“Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kedzaliman,” demikian epilog singkat yang disampaikan Pendeta Wur dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kalangbret yang sekaligus menutup agenda malam itu.
Merefleksikan bulan kemerdekaan, GUSDURian Tulungagung menghelat sambung rasa dan nonton bareng (nobar) film karya LBH Yogyakarta berjudul Muda Buka Suara: Kisah Jatuh dan Bangun Melawan Raksasa Listrik pada Jumat malam, 26 Agustus 2022 di kontrakan baru. Agenda tersebut dihadiri oleh para penggerak GUSDURian Tulungagung, Aliansi Kebhinekaan, dan peserta dari lintas komunitas.
Film dokumenter itu menceritakan kegelisahan muda-mudi Cilacap di tengah kerentanan hidup mereka bersama PLTU. Mulai dari asap sisa pembakaran, suara bising berjam-jam sebab kesalahan teknis, sampai dampak abrasi yang merugikan masyarakat nelayan setempat lantaran pemasangan pemecah ombak di tepian PLTU. Kisah memilukan mereka harus dirasakan hingga film tersebut ditayangkan. Hal ini yang memantik diskusi reflektif pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia oleh komunitas GUSDURian Tulungagung.
Di awal diskusi, Masruroh, salah satu Presidium GUSDURian Jawa Timur menyampaikan pengalamannya selama hidup di kampung halaman suami, Probolinggo. Rumahnya berdekatan dengan PLTU Paiton, “Rumah kami itu dua-tiga kiloan tak jauh dari PLTU. Udaranya panas dan tampak pohon-pohon menjulang tidak dapat bertahan lama tumbuh di sana lantaran debu dan asap dari PLTU.”
Kesaksian itu diperkuat oleh Anas, salah satu penggerak GUSDURian Jawa Timur yang sejak kecil tinggal dekat dengan PLTU. Ia mengatakan bahwa pohon-pohon seperti kelapa yang sebelumnya menjadi komoditas warga setempat, kini semakin berkurang dan sukar untuk tumbuh karena terpapar asap pembuangan PLTU. Kondisi ini membuat masyarakat setempat semakin menggantungkan hidupnya ke PLTU dengan menjadi pekerja di sana. Selain itu, PLTU membangun tempat wisata, ditambah gemerlap cahaya di atas PLTU yang menghiasi malam layaknya petasan. Situasi ini semakin mengurangi kesadaran warga sekitar terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari energi kotor itu.
Virgo, selaku pemandu diskusi menimpali, manusia membutuhkan energi lebih ramah dengan harga yang tentu saja tidaklah murah. Ketika kita menggunakan energi terbarukan, regulasi negara justru melarang kita memperjualbelikan energi itu pada pihak selain PLN. Di sisi lain, pihak PLN telah surplus listrik sebab sudah memiliki kontrak dengan sejumlah perusahaan batu bara yang mengharuskan PLN memaksimalkan penjualan listrik ke masyarakat.
Harun, salah satu anggota Aliansi Kebhinekaan pun turut menanggapi. “Kita bisa menggunakan panel surya dengan membelinya secara kredit lewat bank Mandiri. Saya pernah bertanya, sehari bisa membayar Rp 15 ribu dan sebulan sejumlah Rp 450-500 ribu. Tapi ia juga membutuhkan baterai untuk daya simpan listrik. Artinya, ketika kita menggunakannya secara massal, akan ada eksploitasi nikel yang turut pula merusak lingkungan bila dilakukan secara masif,” ungkapnya.
Obrolan-obrolan malam itu menyadarkan kawan-kawan bahwa kemerdekaan belum layak dirayakan dan masih harus terus diupayakan. Perjuangan atas nama ‘kemanusiaan’ senantiasa perlu digaungkan. Monopoli listrik oleh pihak swasta, kelalaian pemerintah dalam mengalkulasi dampak lingkungan, dan tidak menyosialisasikannya kepada masyarakat membuktikan bahwa masih banyak warga yang belum mendapat keadilan dan kesejahteraan.
