Jika Gie masih hidup, mungkin dia akan kelelahan melihat kondisi negara hari ini yang tak pernah berubah, dari semenjak aksi 66 dengan Trituranya untuk menurunkan Sukarno, aksi 98 dengan tuntutan Reformasi untuk menurunkan Suharto, dan kini? Keadaan masih sama, hanya berganti rezim. Banyak aktivis 98 yang dulu turut serta menggulingkan Suharto kini masuk kabinet dan mendapatkan jabatan. Dulu Gie pernah mengirimkan set makeup kepada kawan-kawan aktivisnya yang duduk di DPR-GR, sebuah aksi teatrikal sarkasme terhadap mereka yang menjilat dihadapan penguasa (Harian Nusantara, 1969).
Melihat bagaimana Fahri Hamzah berdebat dengan Feri Amsari di acara Rosi (Rosi Kompas TV, 2026), membuat kita bisa melihat secara telanjang, bagaimana mereka yang sudah masuk dalam kekuasaan memang sulit untuk tidak bilang muskil, untuk tetap menjaga idealisme. Sepanjang acara, yang keluar dari mulut Fahri tak lebih dari upaya “pembelaan-pembelaan” untuk membenarkan semua kebijakan Prabowo. Bahkan pernyataannya yang menganggap keadaan saat ini “berbeda” dengan rezim Suharto dulu hanya karena saat ini masih diadakan pemilu langsung, masih boleh berpendapat, masih boleh demonstrasi, lantas menyimpulkan bahwa negara ini demokratis.
Cara pandang Fahri Hamzah yang dulu begitu keras mengkritik, setelah masuk kekuasaan, mulai melihat dunia dari perspektif pengelola kekuasaan, bukan lagi dari perspektif rakyat. Dan ini tidak hanya terjadi pada Fahri saja, dalam derajat yang berbeda ditemukan gejala serupa pada aktivis yang lain yang telah duduk di kursi kekuasaan. Seperti Budiman Sudjatmiko yang dulu jadi pentolan PRD sekarang duduk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Tempo.co, 2024), Imanuel Ebenezer yang akhirnya terbukti korupsi kasus pengurusan sertifikat K3 (Tempo.co, 2026), Budi Arie Setiadi yang kemarin duduk sebagai Menteri Koperasi sebelum diganti pada akhir 2025 lalu (Tempo.co, 2025), yang sebelumnya juga kena kasus suap dan perlindungan situs judi online ketika menjadi Menteri Kominfo. Nama-nama tersebut menunjukan pola yang sama yaitu ketika menjadi bagian dari kekuasaan, maka semakin sulit membuat jarak terhadapnya.
Kebiasaan membela pemerintah dengan argumen yang sangat longgar ketika mendapatkan kritik dari rakyat, tak lebih dari bentuk apologia kekuasaan. Terlihat dari pengucapan narasi yang mereka lakukan bahwa pemerintah menjamin adanya kebebasan berpendapat padahal dengan disertai tekanan terselubung, padahal titik masalahnya bukan cuma sekedar boleh dan tidak boleh mengkritik, tapi soal kualitas demokrasi, ketimpangan atas informasi, misalnya seperti menaikan pertamax saat warga tidur (Kompas.com, 2026) atau saat Prabowo masuk BoP tanpa persetujuan DPR (Tempo.co, 2026), kekuasaan yang terkonsentrasi, dan pelemahan institusi pengawas, terbukti dari tidak adanya partai oposisi hari ini.
Jika negara ini demokratis, maka presiden takkan mudah memberi cap “antek-antek asing” pada rakyat yang mengkritik. Jika negara ini menjunjung tinggi negara hukum, maka tidak akan terjadi kasus penyiraman Andrie Yunus yang hanya berbuah vonis penjara singkat bahkan ada yang tak disertai pemecatan (Kompas.com, 2026). Jika negara ini bukan totaliter, maka seharusnya tak boleh ada kekerasan aparat hingga menewaskan warga sipil seperti Affan Kurniawan (Kompas.com, 2025), dan tak memberikan ruang-ruang sipil kepada militer dan aparat kepolisian.
Tentu kita tidak bisa dengan naif mengatakan, bahwa untuk menjaga idealisme harus selalu berada di luar kekuasaan, karena jika semuanya di luar maka tak ada yang mengubah dari dalam. Dan jika melihat beberapa catatan dan sikap politiknya, nampaknya Gie sendiri tidak anti terhadap orang yang masuk pemerintahan, yang dia kritik itu adalah hilangnya keberanian untuk menerapkan standar yang sama setelah memperoleh kedudukan. Itu pula yang kita rasakan yaitu kekecewaan bahwa apa yang dulu mereka kutuk tapi kini mereka maklumi.
Tentu ruang kekuasaan tidak terlepas dari politik, dan di titik itu harus diakui bahwa menjaga idealisme, kejujuran, dan integritas tidaklah mudah. Gie sendiri nampaknya memahami bahwa politik adalah ruang kompromi, meski dia jijik dengan politik karena politik adalah barang yang kotor (Soe Hok Gie, 2005: 157).
Rantai kekuasaan dibangun tidak hanya terdiri dari presiden, tapi juga elit partai, pemilik modal, jaringan bisnis bahkan patron politik. Sehingga para aktivis yang masuk kekuasaan seperti Fahri dan yang lain tak lebih dari fase yang berulang semenjak 66, 98 hingga kini. Kenapa semua ini terjadi? sulit untuk menguraikan karena faktornya tidak tunggal, bukan berarti kita memaklumi atas ketundukan mereka pada kekuasaan tapi setidaknya bolehkah kita berharap bahwa di balik dunia yang tak pernah steril dari kompromi itu, masih ada satu hal yang semestinya tidak mereka korbankan yaitu integritas untuk tetap jujur dalam melihat realitas. Karena ketika seorang aktivis tak lagi berani menyebut kesalahan sebagai kesalahan, maka yang hilang bukan sekedar daya kritik, tapi alasan mengapa ia dulu layak disebut aktivis. (SDH)
