Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan menggelar diskusi publik dalam kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (#16HAKTP) di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon (08/12/2023). Topik yang dibahas adalah “Kekerasan itu Nyata: UU TPKS adalah Solusi”.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sultan Kacirebonan, Pangeran Abdulgani Natadiningrat untuk memberikan sambutan. Di samping itu hadir pula sebagai pembicara pada kegiatan ini di antaranya adalah Selly Andriani (anggota Komisi VIII DPR RI), Pangeran Roeslan Amiril Moekminin (Pusat Bantuan Hukum Kacirebonan), Sa’adah (Forum Pengada Layanan WCC Mawar Balqis), Ipda. Iman Hendro (Kanit PPA Polres Cirebon Kota), dan Dr. Beni dari Pusat Pelayanan Terpadu RS. Gunung Jat,i serta difasilitasi oleh Alifatul Arifiati dari Fahmina Institute.
Eva Zulfauzah, Koordinator Panitia Pelaksana dalam sambutannya menyebut bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas komunitas dan lembaga untuk bersama-sama merespons kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi di Cirebon.
“Kekerasan seksual adalah masalah serius yang harus kita tuntaskan bersama. Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan kuat untuk menegakan keadilan dan melindungi korban. Bukan semata tanggung jawab pemerintah saja,” seru Eva yang juga Koordinator GUSDURian Cirebon.
Implementasi pasca disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sorotan dalam diskusi ini. Menurut Selly Andriani, anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan pelibatan semua pihak penting dilakukan.
Mulai dari pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.
“Masih banyak korban yang merasa kesulitan dalam mengakses layanan pelaporan, penanganan, pemulihan. Ini menjadi PR bagi kami, apakah ini hambatan di pemerintah daerah atau kurang publikasi.”
Selain itu, implementasi dari UU ini saat persidangan masih menjadi perdebatan di aparat penegak hukum. Menurut anggota DPR RI dari Dapil 8 ini, pemahaman dari aparat penegak hukum yang masih menggunakan KUHP menjadi kesulitan yang dihadapi pendamping untuk memberikan pelayanan maksimal.
“Kami dari DPR RI akan mendorong Pemerintah dalam hal ini KemenPPA untuk secepatnya mengeluarkan 5 Peraturan Pemerintah dan 5 Perpres agar tidak tumpang tindih dan tidak mempersulit implementasi di Pemerintah Daerah. Dan penting untuk melibatkan semua stakeholder dalam penyusunannya.”
Sementara itu, Saadah, dari Forum Pengada Layanan WCC Mawar Balqis menjelaskan kendala yang dihadapinya saat memberikan layanan kepada korban. Hak-hak korban yang dijamin dalam UU TPKS belum berjalan dengan baik.
“Misalnya dalam pelayanan kepada korban kekerasan seksual, tenaga layanan, dan aparat penegak hukum harus sudah mendapatkan pelatihan.”
UU TPKS mengamanatkan untuk memberikan hak restitusi kepada korban, tetapi tidak disampaikan kepada korban. Saadah berharap hak-hak hukum korban dapat dipenuhi.
“Masih banyak aparat penegak hukum kepolisian yang tidak mau menggunakan UU TPKS karena belum ada aturan turunan pelaksananya. Padahal, Kapolri sudah mengeluarkan telegram instruksi untuk menggunakan UU TPKS.”
Menurut Kanit PPA Polres Cirebon Kota, Ipda Iman Hendro, UU TPKS ini penting sekali. Tetapi aparat masih menggunakan KUHP dalam beberapa kasus. “Harus ada aturan turunan yang spesifik dalam melaksanakan UU ini,” terangnya.
Perlu diketahui, kegiatan kampanye #16HAKTP digelar sepanjang tanggal 25 November-12 Desember 2023. Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan adalah jaringan kerja-kolaborasi antarlembaga dan komunitas di Cirebon, di antaranya adalah Komunitas GUSDURian Cirebon.
