Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan GUSDURian, Komunitas GUSDURian di wilayah Jawa Timur menyelenggarakan Forum Demokrasi dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Acara yang diselenggarakan 20-21 Januari 2024 tersebut bertempat di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan, Jawa Timur.
Forum Demokrasi merupakan rangkaian awal Rakerwil yang dilaksanakan selama dua hari. Acara yang bertema “Krisis Demokrasi dan Pemilu 2024” ini diawali dengan diskusi dalam Forum Demokrasi yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2024.
Kemudian dilanjutkan rapat kerja Wilayah GUSDURian Jawa Timur pada hari berikutnya tanggal 21 Januari 2024. Rakerwil membahas program setahun mendatang termasuk kerja-kerja Gardu Pemilu yang baru dibentuk oleh Sekretariat Nasional GUSDURian.
Para peserta dalam Forum Demokrasi adalah komunitas GUSDURian dari berbagai daerah di Jawa Timur, Dinas Pendidikan, dan para tokoh berbagai agama dan kepercayaan.
Hadir pula sejumlah pemateri dalam Forum Demokrasi, yakni Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, akademisi, pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), serta komisioner Bawaslu Jawa Timur.
Diawali dengan sambutan dari Koordinator Wilayah Jawa Timur Imam Maliki yang mengatakan bahwasanya acara Forum Demokrasi dan dilanjutkan Rakerwil merupakan upaya merawat cita-cita demokrasi yang berangkat dari masyarakat sipil, terutama para penggerak GUSDURian khususnya wilayah Jawa Timur.
Selanjutnya para pemateri memaparkan pandangannya terkait tema yang diusung. Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wiwik Afifah mengatakan bahwa demokrasi tidak luput dari pembahasan terkait keterwakilan perempuan pada ruang publik termasuk bidang politik untuk memperjuangkan para perempuan. Baginya, Indonesia sedang berupaya menuju demokrasi.
Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Akhol Firdaus juga mengatakan demokrasi masih dalam perjuangan. Baginya, kekuatan sipil harus tetap dikawal untuk menjadi penyeimbang negara. Untuk menjaga masyarakat sipil tetap kuat, ia mengatakan perlu mengasah kritisisme atau melihat persoalan dengan kacamata berbeda.
“Tidak pernah akan ada demokrasi kecuali adanya civil society yang kuat. Tidak pernah ada civil society yang kuat kecuali kritisisme yang dirawat,” ungkapnya.
Dalam diskusi forum demokrasi ini terkait kerawanan dugaan pelanggaran pemilu 2024 juga mengundang perwakilan Bawaslu Jatim Rusmi Fahrizal yang menyarankan agar peserta forum melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran. Ia juga mengapresiasi pembentukan Gardu Pemilu oleh Jaringan GUSDURian sebagai civil society yang turut meningkatkan kualitas demokrasi.
Lebih lanjut, Koordinator Seknas Jaringan GUSDURian, Jay Akhmad mengatakan bahwa pemilu hanya salah satu bagian demokrasi, dan Gardu Pemilu yang baru diluncurkan Jaringan GUSDURian adalah tempat masyarakat untuk me-monitor proses demokrasi. Ia juga menekankan GUSDURian hadir sebagai civil society.
“GUSDURian hadir tidak untuk memperkuat negara, kita hadir sebagai masyarakat sipil. Merawat kritisisme penting bagi jaringan GUSDURian,” ungkapnya.
Gardu Pemilu sendiri memiliki tiga fungsi, sebagai pendidikan politik dan demokrasi, pemantauan pemilu di tingkat nasional dan daerah, dan konsolidasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu jujur, adil, damai, dan bermartabat.
Di akhir acara, kegiatan Forum Demokrasi ditutup dengan penyerahan Amanat Ciganjur ke Bawaslu Jawa Timur.
