Di tengah lamunan siang bolong, sambil menanti datangnya pelanggan berbelanja di warung kelontong saya. Saya berkhayal, jangan-jangan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang adiluhung itu, sudah terwujud di lingkungan sosial terkecil saya ini.
Warga desa yang masih lekat dengan kehidupan tradisionalnya menghadirkan sebuah percakapan yang hangat dan ramai di warung saya. Suasana yang tidak dijumpai pada retail-retail modern, irit percakapan dan dingin, sedingin AC-nya.
Namun, khayalan saya yang membumbung tinggi itu jatuh seketika, saat saya menyadari ternyata relasi hangat dan emosional itu malah merugikan usaha saya. Sering orang datang ke warung hanya berbekal cerita lika-liku hidup, seketika relasi yang harusnya transaksional, berubah empati.
Formalisasi Relasi Sosial-Ekonomi Berimplikasi Sepinya Percakapan
Barang-barang kebutuhan, bisa orang bawa secara cuma-cuma dari warung saya. Maksud berhutang tidak perlu diungkap terang-terangan, dan niat menagih pun segan terucap.
Dominannya keterlibatan emosi dalam relasi sosial-ekonomi masyarakat kita, membuat saya menduga, mungkin itulah alasan dari langgeng dan menjamurnya pekerjaan-pekerjaan sektor informal di negeri ini, terutama di desa-desa.
Banyak detail problem yang bisa diceritakan mengenai pekerjaan di sektor informal itu, mulai dari usaha subsisten (sudah usaha hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup, masih juga dikejar debt collector), relasi patron-klien (petani terpaksa menjual dengan sistem ijon ke tengkulak), hingga ketidakjelasan kontrak kerja.
Maka masuk akal jika pemerintah mendorong usaha masyarakat untuk masuk ke sektor formal, seperti wacana industrialisasi UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus SDM, sampai peningkatan pendapatan.
Untuk kasus usaha mikro seperti warung kelontong saya, misalnya edukasi pencatatan transaksi melalui aplikasi kasir dapat melatih masyarakat bertransaksi lebih disiplin, dan tidak melibatkan emosi.
Upaya formalisasi usaha masyarakat itu sekilas memang tampak masuk akal. Namun muncul konsekuensi yang mengganggu pikiran saya, ketika relasi menjadi semakin transaksional, kehidupan sosial menjadi dingin dan irit percakapan, persis seperti biasa ditemui pada retail-retail modern.
Lantas, bukankah kehidupan sosial-ekonomi yang sepi dari percakapan semacam itu menjadi tidak relevan dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang “konon” menjadi pilar perekonomian nasional itu? Mencoba mendudukan perkara ini dengan jernih, saya akan mengutarakan beberapa hal.
Pertama-tama lewat Weber, saya diberitahu tentang bagaimana efisiensi dalam aspek ekonomi yang utamanya dipicu oleh revolusi industri, ternyata juga berkontribusi atas lahirnya sistem birokrasi. Praktis membuat hampir seluruh aspek kehidupan sosial manusia menjadi efisien.
Efisiensi itu minimal bisa dikenali ketika tindakan dan percakapan masyarakat berorientasi untung-rugi serta hasil-konsekuensi, karena jelas dan terukur. Masyarakat modern dalam konteks ini dianggap menawarkan tatanan sosial yang lebih stabil daripada masyarakat tradisional yang boros percakapan dan perilakunya kurang prediktif.
Sebuah “ide gila” lalu muncul: boros percakapan dan perilaku kurang prediktif, tidak berguna bahkan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi. Maka stabilitas sosial harus diutamakan dengan menyingkirkan kebebasan sekalian kemanusiaan.
Amartya Sen mengenali ide itu sebagai “tesis Lee”. Merujuk gaya kepemimpinan otoriter Lee Kuan Yew (mantan PM Singapura) yang juga pernah diadopsi Orba. Stabilitas negara dianggap lebih penting untuk kemajuan ekonomi, sehingga perbedaan pendapat perlu dibungkam.
Ekonomi Kebebasan Menuntut Pengakuan atas Keragaman Motif
Sen menganulir ide gila itu dengan mengajukan pemikiran sederhana tapi jitu. Ekonomi menurutnya harus berdasar kebebasan. Kebebasan berarti mengakui adanya keragaman motif yang mendasari tindakan sosial manusia.
Termasuk dalam bidang ekonomi, sebuah tindakan tidak melulu berorientasi untung-rugi maupun hasil dan konsekuensi–yang dalam filsafat moral kita mengenalinya sebagai motif moral utilitarianisme.
Utilitarianisme hanyalah satu motif moral belaka. Motif lain, misalnya bisa dikenali dalam bentuk etika keutamaan (Aristoteles) atau kewajiban (Kant).
Dalam bahasa yang lebih familiar, misalnya orang sering menyadari bahwa tindakannya murni didasari atas ketulusan, kejujuran, kepercayaan, nurani, bahkan keberkahan. Motif-motif ini tentu tidak memiliki hasil-konsekuensi yang kalkulatif.
Dalam kehidupan tradisional yang ramai percakapan dan kaya ekspresi kultural, harapannya, ragam motif moral juga bisa ditemukan di sana. Dibandingkan kehidupan modern yang homogen dan sepi.
Sayangnya, apa yang saya temukan dari orang-orang di sekitar, perilaku mereka kerap kali tidak memiliki komitmen moral yang jelas. Seperti tersebut di awal, mulai usaha kelontong merugi hingga menjamurnya berbagai usaha informal yang problematis. Semua ini lebih disebabkan karena ketidakjelasan komitmen moral pada masyarakat sendiri.
Misalnya, sikap segan saya menagih hutang, tidak selalu dibaca sebagai komitmen untuk percaya bahwa orang akan berbuat jujur dan menepati janji. Seringnya, ketidakjujuran lah yang saya dapat.
Yang seperti itu justru berakibat pada rusaknya tatanan sosial. Maka masuk akal untuk memilih masyarakat homogen – yang meski hanya mengerti motif dan bahasa tunggal bahwa setiap perilaku dan percakapan harus memiliki hasil dan konsekuensi yang jelas terukur–mereka menawarkan tatanan sosial yang lebih stabil.
Namun penalaran tadi bisa juga dibalik: justru karena selama ini kita dibiasakan dengan orientasi untung-rugi serta hasil-konsekuensi. Lama-kelamaan, kita menjadi makin pesimis untuk berkomitmen terhadap motif moral yang tidak pasti hasil-konsekuensinya, seperti kejujuran dan kepercayaan.
Gus Dur: Keragaman Kultural sebagai Sarana, Bukan Tujuan
Secercah optimisme saya peroleh ketika membaca Prisma Pemikiran Gus Dur. Tidak ada cara lain, kalau mau mengabdi pada kemanusiaan, maka wajib hukumnya mengakui keragaman. Termasuk keragaman motif moral.
Gus Dur berkali-kali menekankan bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Sifat universal ini tentu mustahil dibatasi oleh ekspresi kultural pada ruang dan waktu tertentu. Mengakui adanya motif moral yang beragam adalah fondasi untuk melayani tujuan kemanusiaan yang universal. Jika hanya satu motif yang diakui, berarti kemanusiaan partikular yang dilayani.
Keragaman ekspresi kultural yang melekat dalam kehidupan tradisional haruslah dilihat sebagai sarana belaka, bukannya tujuan. Jika dilihat sebagai tujuan, ia hanya berhenti menjadi seremoni, chauvinisme, dan feodalisme belaka.
Menjadikan keragaman kultural sebagai sarana berarti menghadirkan pertukaran pikiran lewat ramainya percakapan. Hasilnya ialah, kepekaan kita terhadap beragamnya motif yang mendasari perilaku orang lain, yang tidak melulu berorientasi hasil-konsekuensi. Sarana ini tidak tersedia jika masyarakat homogen. Terutama masyarakat industri-modern yang diekspresikan dengan bagus oleh Herbert Marcus sebagai “manusia satu dimensi”.
Sampailah saya pada pemikiran Gus Dur yang paling menarik. Ia melihat keragaman kultural sebagai sumber daya kreatif untuk pikiran kritis, hingga inspirasi bagi gerakan dan perlawanan sosial. Berhadap-hadapan dengan rezim yang hanya mengakui satu motif dan bahasa tunggal: pokoknya statistik ekonomi bagus dan semuanya efisien, sesuai “SOP”.
Dua kasus konkret diberikan Gus Dur. Misalnya, pembangunan ekonomi di era Orba yang bercorak teknokratis, positivistik, plus militeristik, disebutnya sebagai “kuasi ideologi”.
“Kuasi ideologi” menurutnya ialah sesuatu yang sama sekali tidak ideologis. Hal yang justru memicu perlawanan sosial untuk kembali menghayati ideologi (reideologisasi) yang inspirasinya diperoleh dari nilai-nilai kultural seperti agama dan budaya.
Corak pembangunan yang sama juga ditemui pada rezim Shah Pahlevi di Iran. Dalam kasus Iran, reideologisasi mengambil inspirasinya dari teologi Islam. Puncaknya adalah Revolusi Islam yang disebut Gus Dur sebagai “kulminasi perlawanan kultural”.
Untuk yang terakhir, Gus Dur memberi peringatan. Sifat revolusi selalu mengandaikan tatanan tuntas, sehingga keragaman kultural seringkali dikorbankan demi menyukseskan revolusi. Oleh karenanya, ia lebih memilih jalan gradual dalam gerakan dan perlawanan sosial, yang memungkinkan berlangsungnya percakapan terus-menerus.
Merenungkan kembali analisis sosial Gus Dur, rasanya menemukan momentum yang tepat. Ketika hari-hari menyaksikan rezim semakin bebal karena hanya satu motif dan bahasa yang mereka mengerti.
Semata-mata demi pembangunan ekonomi, perilaku dan percakapan dituntut efisien: hasil-konsekuensi harus jelas bisa diekspresikan dengan data, angka, dan statistik belaka. Sejatinya, kekuasaan sedang bermonolog dan pembungkaman sedang berlangsung.
Lebih ironis lagi ketika koperasi yang disebut-sebut sebagai soko guru perekonomian nasional yang harusnya menjadi ruang ideal untuk deliberasi dan penerapan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kebijakannya malah diseragamkan secara terpusat melalui instruksi militeristik yang efisien.
Sebuah contoh buruk untuk masyarakat. Menjadikannya makin pesimis untuk berkomitmen terhadap keragaman motif moral. Seolah komitmen moral hanya mungkin untuk apa yang jelas hasil-konsekuensinya.
Akhirnya, berbarengan dengan hilangnya komitmen atas keragaman motif moral, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi pun kehilangan relevansinya sebagai pilar perekonomian nasional. Kehidupan sosial menjadi sepi dari percakapan dan nalar pun menjadi tumpul. Selain itu, gerakan sosial yang diupayakan sering tidak menemukan basis ideologinya.
Penulis: Syaifullah Aji Trianto (Fan Pemikiran Gus Dur)
