Pendidikan dan Demokrasi Awal Abad ke-21: Merumuskan Arah Pendidikan Indonesia

Globalisasi dan kemajuan tak mungkin bisa dihindari atau bahkan dilawan. Segala sendi kehidupan tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh dua aspek tersebut. Sehingga, setidaknya, ada dua hal penting yang harus diperkuat untuk menghadapi kompetisi di era informasi ini, yakni pendidikan dan demokrasi.

Lantas, pertanyaannya, kenapa harus pendidikan dan demokrasi?

Jawabanya tidak lain adalah karena kita sedang membicarakan tentang manusia dan kemanusiaan–sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan. Meskipun, banyak yang meyakini bahwa mesin dan kecerdasan buatan, saat ini, mulai dianggap mampu menggantikan peran manusia.

Namun, sebagian besar masyarakat kita sayangnya kadung latah dengan hal-hal baru, misalnya kosa kata baru dan konsep-konsep baru yang sedang populer di Barat seperti istilah 4.0 (four point zero). Mereka ini dengan serta-merta antusias dan bermai-ramai “mengekor” pada Barat tanpa melihat bahwa kondisi riil masyarakat Indonesia tentu tidak sama dengan di Barat. Artinya, ada banyak faktor yang seharusnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum “auto” mengikuti tren dari Barat.

Mengutip dari Tan Malaka (1926) yang pernah berkata “Kita mesti belajar dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadi murid dari Timur yang cerdas” (Tan Malaka: 1926). Saya kira apa yang pernah disampaikan saat itu masih sangat relevan sampai sekarang dan patut menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Kembali ke soal pendidikan. Dalam hal pendidikan, saya kira, semua orang sepakat bahwa pendidikan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat penindasan sekaligus pembebasan. Perbedaannya hanya terletak pada keberpihakan pendidikan itu sendiri.

Dewasa ini, di negara-negara kapitalis, pendidikan berorientasi pada penyesuaian antara kerja manusia dengan mesin. Mereka tak lagi banyak berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menganggap bahwa dirinya sudah melewati fase tersebut (Steven Pinker: 2018). Fokus pendidikan mereka lebih pada bagaimana bisa bekerja sama dengan kecerdasan buatan dan bersiap-siap untuk menghadapi ketakpastian di masa depan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh perkembangan kapitalisme global dan teknologi yang sangat cepat.

Meskipun demikian, orientasi pendidikan tersebut, saya kira, masih menyisakan banyak pertanyaan yang mengganjal. Misalnya, dengan kurikulum yang ada saat ini, dalam 20 tahun ke depan, mampukah anak didik menyesuaikan dan menghadapi tuntutan zaman; dan apakah masih ada rasa dan nilai-nilai kemanusiaan di abad ke-21 mengingat kemajuan teknologi yang perlahan telah mengikisnya.

Mengutip Yuval Noah Harari (2018), sejarawan penulis buku Sapiens, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi khususnya—kecerdasan buatan—telah menghilangkan kemampuan manusia untuk bersosialisasi, memutuskan pilihan, dan bahkan manusia kini tak lagi mengenal dirinya dibandingkan mesin bermuatan kecerdasan buatan.

Hal ini menunjukkan bahwa, sebenarnya, pendidikan di Barat pun tak memiliki gagasan baru untuk menghadapi perubahan zaman. Pendidikan masih mengikuti selera pasar bukan pendidikan yang menciptakan pasar. Bahkan, lebih parah lagi bahwa kemanusiaan tak lagi menjadi prioritas bagi negara-negara maju. Manusia justru menjadi pendamping bagi robot-robot pintar.

Celakanya, di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya justru masih banyak mengimpor gagasan dari Barat. Bahkan, mengambilnya secara serta merta (taken for granted), tidak terkecuali dalam wilayah pendidikan. Misalnya, seperti penggunaan jargon four point zero yang mana banyak instansi pendidikan, baik ‘plat merah’ maupun swasta, pun turut latah menggunakan embel-embel 4.0 ini.

Definisi masyarakat kita terhadap konsep 4.0, umumnya, masih terbatas pada transformasi digital di berbagai sektor. Namun, luput mengkritisi bahwa 4.0 melupakan pembangunan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan pendidikan, riset, dan pencapaian lain Indonesia di bidang pendidikan atau akademik, harus diakui bukan karena sebuah sistem, melainkan pada kemampuan individu baik secara modal kapital maupun modal sosial.

Semestinya masyarakat Indonesia perlu berkaca pada Jepang yang tak terperangkap oleh tren 4.0. Sebagai anti-tesis, Jepang mengenalkan konsep Masyarakat 5.0. Konsep ini tidak melulu fokus teknologi, tetapi juga kebijakan dan peraturan yang membentuk perkembangannya.

Konsep Masyarakat 5.0 bertujuan untuk memberdayakan semua aktor dalam masyarakat, menempatkan penekanan khusus pada memungkinkan setiap individu untuk secara aktif berpartisipasi dan hidup dengan aman dan nyaman. Mengambil langkah pertama untuk mewujudkan visi baru bagi masyarakat dan ekonominya, kontribusi Jepang untuk pembuatan kebijakan, penelitian, dan pengembangan suatu hari nanti dapat diterapkan untuk memecahkan tantangan terbesar dunia.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya masyarakat kita sendiri yang harus merumuskan keadaan.

Dalam ranah politik, masyarakat pun turut dalam arus politik modern yang sangat mekanis dan artifisial. Akibatnya, kita sangat bergantung pada kesenangan-kesenangan artifisial yang menandai gagalnya sebuah peradaban politik.

Gandhi yang dikutip oleh Runciman mengungkapkan kecemasannya akan teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan tak terkecuali politik. Gandhi mengkhawatirkan kesalahan yang terjadi pada sistem demokrasi representatif modern yang amat mirip cara kerjanya dengan mesin.

“Orang-orang tidak membutuhkan penggunaan tangan dan kaki mereka. Mereka akan menekan sebuah tombol dan akan mendapatkan pakaian di sisi mereka. Mereka akan menekan yang lain dan akan mendapatkan koran. Yang ketiga, mobil akan menunggunya. Mereka akan memiliki berbagai makanan yang lezat. Semuanya akan dilakukan dengan mesin”.

Bagi saya, ini layaknya sebuah sistem yang memasrahkan diri pada sebuah pemerintahan terpilih yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat tapi tak pernah bisa menyelamatkan rakyat dari eksistensi artifisial.

Pertanyaannya bagaimana bisa?

Hal ini terjadi karena rakyat tak ubahnya diposisikan sebagai penghamba di hadapan mesin. Politik dijalankan melalui mesin partai, mesin birokrasi, dan mesin uang. Rakyat hanya menjadi konsumen pasif dari cita-cita atau harapan politiknya. Mereka hanya mencoblos atau layaknya menekan tombol dan kita berharap pemerintah akan merespons. Oleh sebab itu, bukan hal yang mengejutkan kalau rakyat banyak yang kecewa terhadap pemerintah.

Demokrasi yang idealnya merupakan sebuah sistem yang menghormati dan menjamin hak atau nilai-nilai individu (Karl Poper: 1945) sudah tergantikan oleh mesin. Mereka sudah kehilangan otonomi atas diri dan pilihan kita. Lebih dari itu, teknologi sesungguhnya dapat menjadikan pemerintah yang demokratis menjadi tiran hanya karena penggunaan teknologi. Meski bukan negara demokratis, Cina sudah mempraktikkan bagaimana data seluruh rakyat dikuasai oleh negara. Ya, ini bentuk baru dari novel 1984 karya George Orwell.

Terkesan seperti dystopia, suatu keadaan atau kelompok masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat buruk dikarenakan tekanan dari pemerintah atau pemimpin. Tapi, ini memang yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dengan segala kekacauan tersebut, apa yang harus dilakukan? Tentu saja masyarakat tak memiliki banyak pilihan.

Menyitat Gramsci, Noam Chomsky (2016) berpendapat akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak”. Namun, layaknya seorang filsuf, Chomsky tidak menjabarkan secara rinci bagaimana kita mesti menghadapi kekacauan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Lebih lanjut, secara tersirat Chomsky masih memercayai adanya kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu dapat mendesak pemerintah dan membawa perubahan. Meskipun demikian, dalam konteks abad ke-21, kekuatan rakyat bukan berarti harus mengadakan sebuah revolusi besar seperti yang terjadi di abad ke-20.

Kekuatan rakyat terejawantahkan dalam sebuah kelompok komunitas. Dengan konsentrasi di bidangnya masing-masing, mereka mesti berjejaring satu sama lain dan dapat melebur sebagai kekuatan baru tanpa sekat negara layaknya kapitalisme saat ini. Sebab, masih menurut Chomsky, masyarakat umumnya masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi.

Akhirnya, masyarakat hanya memiliki dua pilihan yakni, menjadi pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi; atau sebaliknya, menjadi optimis dengan berusaha menangkap kesempatan yang masih ada yang mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik.

Sumber: arrahim.id

Bagikan tulisan ini: