BONE – Rabu, 24 Januari 2024 Komunitas GUSDURian Bone Kembali mengadakan dialog terbuka dalam agenda haul Gus Dur ke-14 yang dilaksanakan di Bunir Café dengan menggandeng jejaring yang ada, yakni Gerakan Sadar Demokrasi (GARASI Bone) dan Forum Demokrasi Milenial (Freedom). Narasumber pada dialog kali ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bone, yakni Nuralim selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, A. Geerhand selaku ketua Garasi Bone, dan Lukman Ansar selaku ketua Freedom Bone.
Nuralim dalam penyampaiannya mengharapkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu agar pemilu yang bermartabat itu bisa tercapai dengan baik.
“Kami di jajaran penyelenggara, khususnya Bawaslu tidak akan mungkin mampu mengawasi setiap tahapan di semua elemen masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat secara aktif akan sangat membantu dan memberikan ruang bagi kita semua agar pemilu yang damai dan bermartabat dapat kita gapai dengan maksimal,” ujarnya.
Senada dengan hal di atas, A. Geerhand selaku ketua Garasi Bone menambahkan agar semua elemen terkait mampu berperan aktif dalam tahapan pemilu ini, khususnya kampanye terbuka dan kampanye media sosial.
“Peran masyarakat dan media sangat penting, terutama media sosial yang menjadi ruang tak terbatas untuk terus berkomunikasi. Maka peran kita semua adalah untuk mengkampanyekan narasi pemilu yang damai, saring sebelum sharing, dan menghindari hate speech yang marak terjadi,” ujarnya.
Lukman Ansar selaku perwakilan Freedom Bone juga turut menyampaikan bahwa apa pun rangkaian dan dinamika politik hari ini masyarakat jangan sampai melupakan nilai-nilai humanisme dan semangat demokrasi yang inklusif.
“Gus Dur dalam setiap napas gerakan politiknya selalu membawa satu nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Artinya perbedaan pilihan dan gagasan politik harus selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau kalau dalam tulisan Gus Dur mungkin lebih dikenal dengan istilah Islam Kosmopolitan,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga diharapkan terus digalakkan terutama untuk penguatan masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti kaum difabel, disabilitas, dan kaum perempuan.
