YOGYAKARTA – Konsolidasi kekuasaan yang kian tanpa sekat antara elite politik dan pelaku bisnis hari ini dinilai telah melumpuhkan fungsi kritis partai politik serta organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Gejala melempemnya gerakan sipil dalam menghadapi gurita oligarki neoliberal ini secara presisi sebetulnya telah diproyeksikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid sejak 37 tahun silam.
Anatomi mandulnya organisasi sosial politik tersebut dibedah kembali dalam forum “Cangkrukan Pemikiran Gus Dur” bertema “Demokrasi dan Politik” di Griya Gusdurian, Yogyakarta, Jumat (10/7/2026) malam. Berangkat dari esai monumental Gus Dur tahun 1989 yang berjudul Peranan Organisasi Sosial Politik di Masa Depan, ruang diskusi ini menakar sejauh mana institusi sipil kontemporer masih mampu menjadi penyambung lidah akar rumput.
Tulisan yang awalnya dipublikasikan dalam Forum Dialog RMI di Pondok Pesantren Darul at-Tauhid, Cirebon, Jawa Barat tersebut diulas oleh Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fina Itriyati bersama Penggerak Gusdurian Jogja Faisal Azmi, serta dipandu oleh moderator Naufal Muzakki.
Faisal Azmi memaparkan bahwa saat Gus Dur menuliskan gagasannya pada tahun 1989, Indonesia sedang berada dalam cengkeraman kuat rezim Orde Baru yang otokratik dan sentralistik. Dalam konteks tersebut, Gus Dur mengajukan dua hipotesis ekstrem mengenai masa depan organisasi sosial politik (orsospol), yang meliputi parpol, ormas, dan LSM yaitu skenario “keadaan longgar” dan “skenario ketat”.
Menurut Faisal, esensi orsospol sejatinya adalah gerakan natural dari akar rumput yang memperjuangkan kepentingan masyarakat di luar formalitas pemerintahan. Namun, jika ruang gerak diperketat dan hegemoni elite terlalu dominan, fungsi kritis ormas akan mati.
“Jika kekuasaan itu masih dominan kepada orang-orang birokrat dan purnawirawan, maka ormas hanya menjadi tempat penampungan bagi orang-orang yang sudah kehabisan peran, bukan tempat lahirnya gagasan baru,” ujar Faisal.
Sementara itu, Fina Itriyati menyoroti bagaimana proyeksi masa depan yang dikhawatirkan Gus Dur tersebut justru mewujud secara nyata pada lanskap politik Indonesia hari ini. Menurut Fina, pascareformasi, keran demokrasi memang sempat dibuka lebar. Namun, situasi kini telah bergeser menuju akumulasi oligarki neoliberal yang semakin liar dan serakah.
Fina menilai identitas para elite kini telah melebur menjadi satu tanpa sekat. Pengusaha, teknokrat, anggota legislatif, dan eksekutif berada dalam satu lingkaran yang sama, sehingga fungsi kontrol (check and balances) macet total. Dampaknya, fungsi partai politik dan ormas keagamaan kian dilemahkan dan dijinakkan oleh kekuasaan.
“Partai politik itu bagian dari eksekutif. Tentu saja mereka tidak mau go karena tatanan kekuasaan kan sudah semuanya dapat bagian, semua dapat jatah,” kata Fina Itriyati.
Kondisi orsospol yang semakin mandul ini dinilai menyerupai apa yang disebut Gus Dur sebagai “onderdil dari mesin politik yang mandul, yang bisa hidup hanya karena memenuhi ketentuan-ketentuan prosedural belaka dari perundang-undangan yang ada.”
Fina menambahkan, lemahnya posisi masyarakat sipil diperparah oleh penyusutan pendanaan internasional untuk LSM dan pemotongan anggaran daerah, yang membuat ruang gerak para aktivis semakin terjepit secara ekonomi.
Kendati demikian, diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta ini menyimpulkan bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Di tengah sumbatan jalur politik formal, anak-anak muda didorong untuk mengoptimalkan gerakan everyday life politics (politik sehari-hari). Ruang-ruang diskusi fisik, penguatan literasi, serta sikap kritis di media sosial menjadi agensi penting guna menantang status quo demi merawat kelangsungan demokratisasi di masa depan. (SDH)
