“Ini berasal dari spektrum gerakan Gus Dur yang sangat luas. Gus Dur itu kan membela petani di pegunungan Kendeng dari industri yang ingin menghancurkan kehidupan mereka tapi juga mendampingi TKI yang sedang mengalami tuntutan hukuman mati, jadi banyak. Karena itu, kemudian ketika Gus Dur wafat, kita kebingungan bagaimana caranya merawat pemikiran Gus Dur, akhirnya kita pisahkan antara Gus Dur sebagai politisi dan Gus Dur sebagai pejuang demokrasi dan rakyat. Nah, Gus Dur sebagai pejuang rakyat dijaga oleh Jaringan GUSDURian, oleh para GUSDURian, Gus Dur sebagai politisi ini diikuti oleh para kader politik Gus Dur. Yang hari ini membuat pernyataan adalah konsorsium kader politik Gus Dur yang ada di berbagai kelompok. Sementara Jaringan GUSDURian tetap pada jalur politik kebangsaan, tidak akan masuk pada isu-isu politik praktis/politik elektoral, tapi fokus pada nilai-nilai.”
Kurang lebih seperti itu kalimat yang diucapkan Alissa Wahid saat diwawancarai oleh Metro TV dalam merespons deklarasi dukungan Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) dalam menghadapi pemilihan presiden 2019 sekaligus menjelaskan posisi GUSDURian di kancah perpolitikan Indonesia saat ini.
Dari apa yang disampaikan Alissa Wahid tadi, saya semakin mafhum bahwa manusia tidaklah materi satu dimensi, yang mana tidak mungkin ada orang yang hanya berperan di satu posisi dalam hidupnya. Tidak hanya Gus Dur, tapi kita semua. Berlaku bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai seseorang yang memiliki peran khusus -misal, mendaulat dirinya sebagai penulis, seniman, pejuang kemanusiaan, dll- atau yang tidak mendefinisikan jalan hidupnya.
Taruh contoh, dosen saya di kimia yang secara tidak kebetulan juga sebagai pengurus Muhammadiyah DIY, tentu kita bisa sebut beliau selain sebagai ilmuwan, beliau juga sebagai organisatoris bahkan bisa jadi sebagai kiai. Ada juga dosen saya yang lain, yang kebetulan punya CV. yang mengelola konversi minyak, selain sebagai ilmuwan tentu bisa disebut juga sebagai pengusaha. Dan ada juga ibu dosen saya yang sebelum berangkat ngajar masih sempat buatin sarapan untuk anaknya, selain sebagai ilmuwan beliau juga bisa disebut ibu rumah tangga juga kan.
Nah, keniscayaan inilah yang perlu kita sadari, bahwa kita memang hidup dan proses di banyak posisi dan peran.
Seperti yang sempat diobrolkan banyak orang kemarin, saat Yenny Wahid bersama Barikade Gus Dur -sekali lagi Barikade Gus Dur, bukan GUSDURian- mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor 1 di pilpres tahun depan, lalu orang mulai bingung. “Katanya gusdurian tak berpolitik praktis?”, “ini pasti bisa-bisanya keluarga Gus Dur memobilisasi masa untuk salah satu paslon”, “kok jarang-jarang, ini keluarga Gus Dur dengan terang-terang mendukung salah satu calon, dulu-dulu kok gak pernah”, dan lain-lain.
Dalam merespons hal-hal itu, kita bisa kembali kepada pemahaman bahwa manusia memang memiliki banyak dimensi. Yang kita perlukan adalah sadar tentang siapa yang mendeklarasikan itu dan sedang berperan sebagai apa? Kemudian, tentu dapat membedakan antara GUSDURian dan Barikade Gus Dur, dan saya kira sudah banyak sekali tulisan yang menjelaskan tentang ini.
Contoh yang ekstrem, kan ya boleh-boleh saja Alissa Wahid selaku penjahit Jaringan GUSDURian menunjukkan siapa pilihan beliau di pilpres mendatang, itu hak beliau sebagai warga negara, bisa memilih dan dipilih. Tapi, saya sangat yakin, kalau hal itu terjadi, Alissa tidak dalam posisi sebagai penjahit Jaringan GUSDURian, tetapi beliau sebagai warga negara yang punya hak memilih.
Sehingga, untuk orang yang proses di GUSDURian, apakah bisa berpolitik praktis?
Ya tentu bisa, kan berpolitik itu hak setiap warga negara. Siapapun boleh untuk ikut nimbrung di politik elektoral macam itu, yang tidak boleh adalah mengaku-ngaku berpolitik mewakili GUSDURian apalagi menggunakan GUSDURian sebagai alat pendulang suara seperti “pilihlah saya, saya orang GUSDURian”, “saya mewakili GUSDURian”, “GUSDURian bersepakat mengusung saya dan mendukung paslon nomor sekian” dan lain-lain. Karena jelas di kode etik GUSDURian, bahwa GUSDURian tidak ikut berpolitik praktis.
Jadi tentu silakan saja semua kader GUSDURian berpolitik, itu malah hal yang bagus. Ikut berpartisipasi menentukan siapa pemimpin yang dikehendaki. Ikut menyimak apa saja yang ditawarkan para calon pemimpin, menentukan pilihan kemudian mengawasi siapa pun yang terpilih. Saya kira kader Jaringan GUSDURian akan sangat baik memangku peran-peran semacam itu, karena mereka semua mengamalkan nilai-nilai yang ditelurkan Gus Dur, semisal pembebasan. Dalam nilai pembabasan ini, kader GUSDURian tentu bisa menilai para calon pemimpin ini pernah punya track record yang seperti apa, kemudian ditimbang-timbang mana calon yang lebih baik dalam hal tidak membatasi akses seseorang, kemudian saat terpilih diawasi dengan mencermati setiap gagasan dan gerakan yang dilakukan dalam memimpin, sesuai atau tidak dengan janji dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dan apakah GUSDURian mengajak untuk golput? Kan tidak berpolitik praktis?
Ya tentu tidak. Karena yang tidak berpolitik itu GUSDURian-nya, para kader GUSDURian kan tak hanya hidup sebagai GUSDURian, mereka semua punya peran sebagai warga negara juga. Memiliki hak untuk memilih, dipilih atau -mungkin- tidak perlu memilih.
Jadi, tak ada kepastian bahwa saat seseorang menyetujui suatu gagasan seseorang, akan otomatis menyetujui gagasannya seseorang yang sama di bidang yang lain. Bahkan kader Jaringan GUSDURian sendiri pun bisa saja tidak setuju dengan gagasan dan cara hidup Gus Dur, semisal dalam hal ngopi, Gus Dur suka minum kopi, tapi beliau tidak merokok, tapi banyak sekali ditemui penggerak Jaringan GUSDURian malah sebagai ahli hisab yang ulung dan juga penikmat kopi yang dahsyat. Salam.
