GRESIK – Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur mengadakan kegiatan Workshop Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah (PHD) dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis, 31 Juli 2025.
Acara yang berlangsung di Hotel Aston GKB Gresik ini dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya Komunitas GUSDURian Gresik. Berbagai organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Gresik yang hadir memberi sumbangsih usulan terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Gresik dalam perspektif HAM.
Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah (kanwil) HAM, Toar R E Mangaribi mengatakan tujuan diselenggarakan acara ini agar usulan juga sebagai bahan pertimbangan daerah dan pusat.
“Kita akan diskusikan bersama, apa yang kira-kira menjadi bahan pertimbangan daerah dan pusat, hari ini semacam pilot project di awal. Bisa jadi Jatim menjadi percontohan, sehingga HAM tidak hanya menjadi slogan,” ungkapnya.
Secara terpisah, ia juga mengungkapkan besar harapannya dalam pencegahan pelanggaran HAM dengan menghasilkan produk hukum perspektif HAM. Selain itu, ia juga menambahkan kegiatan yang berlangsung lebih menekankan terkait industrial dan perlindungan pada perempuan dan anak.
Usai sambutan dari berbagai pihak, kemudian dilanjutkan workshop serta diskusi oleh beberapa pemateri, yakni Toar R E Mangaribi selaku Kepala Kanwil HAM Jawa Timur, Mohammad Rum Pramudya selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik, Vieta Imelda Cornelis selaku Kepala Pusat Studi Pancasila Konstitusi Peradaban Indonesia dan HAM, Zainul Arifin selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dan Arif Priyanto yang merupakan Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak, serta dimoderatori oleh A. Aminuddin dan Yuska Harimurti.
Kepala bagian hukum Gresik, Mohammad Rum Pramudya mengatakan juga sudah menyiapkan sejumlah peraturan dicoba untuk dianalisa.
“Peraturan daerah atau bupati kita analisa umum dulu, perspektif HAM atau tidak,” ungkapnya.
Usulan-usulan dari berbagai organisasi masyarakat sipil juga mewarnai acara tersebut. Adi Agus Ahmad selaku perwakilan GUSDURian Gresik yang hadir juga mengungkapkan harapannya mengikuti kegiatan acara yang berlangsung. Ia mengatakan GUSDURian Gresik turut serta menyuarakan hak pendidikan bagi anak-anak agama minoritas.
“Salah satunya diadakannya guru agama-agama minoritas, karena selama ini sekolah umum kebanyakan hanya mengadakan guru agama Islam, dan harapannya ini tidak hanya menjadi rancangan namun benar-benar dijalankan di lapangan,” tandasnya.
