Komunitas GUSDURian Banjarnegara mengadakan temu kebangsaan bersama para stakeholder di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Juli 2023.
Acara tersebut turut dihadiri oleh KPUD, BAWASLU Banjarnegara, dan tokoh lintas iman (Katolik, Kristen Jawa, dan Ahmadiyah). Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa elemen organisasi kepemudaan, seperti PC GP Ansor Banjarnegara, KNPI Banjarnegara, PC Fatayat NU Banjarnegara, PMII STAI Tanbighul-Ghofiliin, IMM Banjarnegara, HMI Banjarnegara serta para aktivis yang bergerak di bidang literasi, perempuan, dan lingkungan.
Pada jalannya acara tersebut, fasilitator, Hanafi Slamet Sugiarto memaparkan tentang alasan memilih mengangkat isu politik, yaitu melihat masa saat ini yang sudah mendekati tahun politik.
“Ini adalah masa yang sangat pas untuk mendalami dan membahas serta untuk menghadapi tahun politik dengan baik. Tentu akan sangat banyak ancaman dan polemik yang bermunculan,” ungkap Koordinator Komunitas GUSDURian Banjarnegara.
Hanafi mengawali diskusi dengan mengajak para hadirin untuk menyebutkan kira-kira apa saja ancaman yang akan muncul menjelang tahun politik khususnya di Banjarnegara. Beberapa peserta menanggapi pertanyaan tersebut dengan berbagai jawaban.
“Ancaman politik dari tahun ke tahun masih sama, yaitu hoaks,” tutur Bambang Puji Prasetya.
Bambang menjelaskan, banyaknya berita yang disebarkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab mengakibatkan polemik antarmasyarakat, bahkan antarsaudara yang berbeda pilihan. Mengaca dari pengalaman, polemik politik di tingkat pusat sudah selesai, tetapi yang di “pelosok” belum berakhir. Salah satu penyebabnya karena masih beredarnya berita hoaks.
“Kawal bersama berita hoaks, dan harus ditangkal bersama,” pungkas Bambang.
Selain berita hoaks, ancaman yang kemungkinan terjadi dan harus dihindari adalah politik identitas. Politik identitas membuat masyarakat terlalu fanatik pada golongan atau komunitasnya, merasa paling benar dan yang lain salah. Politik identitas hanya memperhatikan kepentingan kelompok, bukan bangsa.
“Momen pemilu bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga untuk semua rakyat. Semua yang berjalan di masyarakat seperti hukum, tatanan, dan kebijakan semua adalah hasil dari pemilu,” tutur Endro.
Endro menambahkan, politik uang juga masuk dalam kategori ancaman di tahun pemilu. Banyak masyarakat yang menganggap politik uang adalah cara yang wajib ada di masa pemilu dan hanya satu-satunya jalan menuju kemenangan. Alhasil, politik uang memicu adanya korupsi, karena mindset orang sekarang yaitu berpolitik berarti harus punya banyak uang.
“Jika mengikuti aturan politik dengan benar, politik tidaklah mahal,” ucap Endro.
Dari berbagai masalah yang terpapar, ada beberapa solusi yang muncul. Yaitu, penyelenggara pemilu harus mengadakan sosialisasi pada masyarakat akan pemahaman pemilu. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Harus ada upaya memfasilitasi agar tercipta pemilih yang cerdas.
Di akhir acara, Hanafi selaku fasilitator menyampaikan bahwa acara ini adalah salah satu acara yang akan berlanjut. Ia merasa bahwa menggandeng stakeholder dalam mengawal isu-isu krusial yang ada di Banjarnegara adalah langkah yang tepat.
