”Jika mau mengerahkan massa untuk demonstrasi anti-Gus Dur, setiap kepala dihargai Rp.100.000,” ujar seorang kawan aktivis mahasiswa di Surabaya pada tahun 2000.
”Ogah,” jawab saya singkat. Pertimbangan saya menolak ajakan mengorganisir demonstrasi menolak Gus Dur bukan hanya karena persoalan pragmatis, tapi juga ideologis.
Bagaimana tidak, dari sisi pragmatis, mengorganisir demonstrasi anti-Gus Dur di Surabaya sama saja dengan mencari mati, sebab Jawa Timur adalah basis pendukung Gus Dur. Dari sisi ideologis, menggelar demontsrasi anti-Gus Dur dengan agenda menjatuhkannya dari kursi presiden adalah sama saja memberikan jalan bagi kembalinya rezim korup Orde Baru yang telah dijatuhkan oleh gerakan protes dua tahun sebelumnya.
Angka seratus ribu per kepala untuk demonstrasi anti-Gus Dur pada saat itu bukanlah uang yang sedikit. Apalagi bagi seorang aktivis mahasiswa yang setiap hari tidur di ruang sekretariat organisasi mahasiswa di kampus karena tidak sanggup membayar uang kos. Terlepas dari itu semua, cerita saya di awal tulisan ini mengonfirmasi adanya demonstrasi anti-Gus Dur yang menggunakan massa bayaran. Pertanyaannya adalah: siapa elit politik yang menjadi bandar demonstrasi anti-Gus Dur? Apa kepentingan politiknya?
Gus Dur adalah seorang Muslim dari kalangan Nahdiyin. Keilmuan Gus Dur dalam bidang agama tentu tidak diragukan. Ia adalah sosok gemar membaca yang pernah menjadi ketua PBNU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Gus Dur adalah salah satu, mungkin juga satu-satunya, tokoh Muslim sekaligus presiden Indonesia yang memiliki keberanian meminta maaf atas terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis tanpa proses pengadilan di tahun 1965. Bukan hanya itu, Gus Dur juga mengusulkan penghapusan Tap MPRS No.XXV/1966 yang mengharamkan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Langkah Gus Dur itu berbahaya bagi pihak yang posisi ekonomi-politiknya sudah mapan dengan model pembangunan ala Orde Baru selama 32 tahun. Bagaimana tidak, langkah Gus Dur ini bukan hanya sekedar persoalan kemanusiaan, rekonsiliasi sosial dan demokratisasi tetapi juga bisa menjadi pijakan bagi perubahan model pembangunan yang kapitalistik, yang selama ini menempatkan segelintir orang menguasai mayoritas sumber daya ekonomi Indonesia.
Di awal-awal berdirinya republik ini berbagai ideologi politik dari spektrum ujung kiri (kelompok politik yang mendukung sosialisme) hingga ujung kanan (kelompok politik pendukung kapitalisme) berdialektika. Adanya dialektika yang dinamis itu menyebabkan tidak ada dominasi penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang. Berbagai kebijakan yang menguntungkan kepentingan pemilik modal dan merugikan kaum buruh, tani, dan nelayan pasti mendapatkan perlawanan dari kelompok sayap kiri di Indonesia.
Namun, dialektika sayap kiri dan sayap kanan tersebut berubah setelah peristiwa 1965. Sayap kiri Indonesia dihancurkan secara organisasi. Para aktivis kiri diburu, diculik, dipenjarakan, dan dibunuh tanpa proses pengadilan. Sejak saat itu spektrum politik di Indonesia didominasi sayap kanan. Hasilnya, seperti kita lihat bersama, selama 32 tahun Orde Baru, model pembangunannya menempatkan segelintir orang super kaya menguasai mayoritas kekayaan di Indoensia. Laporan Oxfam Indonesia dan international NGO Forum on Indonesia Development (lNFID) pada 2017 menyebutkan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.
Dengan kata lain, sejak 1966 hingga saat ini, struktur ekonomi-politik Indonesia adalah struktur yang oligarkis. Menurut Jeffrey Winters, oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.
Komposisi penguasaan kekayaan nasional yang timpang ini harus dikoreksi melalui kebijakan negara. Pertanyaannya adalah: bagaimana melakukan koreksi atas model pembangunan yang wacana pembentuk kebijakannya hanya didominasi oleh wacana tunggal, ekonomi pasar atau kapitalisme?
Dalam konteks inilah, kita harus melihat langkah-langkah Gus Dur sebagai sesuatu yang sangat membahayakan struktur ekonomi-politik oligarki di Indonesia. Jika sekarang mulai marak lagi protes tentang oligarki dalam politik di negeri ini, maka Gus Dur sudah melakukan perlawanan dengan mencoba menyerang struktur pondasi oligarkis sejak dulu.
Perlawanan oligarki yang kencang diteriakkan akhir-akhir ini hanya omong kosong bila pondasi dasar oligarki masih berdiri tegak dan tidak dihancurkan. Di tahun 2000-an, Gus Dur sudah mencoba menghancurkan pondasi itu meski langkahnya dihadang oleh segelintir elite politik, dan ia harus terjungkal dari kursi kepresidenan.
Alasan untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan tentu saja bukan dengan argumentasi pondasi oligarki. Pintu masuknya adalah skandal korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah terbukti di pengadilan terlibat skandal korupsi itu. Sementara di akar rumput, para pendukung oligarki menghembuskan rumor bahwa Gus Dur ingin membuka jalan bagi bangkitnnya PKI (Partai Komunis Indonesia). Sejarah yang telah dipalsukan Orde Baru tentang PKI dan komunis di Indonesia pun kembali diulang-ulang untuk menggalang dukungan menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.
Ketika Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan, struktur politik oligarkis yang dibangun selama Orde Baru dipertahankan.
Dapat dikatakan bahwa reformasi 1998 berakhir ketika Gus Dur dijatuhkan. Upaya untuk melakukan koreksi model pembangunan Orde Baru berhenti. Presiden sudah silih berganti setelah Soeharto jatuh, tapi pilar oligarki masih tetap kukuh berdiri.
Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa pemikiran Gus Dur mendahului zamannya. Di saat banyak orang tidak peduli dengan politik oligarki, Gus Dur sudah berupaya menghancurkannya, bahkan dari pondasinya yang sangat mendasar.
Kita, bangsa ini, butuh orang-orang yang berpikir jauh ke depan, seperti Gus Dur.
(Artikel ini pertama kali dimuat di arrahim.id)
