Bulan Agustus, bulan perayaan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa lalu, bulan Agustus ditandai dengan perubahan fasad kampung. Warga kerja bakti membersihkan kampung. Gerbang-gerbang dan area publik dicat ulang. Bendera-bendera berkibar di depan setiap rumah. Bendera kecil dipasang di kendaraan-kendaraan.
Lapangan kampung disiapkan untuk arena perayaan. Panitia agustusan mulai dibentuk untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari yang bersifat khidmat, seperti doa dan syukuran, sampai yang bersifat sukacita, seperti pawai, festival, dan panggung budaya. Tak boleh lupa: lomba 17-an yang rancak karena dibuat untuk memburu gelak tawa bersama, bukan untuk kompetisi belaka.
Di balik semua keseruan agustusan, kita merawat kebersamaan sebagai bangsa. Tua-muda, miskin-kaya, semua terlibat dan bergembira bersama, memaklumkan jati dirinya sebagai warga kampung, sekaligus mengukuhkan keindonesiaannya bersama warga kampung lainnya.
Namun, makin hari makin banyak warga yang tidak lagi hadir dalam perhelatan agustusan ini. Tirakatan yang syahdu hanya dihadiri orang-orang tua. Kerja bakti tak lagi menjadi budaya. Rangkaian acara mulai menipis. Tidak semua perkampungan atau desa menggelar panggung budaya. Mengadaptasi istilah kekinian: yang hadir pun hanya yang mau-mau saja.
Apakah ini penanda pudarnya semangat hidup bersama sebagai bangsa? Apakah ini berkontribusi dalam ketegangan antarkelompok warga yang kerap muncul? Bagaimana di dunia paralelnya, yaitu di dunia maya? Masih kuatkah ikatan kita sebagai bangsa?
Di dunia maya Indonesia, gagasan-gagasan terkait kehidupan bersama sebagai bangsa pun cukup dinamis. Tanda pagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu yang mencuat sejak tahun 2025 menjadi salah satu penanda wacana kekinian generasi muda Indonesia. Awalnya sekadar humor pahit untuk berdamai dengan realita menjadi rakyat biasa di Tanah Air yang kadang menggoyahkan harapan akan kehidupan baik. Namun, tagar ini berkembang menjadi gerakan saling berbagi informasi mengenai kehidupan di luar Indonesia, sekaligus memotivasi sesama anak bangsa untuk berani kabur.
Presiden Prabowo pun bereaksi terhadap gerakan #KaburAjaDulu dan narasi Indonesia gelap tersebut. Dalam sebuah pidato, ia mempersilakan warga bangsa yang ingin kabur (ke luar Indonesia) agar tidak membuat gaduh. Tak urung, warganet Indonesia yang terkenal aktif pun memberikan reaksi balik. Beberapa unggahan media sosial menampakkan warga Indonesia di luar negeri dengan narasi sedang menjalankan pidato Presiden.
Walaupun sahut-sahutan narasi ini tampak pedas, sesungguhnya diskursus antara warga bangsa dan pemimpin negara ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Percakapan antarbanyak pihak ini penting untuk mengasah nilai-nilai bersama kita sebagai bangsa. Penentangnya mengklaim hilangnya nasionalisme dari warga yang kabur karena memikirkan dirinya sendiri.
Pendukungnya mengklaim tidak kehilangan kecintaannya pada Tanah Air hanya karena memilih tinggal di luar negeri. Bagi mereka, adalah kewajiban negara menyediakan penghidupan yang layak bagi warga bangsanya. Apabila tidak tersedia, mereka bisa memilih berada di mana saja di dunia karena Indonesia adalah sebuah gagasan yang mengilhami jati diri, bukan sekadar wilayah tinggal.
Dalam buku Tribes (2008) yang membahas kepemimpinan zaman now, Seth Godin menandai peradaban ini dengan konsep afiliasi baru akibat meleburnya batas geografis sebagai dampak mobilitas warga dunia dan teknologi informasi. Muncul model kesukuan baru yang tak lagi dibatasi kesamaan genetis atau kedekatan geografis. Suku kekinian sebagai sekumpulan manusia yang terhubung satu sama lain, memiliki pemimpin dan terhubung dengan sebuah ide di mana pun mereka berada, diikat oleh kedekatan ideologi, gagasan, atau minat.
Suku baru sangat mudah berkembang di dunia maya. Warga dunia mulai memasukkan afiliasi diri dengan berbagai gagasan yang mengglobal, semisal gerakan Fridays for Future yang dipimpin oleh Greta Thunberg. Aktivis krisis iklim ini menginspirasi anak-anak sekolah dari berbagai penjuru dunia membangun gerakan aksi di wilayah masing-masing.
Anak muda membangun jati dirinya dengan menyerap nilai-nilai yang diterimanya dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Demikian juga generasi muda kita. Sayangnya, mereka sering kali lepas dari akar falsafahnya. Mereka menilai keadilan sebagai prinsip nilai penting, tetapi menisbatkannya kepada nilai global, bukan kepada dua kata adil dalam Pancasila. Mereka menghargai kolaborasi, tetapi tidak menghubungkannya dengan nilai gotong royong, yang menjadi nilai utama masyarakat Indonesia.
Pada abad informasi, gagasan adalah kunci. Setiap gagasan berkontestasi dengan gagasan lain yang ditawarkan melalui medium maya tanpa batas geografis. Maka, gagasan nasionalisme pun harus menghadapi kontestasi tersebut dengan berbagai gagasan ideologis lainnya. Bahkan, ia harus berhadapan dengan gagasan pragmatis non-ideologis. Dalam konteks narasi #KaburAjaDulu, ideologi nasionalisme berkelindan dengan kebutuhan pragmatis pribadi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Kontestasi ideologi yang mengalir cepat ini pulalah yang sempat membuat nilai-nilai eksklusivisme dapat tumbuh subur. Eksesnya, semangat mayoritarianisme (primordial) dan orientasi kuasa pun menyebabkan ketegangan antarkelompok warga bangsa. Semangat putra daerah yang sejatinya adalah harapan agar para putra daerah mendapatkan kesempatan afirmatif untuk berkontribusi dan memimpin daerahnya terpeleset menjadi semangat antipendatang. Cara pandang mayoritas-minoritas membuat kelompok mayoritas memaksakan kehendak kepada kelompok minoritas. Orientasi kuasa pun menjelma menjadi tindakan opresif kepada mereka yang lebih lemah.
Nilai-nilai melemahkan ini terekam nyata dalam hasil survei Nenilai 2021 dan 2023. Nenilai adalah sebuah inisiatif untuk mengukur nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, diselenggarakan oleh kolaborasi beberapa organisasi. Dengan menggunakan kerangka Barrett Value Models, Nenilai mencoba melihat bagaimana warga bangsa mengukur dirinya dan bangsanya.
Nenilai 2023 melibatkan 10.000 responden dari seluruh Indonesia. Disimpulkan bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang dinilai dominan saat ini berdasarkan urutan adalah gotong royong, birokrasi/aturan berbelit-belit, demokrasi, korupsi, dominasi kaum elite/terpandang, keberagaman/kebinekaan, berpikir jangka pendek, diskriminasi suku/agama/ras/antargolongan, bertanggung jawab, dan berpikir jangka panjang.
Dari 10 nilai tersebut, lima nilai masih berpengaruh besar menghambat kemajuan, yang berujung pada nilai entropi budaya Indonesia di tingkat 35 persen. Entropi budaya adalah ukuran yang melihat energi negatif, kontraproduktif, atau disfungsional dalam sebuah komunitas yang menunjukkan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan/atau perilaku yang dipengaruhi oleh ketakutan/kekhawatiran. Sebuah masyarakat yang sehat memiliki tingkat entropi budaya di bawah 13 persen.
Di antara para presiden di Indonesia, Bung Karno dan Gus Dur dikenal memiliki gagasan yang fundamental mengenai makna menjadi Indonesia. Bung Karno terkenal dengan gagasan nation-building yang dikristalisasikan dalam konsep Pancasila sebagai weltanschauung atau falsafah kehidupan bangsa. Gus Dur terkenal dengan gagasan keadilan sosial yang hakiki, di mana demokrasi menjadi jalan perwujudan kesetaraan dalam hak dan kewajiban bagi setiap warga serta seluruh bangsa untuk kemakmuran sejati.
Bagi Bung Karno, Indonesia bukan sekadar kumpulan suku, agama, atau daerah, melainkan ”bangsa” yang dibangun melalui kesadaran bersama: senasib dalam kolonialisme, ingin merdeka, dan bersatu dalam cita-cita keadilan. Ia menggali nilai-nilai yang menghidupi bangsa Indonesia dan menyarikannya menjadi Pancasila yang menjadi sistem nilai negara bangsa. Ia juga menyerukan agar manusia Indonesia menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.
Karena cita-cita itu, menurut Bung Karno, kita terikat oleh proyek besar membentuk bangsa merdeka yang punya kepribadian, persatuan, dan arah sejarah sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa berjalan secara spontan. Abad informasi yang memudahkan manipulasi atau rekayasa sosial menciptakan tantangan kontestasinya.
Nasionalisme tidak lagi bisa ditabalkan dengan nasab atau jejak genetis, kesamaan geografis, ataupun ikatan primordial lainnya. Kita perlu memenangi pertarungan nilai dan gagasan, dengan cara-cara yang ramah generasi.
Namun, Gus Dur mengingatkan bahwa kita tidak dapat terjebak pada dua kutub ekstrem: berpandangan flamboyan dan terkadang naif tentang nilai keindonesiaan yang meluntur dan menghambat di satu ekstrem, dan romantisisme pengagungan nilai-nilai luhur bangsa yang kekanak-kanakan di ekstrem lainnya.
Menurut dia, bangsa ini telah membuktikan sepanjang sejarahnya bahwa kita dapat terus tumbuh, menerima dan mengakui data empiris, melakukan koreksi-koreksi, dan bergerak maju sebagai bangsa. Sikap kritis berujung tagar yang berseliweran, seperti #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, adalah bagian perjalanan tersebut, tidak terjebak pada sikap sinis ataupun romantisisme pengagungan bangsa.
Bagi Gus Dur, itulah ciri terkuat menjadi Indonesia. Dalam ulasannya yang bertajuk ”Nilai-nilai Indonesia: Apakah Keberadaannya Kini pada Tahun 1981”, Gus Dur menuliskan: yang paling Indonesia di antara semua nilai yang diikuti oleh warga bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau.
Dalam pencarian dan perubahan sosial ini, kaum cendekia, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta mereka yang berpikir kritis perlu untuk mengambil perannya. Rakyat yang awam mencintai Indonesia apa adanya tanpa nalar kritis. Ini menyebabkan nasionalisme dapat dimanipulasi. Mereka membutuhkan para cendekia dan pemimpinnya untuk membimbing dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa.
Rupanya kita tidak harus terperangkap dalam kekhawatiran. Kita hanya perlu menerjemahkan pemikiran dan rasa kritis terhadap Tanah Air menjadi sumber perubahan dan membangun jati diri yang memenuhi angkasa Nusantara, tetapi tetap menjejak bumi Indonesia dengan akar sejarah keindonesiaan yang kuat.
Selamat menjadi Indonesia!
