiasat. Ketika poros turbin aus, mereka nekat memperbaikinya secara swadaya hingga sanggup memangkas biaya menjadi Rp6 juta, jauh di bawah taksiran konsultan yang mencapai Rp23 juta hingga Rp40 juta. Rejo juga menceritakan bagaimana ia mempelajari teknik kelistrikan, pembongkaran turbin (overhaul), hingga penggantian bearing dan seal oli secara otodidak. Kemandirian Kedungrong dibayar tuntas lewat peluh, pengorbanan, dan proses belajar yang tak pernah usai.
Di luar urusan mesin, ancaman lain mengintai dari perubahan iklim. Riset UGM pada 2017 memproyeksikan produksi listrik PLTMH Kedungrong dan Blumbang berisiko susut menjadi 0,819 GWh hingga 2030, berada di bawah skenario normal sebesar 0,872 GWh. Sebuah pengingat bahwa nyala terang di dusun ini bergantung pada ketelatenan tangan warga sekaligus kestabilan debit air Saluran Irigasi Kalibawang yang mesti terus dirawat.
Listrik Murah dan Ruang bagi Ekonomi Warga
Jika ingin melihat wujud paling nyata dari manfaat PLTMH Kedungrong, tengoklah dompet para warganya. Cukup merogoh kocek Rp12.000 saban selapanan (35 hari), warga bebas memilih ukuran MCB (Miniature Circuit Breaker) 2, 4, hingga 6 ampere sesuai kebutuhan rumah tangga.
Saat berbagi kisah di ajang Basic Environmental Training (BET) WALHI Yogyakarta, Rejo Andoyo sempat menyandingkan angka bersahaja ini dengan tagihan PLN. Pelanggan subsidi 450 VA setidaknya mesti membayar sekitar Rp22.000 per bulan, sementara pengguna 900 VA nonsubsidi harus merelakan hingga Rp50.000. Di hadapan kalkulasi itu, iuran mikrohidro Kedungrong jelas jauh lebih ramah di kantong.
Keunggulan tersebut lahir dari efisiensi biaya produksi yang dipegang penuh oleh warga. Tanpa bergantung pada bahan bakar fosil yang harganya terus melonjak, air irigasi menjadi modal alam yang tak pernah menagih tagihan bahan bakar.
“Latar belakang pemahaman ini adalah kesadaran bahwa kita memanfaatkan listrik bersih berbasis air yang murah tanpa bahan bakar minyak. Meskipun harga peralatannya mahal, biaya produksinya sangat terjangkau dibanding tarif PLN,” tutur Rejo dalam wawancara yang sama.
Miringnya biaya listrik ini perlahan ikut memutar roda ekonomi lokal. Dalam paparan yang sama, Rejo bercerita bagaimana aliran energi murah saban hari menghidupkan deru mesin di bengkel pertukangan kayu hingga dentang usaha las swadaya warga. Seluruh aktivitas usaha itu tumbuh dari kemandirian warga yang berdaulat menentukan nasib energi mereka sendiri lewat musyawarah.
“Fasilitas yang ada menjadi tanggung jawab bersama warga Dusun Kedungrong. Listrik dipakai dan dikelola sendiri oleh warga. Besaran iuran ditentukan sendiri melalui musyawarah dusun,” tegas Rejo.
Pada akhirnya, bagi masyarakat Kedungrong, PLTMH bukan sekadar soal angka-angka penghematan di atas kertas. Lebih dari itu, listrik mandiri ini memberi mereka kedaulatan utuh atas layanan energi yang mereka gunakan sehari-hari: terang yang murah, dikelola bersama, dan menyala dari tanah mereka sendiri.
Batas Kemandirian: Air Tak Sepenuhnya Dikuasai Warga
Betapa pun gigihnya warga Kedungrong merawat instalasi mereka, kemandirian PLTMH berkapasitas 18 kW ini bertumpu pada air yang tak sepenuhnya berada di genggaman tangan mereka. Pembangkit ini menggantungkan nasib pada gemericik Saluran Irigasi Kalibawang yang membelah bumi Kulon Progo. Alirannya yang bersumber dari Sungai Progo turut menghidupi 7.152 hektare sawah petani, membuat nasib nyala listrik dusun berkelindan erat dengan tata kelola air yang jauh lebih luas.
Dalam keseharian Rejo Andoyo, kenyataan itu hadir lewat tumpukan sampah organik hingga limbah plastik yang hanyut membawa ancaman. Tiap kali saringan tersumbat, debit air yang menggerakkan turbin langsung merosot. Riset Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2017 bahkan mencatat tumpukan sampah telah memangkas efisiensi pembangkit hingga 16,4 persen dari kapasitas rancangan awalnya.
Kendati demiian, ancaman paling mengkhawatirkan sejatinya membayang jauh di hulu Sungai Progo, tepatnya di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai warga tingkat dusun, Rejo sadar betul lingkup kewenangannya tak sanggup menjangkau wilayah seberang provinsi tersebut.
“Jika ditanyakan apakah ada komunikasi atau konsolidasi langsung yang dibangun oleh komunitas kami dengan pihak hulu sungai, secara ranah kewenangan komunitas tingkat dusun kami belum sampai ke sana. Namun, dari segi pemerintahan sudah muncul kesadaran bahwa hulu Sungai Progo di Temanggung harus dilestarikan. Kami mendorong adanya kebijakan hutanisasi kembali (reboisasi) di wilayah hulu agar sumber-sumber mata air Sungai Progo tidak hilang,” tutur Rejo.
Realitas ini menyingkap garis batas dari gerak mandiri energi berbasis warga. Masyarakat Kedungrong sanggup membongkar-pasang mesin turbin, merogoh iuran swadaya, hingga telaten memunguti sampah tiap sore. Ketersediaan air dalam jangka panjang menuntut tangan dingin pemerintah dan kolaborasi lintas daerah.
Laporan 350.org Indonesia bersama CELIOS pada 2024 memang memotret persoalan pendanaan, kesiapan teknis komunitas, hingga terbatasnya minat perbankan sebagai batu sandungan proyek energi terbarukan warga. Bagi masyarakat Kedungrong, tantangannya adalah memastikan gemericik air yang memutar turbin mereka tetap mengalir untuk generasi mendatang.
Regenerasi: Siapa yang Akan Menjaga Turbin Berikutnya?
Saban sore merambat turun di Kedungrong, Rejo Andoyo selalu kembali ke tepi saluran air tempat saringan turbin berada. Di balik ketelatenannya memunguti sampah dan ranting yang hanyut, terselip satu kecemasan pelan yang kian mendesak tentang siapa yang kelak akan meneruskan jejak langkahnya.
Menyadari sang waktu terus berjalan, pengelola PLTMH Kedungrong tak tinggal diam. Sejak pertengahan 2026, mereka mulai menggamit anak-anak muda dusun untuk turun langsung meraba mesin, membongkar komponen, dan mempelajari seluk-beluk perawatan turbin. Dalam pemaparan yang sama di Basic Environmental Training (BET) WALHI Yogyakarta, Rejo menyebut langkah ini sebagai rintisan penting guna mewariskan pengetahuan teknis yang selama belasan tahun bersandar pada pengalaman para pengelola senior.
Kehadiran anak muda itu kini makin nyata dalam denyut harian pembangkit. Pada sesi wawancara yang sama, Rejo menceritakan bagaimana ia mulai membagi peran operasional kepada tenaga-tenaga muda setempat.
“Sejak awal tahun 2024, saya mengoperasikan PLTMH secara tunggal. Jika saya ada keperluan keluar dusun, saya meminta bantuan Mas Parman atau pemuda setempat seperti Mas Farid,” tutur Rejo.
Perjalanan Kedungrong memberi cermin jernih bahwa kemandirian energi sejatinya tak cukup disokong derasnya air dan dentam mesin semata. Di sana ada pengetahuan yang mesti diturunkan, roda organisasi yang perlu terus berputar, serta dukungan kebijakan yang menopang komunitas agar tetap berdaulat atas sumber energinya sendiri. Pembangkit mikrohidro berskala kecil ini memang menjadi penanda berharga bagi warga yang memiliki limpahan air dan kehendak untuk mengelolanya secara gotong royong.
Kini, di balik rutinitas pekerjaan Rejo setiap sore, tersisa satu urusan krusial mengenai kepastian sosok generasi penerus yang bersedia melanjutkan estafet perawatan turbin tersebut sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan. Sebab pada akhirnya, warisan energi mandiri ini hanya akan terus hidup selama ada tangan-tangan baru yang peduli untuk merawatnya.
*Liputan ini merupakan hasil program fellowship Kelas Jurnalisme Data Sekolah Jurnalisme SK Trimurti tentang isu Transisi Energi dan Lin
