Genting

Sudah lewat empat bulan bangsa dan negara Indonesia bergulat dengan hantaman badai Covid-19. Diawali oleh problem kesehatan, kini bencana ini telah meluas menjadi persoalan multidimensi, terutama dimensi sosial ekonomi politik.

Krisis Covid-19 memang menyerbu seluruh penjuru dunia dan memengaruhi semua dimensi kehidupan, tetapi faktanya kita melihat beberapa negara mengalami pukulan jauh lebih berat dibandingkan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Indonesia membukukan jumlah kematian tertinggi di ASEAN, dan berada di bawah Cina di Asia, yaitu 3.957 kematian per 17 Juli 2020. Angka ini pun masih dipertanyakan apabila dibandingan dengan data PDP meninggal yang berkisar di angka 13.000 ditambah dengan kematian tak teridentifikasi Covid-19.

Angka testing virus korona Indonesia masuk dalam kelompok terendah di dunia walaupun pemerintah terus berupaya meningkatkan.

Beberapa kota dan provinsi mencatatkan situasi yang memburuk. Kisah-kisah pilu keluarga yang kehilangan beberapa anggota keluarga dalam waktu singkat terus beredar. Tenaga medis yang berguguran karena terpapar Covid-19 juga semakin banyak.

Sebagai kontras, sebagian besar masyarakat semakin abai terhadap protokol pencegahan penularan virus korona. Tempat-tempat publik sudah kembali dipenuhi warga. Video dan foto anekdot tentang warga yang menolak menggunakan masker dan pelindung wajah bertebaran. Acara-acara yang melibatkan banyak orang sudah mulai digelar.

Dimensi sosial ekonomi dan politik tentunya tidak bisa dikesampingkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja akibat lesunya dunia usaha memang menjadi PR besar bagi pemerintah di tengah badai bencana ini. Meminjam istilah Eisenhower, kita berada pada ruang urgent important (genting penting).

Beragam negara menghadapi ujian yan sama, namun memilih pendekatan berbeda dalam manajemen krisis ini. Singapura memberikan santunan Resilience Fund untuk semua warga sepanjang masa krisis agar warganya tidak terdesak untuk keluar rumah. Malaysia memilih pembatasan gerak maksimal. Beberapa dianggap berhasil menundukkan krisis pandemi, seperti Selandia Baru, Taiwan, dan Vietnam. Ketiganya melakukan gerak cepat dan bertumpu pada protokol kesehatan yang ketat dan saat ini di dalam negerinya sudah menjalani hidup normal.

Setiap negara ditantang menemukan formula sendiri untuk menavigasi badai bencana Covid-19. Namun, beberapa elemen manajemen krisis akan berlaku universal.

Dalam artikelnya di Harvard Business Review (2020), McNulty dan Marcus menyampaikan bahwa dalam krisis, dibutuhkan kepemimpinan dan manajemen sekaligus. Kedua hal ini memiliki watak yang berbeda. Manajemen krisis berfokus pada pengendalian berbagai aspek, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang cepat dengan menggerakkan sistem.

Kepemimpinan di sisi lain, berfokus pada proyeksi hasil akhir yang ditargetkan, mempersiapkan tim dan membangun sinergi, memandang beberapa langkah ke depan, dan melakukan antisipasi.

Dalam masa-masa genting, sering kali para pemimpin terperangkap pada pilihan over-managing under-leading. Mereka tersedot pada aspek manajemen tertentu, dan tidak menghabiskan waktu untuk menyusun prioritas dan strategi. Misalnya, mereka lebih sibuk dengan istilah legal formal, dibandingkan dengan memimpin proses penyelarasan antardimensi krisis yang mensyaratkan kejelasan prinsip kerja dan akuntabilitas serta reliabilitas.

Pemimpin yang piawai akan bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan yang digunakannya. Dalam situasi krisis, pendekatan hierarkis dan bertumpu pada sistem akan menghambat kelincahan organisasi. Demikian juga pendekatan egaliterianistik tidak akan menghasilkan kecepatan gerak. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang bersifat taktis. Karena itu, pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih terpusat.

Dalam bencana Covid-19 ini, misalnya, diperlukan perubahan mekanisme proses pengolahan hasil tes virus korona dari proses bisnis lama menjadi proses yang lebih sederhana dan cepat, untuk meminimalkan kesenjangan data antara daerah dan pusat. Hal ini untuk mengatasi banyaknya terjadi kasus kematian dalam status PDP karena hasil tes yang tak kunjung diterima.

Situasi krisis pada skala seperti ini mensyaratkan keterbukaan pemimpin untuk mencari dan mendapatkan masukan dari para pakar, sebagai upaya untuk mereduksi blind spots (titik buta) kepemimpinan. Ini penting sebab situasi krisis membawa lebih banyak area faktual yang tidak terlihat oleh pemimpin, sepintar apa pun dia. Bersikukuh pada pandangan pribadi tidak sama dengan bersikap tegas dan desisif.

Jim Collins mengatakan bahwa bagian paling berat dari kepemimpinan di masa krisis adalah menerima fakta-fakta brutal. Otto Scharmer melanjutkan bahwa yang dibutuhkan adalah berjiwa besar untuk membuka hati, membuka pikiran, dan membuka niatan. Hanya dengan niatan untuk menerima dan mengakui kenyataan pahit yang ada, seorang pemimpin dapat melangkah maju.

Beberapa kenyataan pahit kita adalah angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia terlalu tinggi dan dampak pandemi ini pada kesejahteraan warga masyarakat, sehingga mereka enggan melakukan jaga jarak (physical distancing) karena harus mencari nafkah. Di balik itu, kenyataan pahit lainnya adalah dinamika internal tim pemerintah yang belum terkelola dengan baik.

Kenyataan-kenyataan pahit itu perlu dikelola agar bangsa dan negara Indonesia dapat bergerak dalam langkah yang efektif, efisien, dan sinergis.

Semoga Indonesia dapat melalui saat-saat berat ini dengan harga yang paling ringan bagi perjalanan sejarah bangsa.

Artikel ini pernah dimuat di rubrik "Udar Rasa" Kompas, 19 Juli 2020

Bagikan tulisan ini: