BANJARNEGARA – Komunitas GUSDURian Banjarnegara menghadiri undangan kegiatan Kongres Masyarakat Banjarnegara (KMB) perdana yang diselenggarakan Forum Kebangkitan Banjarnegara dan Bangsa (FKBB) di The Pikas Artventure Resort, Selasa (28/10/2025).
Sekitar seratus peserta dari berbagai kalangan hadir dalam forum ini, mulai dari Pemda, komunitas, aktivis budaya, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Unsur Pemda yang hadir di antaranya Ketua DPRD Banjarnegara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa gagasan yang sebelumnya dirumuskan oleh para dewan pembina, penggerak dan anggota GUSDURian Banjarnegara, di antaranya isu toleransi dan keberagaman, implementasi dari Perda 27 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas, dan isu pendidikan.
Menurut Koordinator GUSDURian Banjarnegara, Hanafi, isu toleransi yang digagas menyoroti hubungan antarumat beragama di masyarakat termasuk, di lingkungan pendidikan. Bukan sekadar pada level pemuka agama semata, melainkan juga di ranah akar rumput.
“Misal, kasus bullying (verbal berujung fisik) di lingkungan pendidikan (SD) karena orang tuanya berbeda agama dengan anak, juga karena agama yg berbeda dari salah satu siswa dengan siswa lain (penghayat kepercayaan), abainya pihak sekolah dalam mencarikan guru pembimbing dari penghayat kepercayaan,” terangnya.
Sementara itu terkait isu disabilitas, dirinya menyebut masih ada permasalahan seperti pemenuhan hak-hak difabel yang belum merata. “Katakanlah seperti belum meratanya fasilitas publik ramah difabel; layanan pemberian identitas (KTP), BPJS PBI, jaminan sosial- kesehatan, alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok minoritas dan termarjinalkan, dan lain-lain,” tambahnya.
Terkait pendidikan, lanjutnya, GUSDURian Banjarnegara menyinggung ketersediaan pemberian beasiswa putra-putri daerah dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (S1/S2).
Sementara itu, dari perwakilan peserta menyampaikan beragam persoalan dan ide-ide dengan tema yang lebih beragam, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik Banjarnegara, hingga kebudayaan.
“Semoga dengan forum publik ini dapat memunculkan gagasan dan dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemajuan serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Hanafi.
