Beberapa waktu lalu Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural di Bumi Cendrawasih menggelar Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) di lima wilayah adat untuk mengevaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap orang asli Papua. Namun gelaran itu dihambat, bahkan dijaga ketat oleh pihak keamanan karena RDPW tersebut dianggap bertentangan dengan politik negara. Hal itu pun …