JAYAPURA – Di tengah rentetan krisis kemanusiaan yang mendera Tanah Papua akibat konflik bersenjata, gereja-gereja dan keuskupan mengambil langkah konkret. Pada Selasa (15/9/2026), berbagai denominasi gereja meresmikan HONAI (Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative) di Graha SARA Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura. Wadah ini dibentuk sebagai pusat krisis kemanusiaan untuk merespons nasib pengungsi internal dan warga sipil yang terdampak konflik.
Peresmian ini tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh gereja dari Tanah Papua maupun tingkat nasional seperti PGI dan KWI, tetapi juga mendapat dukungan dari kelompok lintas iman. Salah satunya adalah Jaringan GUSDURian, yang hadir secara langsung untuk meneguhkan solidaritas kemanusiaan.
Perwakilan Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Akhmad, yang hadir memberikan sambutan, menyoroti pentingnya inisiatif ini. Ia mengapresiasi langkah gereja-gereja di Papua yang memilih untuk tidak sekadar sibuk di dalam rumah ibadah, melainkan turun langsung menyentuh persoalan riil masyarakat.
Bagi Jaringan GUSDURian, gerakan kemanusiaan di Papua sangat sejalan dengan teladan mendiang Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam paparannya, Jay mengingatkan kembali publik pada tiga pegangan utama Gus Dur saat melihat persoalan di Bumi Cenderawasih.
Pertama, mengenai prinsip keadilan. Jay menyoroti bahwa banyak pihak kerap menyerukan perdamaian di Papua, namun abai pada aspek keadilan.
“Gus Dur selalu mengingatkan bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Ketika kita bicara perdamaian, harus ada prinsip keadilan di situ. Kami melihat HONAI adalah salah satu upaya nyata untuk mewujudkan keadilan tersebut,” kata Jay.
Kedua, menempatkan kemanusiaan di atas urusan politik. Menurut Jay, krisis yang terjadi di Papua kerap kali bersinggungan dengan kepentingan politik praktis. Ia meminjam pesan Gus Dur bahwa apalah arti sebuah politik jika ia mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk mempertegas poin ini, Jay menceritakan kembali momen saat Gus Dur memilih merayakan pergantian tahun baru di Papua semasa menjabat sebagai presiden. Saat ditanya alasannya, Gus Dur, yang saat itu penglihatannya sudah sangat terbatas, menjawab dengan kalimat yang membekas: “Saya ingin melihat matahari terbit dari Timur Indonesia.”
Menurut Jay, jawaban tersebut bermakna bahwa Papua selalu ada di hati Gus Dur. Hal itu adalah wujud menanggalkan kepentingan politik demi memajukan nilai kemanusiaan.
Ketiga, agama tidak boleh berjarak dari kemanusiaan. Kehadiran HONAI menjadi bukti bahwa institusi agama tidak menjauh dari penderitaan manusia.
“Apalah artinya membangun rumah ibadah yang besar di mana-mana jika agama jauh dari kemanusiaan. Hari ini, upaya dari gereja-gereja melalui HONAI menunjukkan bahwa agama hadir untuk kemanusiaan,” tegas Jay.
Secara kelembagaan, Jay menegaskan bahwa Jaringan GUSDURian siap menjadi pendukung utama dalam kerja-kerja kemanusiaan yang akan digerakkan oleh HONAI, demi terwujudnya Papua yang damai dan adil.
Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, yang hadir secara daring. Alissa menegaskan bahwa politik semestinya digunakan untuk menjamin kemaslahatan, bukan menjadikan manusia sebagai tumbal.
Kehadiran HONAI diinisiasi oleh berbagai lembaga, di antaranya GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi Papua, Gereja Kemah Injil Indonesia, Gereja Injili di Indonesia Papua, Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Gereja Pantekosta di Papua, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Timika.
Ketua HONAI periode 2026-2029, Pdt. Andrikus Mofu, menyatakan bahwa HONAI adalah rumah bersama untuk membicarakan dan memperjuangkan martabat manusia. Ia meminta semua pihak memandang inisiatif ini secara jernih, semata-mata untuk merespons penderitaan warga Papua yang kehilangan rasa aman, tempat tinggal, hingga keluarga akibat konflik yang belum usai. (SDH)
