YOGYAKARTA – Selama ini, istilah ‘perubahan struktural’ cenderung lekat dengan wacana Marxisme. Namun, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mampu membedah konsep tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Gagasan ini menjadi bahasan utama dalam “Cangkrukan Pemikiran Gus Dur” di pendopo Griya Gusdurian, Yogyakarta, Jumat (26/6/2026) malam.
Kegiatan yang difasilitasi Gusdurian Jogja ini menjadi penutup rangkaian diskusi bertema “Gus Dur dan Marxisme” sepanjang Juni. Selain menjadi ruang refleksi, forum ini menekankan pentingnya saling menghargai dan bertukar pandangan, bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah.
Sesi diskusi ini membedah esai klasik Gus Dur berjudul ”Perubahan Struktural Tanpa Karl Marx” yang pertama kali dimuat di Majalah Tempo No. 5 Tahun XI, 13 Februari 1982. Diskusi berlangsung pukul 19.30 hingga 21.30 WIB dengan menghadirkan kalangan mahasiswa, santri, komunitas anak muda, hingga pegiat literasi. Diskusi dipandu oleh Pandu sebagai moderator, dengan Sodik dan Sheba sebagai pemantik.
Perubahan Struktural Perspektif Karl Marx
Istilah perubahan struktural sering dianggap identik dengan komunisme, padahal pemaknaannya sangat bergantung pada konteks. Muncul pertanyaan mendasar: apakah pendekatan Karl Marx menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan perubahan sosial?
Dalam perspektif Marxisme, perubahan sosial diupayakan melalui perebutan kekuasaan. Marx mencita-citakan penghapusan ketimpangan kelas dengan membebaskan kelompok tertindas dari dominasi kelas penguasa, demi terciptanya masyarakat yang setara.
Marx memandang masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial dengan kepentingan berbeda, terutama antara pemilik modal dan kaum pekerja. Konflik atau perjuangan kelas dianggap sebagai motor penggerak perubahan. Dengan mengubah struktur kekuasaan dan sistem ekonomi, Marx meyakini masyarakat dapat bertransformasi.
Transformasi Sosial dari Akar Rumput
Gus Dur tidak menelan mentah-mentah ideologi Marx. Beliau memanfaatkan analisis sosial Marx sebagai alat untuk membaca realitas dan memetakan ketimpangan, tanpa mengadopsi kesimpulan ideologisnya. Bagi Gus Dur, analisis Marx berguna untuk mengidentifikasi akar persoalan, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan ketidakadilan.
Perubahan yang digagas Gus Dur bukanlah revolusi drastis yang penuh konfrontasi, melainkan evolusi bertahap yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Fokusnya bukan pada perubahan individu, melainkan pada sistem yang menjadi akar persoalan sosial.
Transformasi dimulai dari akar rumput melalui pendidikan serta pengembangan media massa yang berperan sebagai sarana edukasi dan penyebaran gagasan. Dengan cara ini, masyarakat didorong berpartisipasi aktif, menggunakan kesadaran kritis, serta memperjuangkan keadilan sosial secara berkelanjutan.
Menyikapi Ideologi Secara Kritis
Sodik mengungkapkan bahwa pemikiran Karl Marx bermula sebagai gagasan biasa. Seiring perkembangannya, pemikiran tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah ideologi.
”Ilmu itu sifatnya terbuka dan dapat diperdebatkan, sedangkan ideologi bersifat dogmatis dan normatif sehingga berpotensi melahirkan konflik horizontal,” ujar Sodik.
Ia menambahkan, ideologi bisa diposisikan sebagai kawan maupun lawan, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan yang melatarbelakanginya.
Konflik horizontal sering kali dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih mendasar. Kondisi ini membuat masyarakat terlena sehingga akar permasalahan sebenarnya justru terabaikan.
Sodik menegaskan, ideologi memiliki dua sisi. Jika dipahami dan diterapkan dengan tepat, ideologi menjadi pedoman yang membawa kebaikan. Namun, jika diterapkan secara kaku, ideologi berpotensi memicu perpecahan.
Sebagai penutup, Sodik mengingatkan pesan Gus Dur tentang pentingnya mengambil jalan tengah dalam menyikapi berbagai gagasan. Sikap kritis, terbuka, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci agar perbedaan tidak berujung pada konflik, melainkan menjadi ruang untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. (SDH)