[Dokumen Resolusi dan Rekomendasi Pertemuan Nasional (TUNAS) GUSDURian 2022]
“Kehidupan kita yang kering-kerontang ini sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan, dan kedua hal tersebut tidak lagi mengindahkan aspek moral/etika dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Pantaslah jika kita sekarang seolah-olah tidak memiliki kepemimpinan dan para pemimpin, karena kita sudah kehilangan aspek moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai bangsa, hanya dipenuhi oleh basa-basi (etiket) yang tidak memberikan jaminan apa-apa kepada kita sebagai bangsa.”
KH. Abdurrahman Wahid, 2006. “Berkuasa dan Harus Memimpin”. Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Jakarta: The Wahid Institute.
Indonesia sampai saat ini masih menjadi contoh baik dunia dalam hal penanganan pandemi Covid-19, harmoni sosial, dan pelaksanaan agenda pembangunan. Pemajuan demokrasi juga dinilai baik oleh masyarakat dunia. Pemerintah dan masyarakat terbukti mampu mengembangkan kolaborasi untuk menyelesaikan tantangan berbangsa dan bernegara.
Namun, di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan semakin terkonsentrasi di kalangan elit. Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang. Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik.
Di tengah situasi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, ancaman resesi ekonomi global, krisis lingkungan dan energi, serta meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, kami, Jaringan GUSDURian yang terdiri unsur penggerak komunitas, kader dan aktivis yang terinspirasi oleh nilai-nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur bertemu pada tanggal 14-16 Oktober 2022 di Surabaya dalam acara Temu Nasional 2022 GUSDURian. Acara yang diikuti oleh 1.500-an penggerak komunitas GUSDURian dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara, menyampaikan resolusi dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Kami mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi dengan:
- Melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara (seperti: UU Minerba, UU Cipta Kerja), kebebasan berpendapat dan berekspresi (seperti: UU ITE)
- Memastikan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis
- Mendorong akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, daerah hingga desa
2. Kami mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan:
- Menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban
- Melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus intoleransi melalui revisi regulasi dan penguatan state actors yang berperspektif keadilan dan kesetaraan warga negara
- Memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman
- Mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaaan, dan Kehakiman
3. Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas dengan:
- Memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar
- Mewujudkan pemerataan ekonomi, redistribusi sumberdaya alam melalui agrarian reform dan penerapan pajak kekayaan
- Mewujudkan transisi energi yang berkeadilan
4. Kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan dengan:
- Melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial
- Mengawal proses penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan terimplementasikannya prinsip LUBER-JURDIL.
- Mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-based party
5. Kami berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit dengan:
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat
- Membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial
Surabaya, 16 Oktober 2022
