YOGYAKARTA – Ngaji Demokrasi #18 kembali digelar di Griya Gusdurian, Yogyakarta, Kamis (21/5/2026), dengan tema “Nanti Kita Cerita Tentang Demokrasi Hari Ini”. Forum ini menjadi penanda kembalinya agenda diskusi Ngaji Demokrasi setelah sempat vakum, sekaligus ruang refleksi 28 tahun Reformasi 1998 yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan GUSDURian, Jay Akhmad, menjadi pemantik dalam diskusi yang bernuansa reflektif sekaligus kritis tersebut.
Dalam pengantarnya, Jay Akhmad mengajak peserta meninjau ulang capaian agenda Reformasi 1998, mulai dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga pembatasan kekuasaan eksekutif dan reformasi militer.
“Apakah agenda Reformasi ’98 itu sudah tercapai atau belum? Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama,” ujar Jay Akhmad.
Ia juga mengingatkan kembali konteks historis Reformasi 1998 yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, serta rangkaian kerusuhan dan gerakan mahasiswa di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta.
Jay Akhmad juga menegaskan sejak awal bahwa pembacaan atas Reformasi tidak boleh jatuh pada romantisasi sejarah.
“Tidak untuk meromantisir sejarah. Tapi bahwa itu bagian dari momentum sejarah Indonesia dan kita bisa begini,” ungkap Jay Akhmad.
Pernyataan itu menjadi titik tolak untuk mengurai ulang capaian Reformasi 1998 yang selama ini kerap dirayakan sebagai tonggak demokratisasi Indonesia. Namun dalam pemaparannya, Jay Akhmad justru menyoroti adanya jarak antara agenda Reformasi dan realitas politik kontemporer.
Ia mengingatkan bahwa Reformasi lahir dari situasi sosial-politik yang penuh gejolak, termasuk kerusuhan di berbagai daerah pada masa transisi 1998. Namun, menurutnya, ingatan atas peristiwa tersebut kerap tidak dirawat sebagai memori kolektif yang kritis.
Dalam forum tersebut, Jay Akhmad mengulas kembali agenda utama Reformasi 1998, mulai dari penghapusan dwifungsi ABRI, pembatasan kekuasaan eksekutif, pemberantasan KKN, desentralisasi kekuasaan, hingga supremasi hukum. Salah satu capaian yang disebutnya paling konkret adalah pemisahan institusi militer dan kepolisian.
“ABRI itu dibubarkan kemudian menjadi TNI dan Polri itu dipisahkan. Tidak lagi ada ABRI. Polisi urusan keamanan, tentara urusan pertahanan,” tegas Jay Akhmad.
Meski demikian, ia menilai sejumlah agenda Reformasi lainnya masih jauh dari kata selesai. Salah satu yang paling disorot adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang justru dinilai mengalami transformasi bentuk, bukan hilang.
Dalam refleksinya, ia menilai praktik kekuasaan hari ini masih memperlihatkan pola lama yang dahulu hendak dihapuskan oleh Reformasi. Ia menyebut adanya kecenderungan normalisasi dalam praktik politik yang justru berlawanan dengan semangat awal Reformasi.
Selain itu, ia juga menyoroti desentralisasi kekuasaan yang semestinya memperkuat daerah, namun dalam praktiknya masih diwarnai ketimpangan ekonomi dan sentralisasi keputusan pada level tertentu. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Reformasi belum sepenuhnya berhasil mendistribusikan keadilan pembangunan.
“Kenapa desentralisasi kekuasaan itu penting? Didorong oleh reformasi karena ada sentralisasi kekuasaan itu,” ujar Jay Akhmad.
Di sisi lain, Jay Akhmad turut mengangkat kembali isu relasi sipil dan militer yang belakangan dinilai kembali menguat dalam ruang-ruang kebijakan publik. Ia menilai kecenderungan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika yang berpotensi menggeser batas-batas sipil dalam demokrasi.
Dalam penutup pemantikannya, Jay Akhmad menekankan pentingnya penguatan masyarakat sipil sebagai fondasi demokrasi. Ia mendorong konsolidasi gerakan, pendidikan kritis, serta penguatan advokasi sistemik agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur elektoral, tetapi ruang kontrol terhadap kekuasaan.
Ngaji Demokrasi #18 ini juga menjadi pembuka rangkaian diskusi lanjutan yang akan digelar secara serial dengan peserta terbatas. Format ini diharapkan dapat memperdalam pembacaan atas demokrasi Indonesia, terutama di tengah menguatnya kembali perdebatan tentang arah Reformasi. (SDH)
