YOGYAKARTA – Pemikiran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai anatomi kekuasaan Orde Baru kembali menjadi rujukan penting di tengah dinamika demokrasi kontemporer. Dalam diskusi bertajuk “Cangkrukan Pemikiran Gus Dur” yang digelar di Griya Gusdurian, Yogyakarta, Jumat (3/7/2026), puluhan mahasiswa dan aktivis membedah tulisan Gus Dur berjudul “Peta Politik Orde Baru: Sebuah Pengantar” (1994) untuk menakar relevansinya dengan situasi politik saat ini.
Diskusi ini menyoroti bagaimana pola-pola hegemonik masa lalu, seperti depolitisasi masyarakat dan penciptaan “musuh bersama” (hantu politik), masih menyisakan jejak kuat dalam praktik pemerintahan hari ini.
Pemantik diskusi, Firda Ainun, menyoroti keberhasilan rezim Orde Baru dalam menggeser masalah struktural menjadi masalah individual. Ia mengamati bahwa mekanisme ini menciptakan konflik horisontal di tengah masyarakat karena kegagalan rezim untuk melihat persoalan dari akar sistemik.
“Keberhasilan rezim Orde Baru adalah mendepolitisasi hal-hal yang sifatnya struktural dan mengembalikannya ke ranah individu. Misalnya, ketika masyarakat miskin, mereka dituduh malas, padahal ada kebijakan struktural yang menindas. Pola ini membuat kita sering berkonflik dengan sesama masyarakat sendiri,” ujar Firda.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa teknik “hantu-hantu politik” yang digunakan rezim untuk mempertahankan kekuasaan ternyata masih dipraktikkan dengan wajah yang berbeda.
“Dari dulu sampai sekarang, salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan ternyata adalah dengan membuat hantu. Jika dulu hantunya adalah PKI yang memicu trauma sistemik, sekarang kita melihat pola serupa dengan labelisasi seperti anarko atau narasi-narasi lain untuk membungkam gerakan kritis,” tambah Firda.
Sementara itu, Dosen UIN Sunan Kalijaga, Abdur Rozaki, memberikan kerangka historis mengenai postur Orde Baru yang bersifat militeristik-fasistik. Ia menjelaskan bahwa stabilitas yang digaungkan Orde Baru sejatinya adalah instrumen untuk mengamankan konsolidasi kapital, dengan Pancasila yang dipaksakan sebagai satu-satunya tafsir tunggal.
“Orde Baru adalah rezim fasistik militeristik yang membangun filosofi mistisisme sebagai cara untuk mengatasi kekacauan politik dan ekonomi, namun dengan melakukan konsolidasi kapital melalui utang luar negeri,” tegas Rozaki.
Menurut Rozaki, salah satu instrumen paling efektif yang digunakan rezim saat itu adalah menjadikan Pancasila sebagai alat pukul politik.
“Pancasila dijadikan alat pukul atau stigma. Jika kelompok masyarakat atau seniman dianggap tidak sesuai dengan selera rezim, maka ia akan dituduh tidak Pancasilais, atau lebih mengerikannya, dituduh sebagai komunis atau PKI. Ini adalah metode pendisiplinan masyarakat yang sangat sistematis,” papar Rozaki.
Menanggapi paparan tersebut, salah satu penanya dalam forum, Jay Akhmad, menggarisbawahi pentingnya merefleksikan kembali strategi oposisi Gus Dur agar tidak sekadar menjadi bahan nostalgia. Ia menanyakan tentang bagaimana warisan intelektual Gus Dur dapat menjadi kompas bagi generasi saat ini dalam menghadapi tantangan yang serupa.
“Melihat bagaimana Orde Baru begitu rapi membangun konsensus melalui depolitisasi, bagaimana kita seharusnya membaca kembali warisan oposisi elegan Gus Dur agar tetap relevan dalam melawan pola depolitisasi dan militerisasi sipil yang masih terjadi secara samar saat ini?” tanya Jay.
Membedah peta politik orde baru hari ini bukan sekadar napak tilas sejarah, melainkan upaya mendeteksi bagaimana pola lama kerap bermetamorfosis ke dalam administrasi modern. Diskusi ini mengungkap bahwa represi kekuasaan kini tak selalu hadir lewat gertakan fisik, melainkan menyusup halus melalui konsensus, regulasi, dan narasi yang memaksa warga menundukkan nalar kritis di bawah bayang-bayang stigma.
Pesan Gus Dur yang kembali disuarakan di Griya Gusdurian ini menjadi pengingat bahwa melawan depolitisasi tidak harus selalu di panggung besar. Sebagaimana Gus Dur yang konsisten mempolitisasi ruang-ruang keseharian untuk menjaga kewarasan publik, tantangan bagi generasi saat ini adalah merebut kembali nalar politik di level paling dasar, tepat di mana kekuasaan mencoba membungkam warga dengan ketakutan.
